Kamis, 28 Agustus 2008

BUKU PANDUAN BEASISWA S-2

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melalui berbagai
kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam
diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki
kompetensi yang diakui luas dan memiliki daya saing tinggi di
masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004–2009, serta merujuk pada Program Kerja
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, secara umum program
pembangunan pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Islam
Tahun 2008 diorientasikan pada peningkatan mutu, relevansi,
dan daya saing; pemerataan dan perluasan akses pendidikan
tinggi; dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
mencakup antara lain kegiatan-kegiatan tridharma untuk dosen
dan mahasiswa, peningkatan sarana untuk peningkatan mutu,
pengembangan sistem dan standardisasi layanan pendidikan,
peningkatan mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan,
dan pengembangan budaya akademik di kalangan dosen dan
mahasiswa.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan PTAI antara
lain dilaksanakan dengan memperluas dan memperbanyak
target kelulusan PTAI dalam rangka menjangkau masyarakat
yang lebih luas untuk belajar di PTAI, menambah fasilitas
pendidikan PTAI dan kuantitas dosen, sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, dan menambah kuota penerimaan mahasiswa
2
baru. Selain itu, perluasan akses dilakukan dengan memberikan
beasiswa bagi kelompok yang tak beruntung secara ekonomi,
geografi, dan kultural, tetapi memiliki potensi, baik melalui
pembelajaran residensial maupun dengan mengembangkan
pembelajaran jarak jauh (distance learning) pada PTAI tertentu.
Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
dilakukan melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan dan
manajemen perguruan tinggi Islam, pengembangan program-
program hibah kompetitif dan program hibah kemitraan serta
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan melalui
implementasi teknologi komunikasi dan informasi. Peningkatan
citra PTAI dapat dilakukan juga melalui peningkatan kerjasama
luar negeri, baik dengan Timur Tengah maupun Barat dan
rintisan pengembangan perguruan tinggi bertaraf internasional.
Program pengembangan PTAI itu tentu didasarkan atas
pemikiran yang mendalam dan visi pembangunan pendidikan
Islam untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan
moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, serta untuk memberdayakan masyarakat dan
lembaga pendidikan Islam agar dapat memberikan layanan
pendidikan yang bermutu kepada peserta didiknya.
Untuk menyamakan persepsi di lingkungan PTAI yang
berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan dan proses
pengajuan usulan maka diperlukan petunjuk teknis (Juknis).
Petunjuk teknis ini dapat dijadikan acuan dalam persiapan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan.
B. Dasar Hukum
Program dan kegiatan bantuan ini berpedoman pada
peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun
2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2005;
4
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah
dirubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480
Tahun 2003;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
di lingkungan Departemen Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal
Pendidikan IslamTahun Anggaran 2008 Nomor 0004.0/
025-04.0/-/2007 Tanggal 31 Desember 2007;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen
Agama Nomor Dj.II/01/2008 tanggal 3 Januari 2008
tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pembayaran dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama
Republik Indonesia tahun 2008.
C. Tujuan
Program bantuan ini bertujuan mendorong PTAI untuk:
1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
2.Meningkatkan mutu layanan pendidikan;
5
3. Meningkatkan mutu tenaga pendidik (Dosen) pada
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan tenaga
kependidikan serta dosen Pendidikan Agama Islam (PAI)
pada Perguruan Tinggi Umum (PTU);
4. Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa;
5. Meningkatkan mutu lulusan dan hasil penelitian.
D. Sasaran
Sasaran program bantuan Tahun Anggaran 2008 meliputi :
1. Penyelenggara PTAI;
2. Tenaga Pendidik (Dosen) PTAI;
3. Tenaga Pendidik (Dosen) PAI pada PTU;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Mahasiswa dan alumni.
E. Program Bantuan
Program-program bantuan PTAI yang ada di Direktorat
Pendidikan Tinggi Islam pada tahun 2008 ini terdiri atas 3 (tiga)
program besar sebagai berikut :
No. Jenis Bantuan Kode Ket. 
1. Bantuan Sarana Prasarana BSP  
2. Bantuan Beasiswa  
  1. Beasiswa Studi S-2 BS2  
  2. Beasiswa Studi S-3 BS3  
  3. Bantuan Penulisan Tesis BPT  
  4. Bantuan Penulisan Disertasi BPD  
  5. Bantuan Promosi Doktor BDR  
  6. Bantuan Short Course BSC  
  7. Bantuan Mahasiswa Berprestasi BMB  
3.Bantuan Program Hibah Peningkatan Mutu PHPM
7
A. Latar Belakang
Pendidikan di PTAI khususnya lembaga swasta keberadaan
dan kehadirannya masih jauh dari apa yang diharapkan dan
masih sangat membutuhkan pengembangan dan peningkatan
kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikannya.
Mengingat lembaga pendidikan swasta dalam pengelolaan-
nya, terutama dalam hal pendanaan internal-nya masih terbatas
dan terfokus pada kekuatan dan sumber daya (resources)
yayasan. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Pendidikan
Islam memandang perlu untuk memberikan bantuan sarana
prasarana dalam rangka mensukseskan pembangunan
pendidikan nasional.
Tujuan bantuan sarana prasarana ini adalah untuk lebih
mendorong kepada PTAI dalam mengembangkan dan
meningkatkan mutu pendidikan dan mampu memposisikan
dirinya bersaing secara lokal, nasional dan global. Adapun
sasaran bantuan ini secara umum diprioritaskan kepada PTAIS.
B. Jenis Bantuan
Jenis Bantuan Sarana Prasarana (BSP) terdiri dari :
1. Bantuan sarana pendidikan PTAI
Bantuan ini terdiri dari :
a. Bantuan Peralatan Laboratorium Bahasa;
b. Bantuan Peralatan Laboratorium Microteaching;
c. Bantuan Peralatan Laboratorium Komputer;
BAB II
PROGRAM BANTUAN SARANA
PRASARANA
8
d. Bantuan Peralatan Laboratorium Dakwah;
e. Bantuan Peralatan Laboratorium Syariah;
f. Bantuan Peralatan Olahraga dan Kesenian
Mahasiswa;
g. Bantuan Pengadaan dan pengembangan ICT;
h. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);
i. Bantuan Pemberdayaan Kontrak Usaha.
2. Bantuan Pengembangan Perpustakaan;
Bantuan ini terdiri dari :
a. Bantuan Sistem Otomasi Perpustakaan;
b. Bantuan Buku Perpustakaan S-1 PTAI;
c. Bantuan Pemberdayaan Perpustakaan Pascasarjana.
3. Bantuan prasarana pendidikan PTAI ;
Bantuan ini terdiri dari :
a. Bantuan Pembangunan Gedung;
b. Bantuan Rehab Gedung.
C. Kriteria dan Persyaratan Pengajuan Bantuan
Persyaratan Umum
Kriteria dan persyaratan umum Perguruan Tinggi Agama
Islam penerima bantuan ini adalah :
1. Mengajukan proposal pengajuan program bantuan sarana
prasarana sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan;
2. Memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (surat
izin dilampirkan);
3. Program studi yang diusulkan telah terakreditasi oleh BAN-
PT;
4. Untuk program studi yang baru berdiri, disyaratkan telah
memiliki izin penyelenggaraan dan beroperasi minimal 2
(dua) tahun;
9
5. Tidak menyelenggarakan kelas jauh (dibuktikan dengan
surat pernyataan bermaterai);
6. Telah mengisi dan mengirim form pendataan yang
diterbitkan oleh Pusat Informasi Departemen Agama
(sebagaimana form terlampir).
7. Bersedia memberikan imbal swadaya (bagi lembaga minimal
5% dari total bantuan);
8. Tidak menerima bantuan dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam selama 2 tahun terakhir, kecuali pada
program berkelanjutan (multy years) setelah melalui
evaluasi;
Persyaratan Khusus
Persyaratan khusus untuk masing-masing jenis Bantuan Sarana
Prasarana (BSP) adalah sebagai berikut.
1. Bantuan peralatan laboratorium bahasa
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Belum memiliki peralatan laboratorium bahasa;
c. Diprioritaskan mempunyai mahasiswa minimal 250
orang;
d. Mempunyai ruangan yang dipersiapkan untuk
laboratorium bahasa minimal 7 X 8 m2;
e. Mempunyai jaringan listrik untuk laboratorium bahasa
minimal 2200 watt;
f. Mempunyai tenaga operasional/instruktur minimal 2
orang.
2. Bantuan peralatan laboratorium microteaching
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Belum memiliki peralatan laboratorium microteaching;
c. Diprioritaskan mempunyai mahasiswa minimal 300
orang;
d. Mempunyai program studi Pendidikan Agama Islam;
e. Mempunyai ruang yang dipersiapkan untuk laboratorium
micro teaching minimal 7 X 8 m2;
f. Mempunyai jaringan listrik untuk laboratorium Micro
teaching minimal 2200 watt;
g. Mempunyai tenaga pengelola laboratorium minimal 2
orang.
3. Bantuan peralatan laboratorium komputer
a. Diperuntukkan bagi PTAIS;
b. Belum memiliki peralatan laboratorium komputer;
c. Diprioritaskan mempunyai mahasiswa minimal 400
orang;
d. Mempunyai ruang untuk laboratorium komputer minimal
7 X 8 m2;
e. Mempunyai jaringan listrik laboratorium Komputer
minimal 2200 watt;
f. Mempunyai tenaga pengelola/ laboran minimal 2
orang.
4. Bantuan peralatan laboratorium dakwah
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Mempunyai program studi komunikasi dan penyiaran
Islam;
c. Belum memiliki peralatan laboratorium dakwah;
d. Diprioritaskan mempunyai mahasiswa minimal 100 orang;
e. Mempunyai ruang yang dipersiapkan untuk laboratorium
dakwah minimal 7 X 8 m2;
f. Mempunyai jaringan listrik untuk laboratorium dakwah
minimal 2200 watt;
g. Mempunyai tenaga pengelola laboratorium minimal 2
orang.
5. Bantuan peralatan laboratorium syariah
a. Diperuntukan bagi PTAIS;11
b. Mempunyai program studi ekonomi syariah/Ekonomi
Islam;
c. Belum memiliki peralatan laboratorium syariah;
d. Diprioritaskan mempunyai mahasiswa minimal 100 orang;
e. Mempunyai ruang yang dipersiapkan untuk laboratorium
syariah minimal 7 X 8 m2;
f. Mempunyai jaringan listrik untuk laboratorium syariah
minimal 2200 watt;
g. Mempunyai tenaga pengelola laboratorium minimal 2 orang.
6. Bantuan peralatan olah raga dan kesenian mahasiswa
a. Diperuntukan bagi PTAI;
b. Mempunyai mahasiswa minimal 400 orang;
c. Mempunyai tenaga pelatih/instruktur kesenian dan
olahraga masing-masing minimal 2 orang;
d. Memiliki prasarana (gedung/ruang/lahan) olah raga
dan kesenian;
e. Memiliki prestasi dalam bidang seni dan olahraga.
7. Bantuan pengadaan dan pengembangan Information and
Communication Technology (ICT) :
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Belum menerapkan ICT;
c. Memiliki jumlah mahasiswa minimal 400 orang;
d. Memiliki tenaga pengelola/ tenaga ahli technologi
minimal 2 orang;
8. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Memiliki perencanaan program kerja 3 tahun kedepan;
c. Memiliki jumlah mahasiswa minimal 400 orang.
9. Bantuan Pemberdayaan Kontrak Usaha.
a. Diperuntukan bagi PTAI;
b. Telah memiliki unit usaha pelayanan kebutuhan dosen
dan mahasiswa, dibuktikan dengan SK Pimpinan PTAI;c. Memiliki tempat/ruang tersendiri untuk unit usaha dimaksud;
d. Memiliki susunan pengurus/ pengelola (fotocopy SK
dilampirkan);
e. Mempunyai program perencanaan dan strategi
pengelolaan usaha selama 2 tahun ke depan.
10. Bantuan Penerapan Sistem Otomasi Perpustakaan
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Belum menerapkan sistem otomasi perpustakaan;
c. Mempunyai ruangan perpustakaan minimal 2 x (7 x 8 m2);
d. Mempunyai tenaga operator minimal 2 orang;
e. Mempunyai anggaran operasional perpustakaan.
11. Bantuan pengadaan buku perpustakaan S-1 PTAI dan
Pemberdayaan Perpustakaan Pascasarjana;
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Mempunyai mahasiswa minimal 200 orang untuk PTAI,
dan 100 orang untuk Pascasarjana;
c. Mempunyai ruangan perpustakaan minimal 7 X 8 m2;
d. Mempunyai tenaga pengelola perpustakaan minimal
2 orang;
e. Menyerahkan katalog yang berisi semua koleksi
perpustakaan yang dimiliki dalam bentuk CD;
f. Menyerahkan profil perpustakaan, data pengunjung,
baik dosen, mahasiswa dan pengunjung umum;
g. Menyertakan daftar katalog buku (judul buku, pengarang,
penerbit, tahun terbit, harga buku) yang akan dibeli;
h. Judul buku yang akan dibeli diprioritaskan buku wajib
dengan melampirkan nama mata kuliah.
12. Bantuan Pembangunan Gedung.
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Memiliki mahasiswa minimal 500 orang;
c. Mempunyai kampus tetap dan lahan pengembangan
minimal 500 m2, (bersertifikat);13
d. Rasio ruang kuliah dengan mahasiwa dibawah standar
rata rata;
13. Bantuan Rehab Gedung
a. Diperuntukan bagi PTAIS;
b. Kondisi gedung rusak sedang dan berat (diperkuat
dengan surat pernyataan dan dokumentasi);
D. Komponen Pembiayaan
1. Komponen pembiayaan bantuan peralatan laboratorium
bahasa, laboratorium komputer, laboratorium micro
teaching, laboratorium dakwah, laboratorium syariah,
peralatan olah raga dan kesenian mahasiswa, pengadaan
ICT, buku perpustakaan S-1 dan Program Pascasarjana,
penerapan sistem otomasi perpustakaan, pembangunan
gedung dan rehab gedung akan diatur lebih lanjut.
2. Komponen pembiayaan Bantuan Operasional Pendidikan
(BOP).
Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan digunakan
untuk :
a. Kegiatan peningkatan kualitas akademik, termasuk
didalamnya adalah :
1) Kegiatan seminar, simposium dan workshop;
2) Penerbitan jurnal;
b. Kegiatan peningkatan kualitas dosen
1). Pelatihan penulisan artikel ilmiah;
2) Pelatihan penyusunan silabus kurikulum berbasis
kompetensi;
3) Pelatihan penyusunan satuan acara perkuliahan;
4) Studi lanjut S-2 dan S-3, diperuntukan bagi yang tidak
mendapatkan bantuan program beasiswa.14
c. Kegitan peningkatan kualitas mahasiswa.
1) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK);
2) Latihan kewirausahaan;
3) Pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa;
4) Kegiatan penunjang lainnya yang meningkatkan
minat, bakat dan penalaran mahasiswa.
3. Komponen pembiayaan Bantuan Pemberdayaan Kontrak
Usaha dipergunakan untuk :
a. Pengadaan sarana pendukung unit usaha kebutuhan
dosen dan mahasiswa;
b. Pelatihan kewirausahaan untuk menunjang unit usaha;
c. Kepemilikan modal untuk peningkatan usaha.
E. Prosedur Pengajuan Bantuan Sarana Prasarana (BSP)
a. Proses Pengajuan Bantuan
1) Pengumuman bantuan akan ditayangkan melalui website
www.depag.go.id, www.ditpertais.net dan dikirimkan
melalui surat kepada Pimpinan PTAI dan Kopertais di
seluruh Indonesia.
2) PTAI yang berminat untuk mengajukan bantuan, dapat
mendownload Formulir BSP pada website tersebut.
3) Mengisi formulir tersebut secara lengkap dan disimpan
dengan nama sesuai dengan aturan: “BSP - Nama PTAI”.
Contoh: “BSP-STAI DARUL ULUM.xls”
4) Isian yang tidak menggunakan Formulir BSP
sebagaimana yang telah ditetapkan pada Point 2 tidak
akan dilayani dan tidak diproses lebih lanjut.
5) Mengirim Formulir BSP yang telah diisi sebagaiman pada
Point 3 via email bantuanpendidikan@depag.go.id
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Menggunakan email PTAI bersangkutan yang resmi
dan masih aktif;b. Subjek email diberi judul “BSP-NAMA PTAI”;
c. Melampirkan formulir yang telah diisi sebagaimana
pada Point 3;
d. Email yang dikirim harus dilengkapi dengan identitas
dan kontak dari pengirim;
e. Setiap PTAI cukup mengirimkan email satu kali,
meskipun mengajukan bantuan lebih dari satu jenis;
f. Kekurangan data pada formulir akan dikonfirmasikan
via email;
g. Email yang dikirim melewati batas tanggal yang telah
ditentukan tidak akan diseleksi lebih lanjut.
6) Mengirimkan berkas permohonan sesuai dengan kaidah
yang telah ditentukan kepada Direktur Pendidikan Tinggi
Islam c.q. Kepala Subdit Perpustakaan, Bantuan dan
Beasiswa
7) Melampirkan Print-Out Formulir BSP yang telah diisi
sebagaimana pada Point 3 pada setiap berkas
permohonan yang diajukan.
8) Berkas proposal yang tidak dilengkapi dengan Print-
Out Formulir BSP sebagaimana pada Point 3 tidak akan
diproses lebih lanjut.
9) PTAI dapat mengajukan maksimal 3 berkas
permohonan bantuan sesuai dengan jenis bantuan yang
dibutuhkan pada PTAI bersangkutan.
10) Tim seleksi tidak menerima berkas susulan atau berkas
tambahan, setelah berkas yang pertama telah diterima
oleh Panitia.
11) PTAI yang mendapat bantuan harus menyediakan
dana imbal swadaya sesuai dengan ketentuan.
12) Hasil seleksi akan diumumkan melalui website dan/atau
dikirimkan melalui surat kepada pimpinan PTAI seluruh
Indonesia.b. Seleksi Proposal
Proses penetapan penerima bantuan dilakukan
berdasarkan langkah dan tahapan seleksi sebagai berikut:
1) Tahap Seleksi Administrasi terhadap berkas proposal
oleh Tim Pelaksana Bantuan yang ditunjuk oleh Direktur
Pendidikan Tinggi Islam;
2) Tahap Desk Evaluation terhadap proposal yang telah
memenuhi persyaratan administrasi yang dilakukan oleh
Tim Penilai yang ditunjuk oleh Direktur Pendidikan Tinggi
Islam;
3) Tahap Presentasi Proposal dan visitasi yang masuk dalam
nominasi sebagai penerima bantuan didepan Tim Penilai
yang ditunjuk oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam.
4) Tahap Penetapan penerima bantuan dengan SK
Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
5) Tahap penyelesaian dokumen kontrak
c. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan Bantuan Sarana Perguruan Tinggi
Agama Islam diatur sebagai berikut:
NO. URIAN KEGIATAN 
WAKTU 
PELAKSANAAN 
1 Pengumuman Bantuan Minggu I April 2008 
2 Batas Akhir Pendaftaran via 
email dan pengiriman Berkas 
Proposal 
Senin 7 April – 19 Mei  
2008 
3 Seleksi Administrasi Minggu III Mei 2008 
4 Desk Evaluation Minggu I Juni 2008 
5 Pengumuman Calon Penerima Minggu II Juni 2008 
6 Presentasi Proposal dan Visitasi Minggu III Juni 2008 
7 Pengumuman Penerima Bantuan Minggu I Juli 2008 
8 Penyelesaian Dokumen Kontrak Minggu II Juli 2008 A. Latar Belakang
Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu lulusan adalah
mutu dosen dan tenaga kependidikan. Dosen dan tenaga
kependidikan yang bermutu diharapkan dapat memberikan
layanan pendidikan yang bermutu. Disamping itu juga
menghasilkan mahasiswa yang bermutu dan mempunyai
prestasi disegala bidang. Dengan demikian lembaga
pendidikan agama Islam diharapkan dapat menghasilkan
lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
Persoalan yang banyak dihadapi oleh PTAI adalah
keterbatasan dana untuk mengikuti pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi yang bermutu.
Untuk itulah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memberikan bantuan dan
beasiswa kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa,
baik dalam negeri maupun luar negeri.
B. Jenis Bantuan
Jenis bantuan beasiswa yang diberikan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Tahun
Anggaran 2008 dalam program ini yaitu :
1. Beasiswa Studi (BS) Lanjutan Tahun 2007
Program Beasiswa Studi (BS) lanjutan tahun 2007 ini
merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada
dosen PTAI dan dosen PAI pada PTU yang mengambil studi:
BAB III
PROGRAM BANTUAN BEASISWA
a. Pendidikan S2 Program Studi PGSD/MI, sebanyak 151
orang dengan Perguruan Tinggi penyelenggara yaitu
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY);
b. Pendidikan S2 Program Studi Evaluasi Pendidikan,
sebanyak 19 orang dengan Perguruan Tinggi
penyelenggara Universitas Negeri Jakarta (UNJ);
c. Pendidikan S2 Program Studi Ilmu Perpustakaan,
sebanyak 30 orang dengan Perguruan Tinggi
penyelenggara Universitas Indonesia (UI) Depok;
d. Pendidikan S2 Program Studi Ulumul Qur’an sebanyak
74 orang dengan Perguruan Tinggi penyelenggara
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (IPTIQ)
dan Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta;
e. Pendidikan S3 Program Studi Ekonomi Syariah,
sebanyak 60 orang dengan Perguruan Tinggi
penyelenggara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogakarta;
f. Pendidikan S3 Program Studi Manajemen Pendidikan,
sebanyak 30 orang dengan Perguruan Tinggi
penyelenggara Universitas Islam Nusantara (UNINUS)
Bandung;
g. Pendidikan S3 Program Studi Tafsir Hadits, sebanyak
60 orang dengan Perguruan Tinggi penyelenggara
Universitas Islam Negeri (UIN) Makasar dan Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
2. Beasiswa Studi Tahun 2008
Program Beasiswa Studi untuk tahun 2008 merupakan
bantuan pendidikan yang diberikan kepada tenagapendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, serta dosen
PAI pada PTU, diperuntukan bagi program studi yang terdiri
dari :
a. Beasiswa Studi S2 (BS-2), terdiri dari :
1) Pendidikan S2 Program Studi Akuntansi, dialokasikan
sebanyak 30 orang;
2) Pendidikan S2 Program Studi Statistik, dialokasikan
sebanyak 30 orang;
3) Pendidikan S2 Program Studi PGMI, dialokasikan
sebanyak 30 orang;
4) Pendidikan S2 Program Studi Ekonomi Islam,
dialokasikan sebanyak 50 orang;
5) Pendidikan S2 Program Studi Bahasa Inggris,
dialokasikan sebanyak 30 orang;
6) Pendidikan S2 Program Studi Manajemen
Pendidikan, dialokasikan sebanyak 30 orang;
b. Beasiswa Studi S3 (BS-3), terdiri dari :
1) Pendidikan S3 Program Studi Komunikasi,
dialokasikan sebanyak 30 orang;
2) Pendidikan S3 Program Studi Hukum Islam,
dialokasikan sebanyak 30 orang;
3) Pendidikan S3 Program Studi Evaluasi Pendidikan,
dialokasikan sebanyak 30 orang;
4) Pendidikan S3 Program Studi Manajemen
Pendidikan, dialokasikan sebanyak 20 orang;
5) Pendidikan S3 Program Studi Psikologi, dialokasikan
sebanyak 30 orang;
6) Pendidikan S3 Program Studi Pengembangan
Kurikulum, dialokasikan sebanyak 30 orang;
7) Pendidikan S3 Program Studi Bimbingan Konseling,
dialokasikan sebanyak 30 orang;3. Bantuan Penyelesaian Studi
a. Bantuan Penulisan Tesis (BPT)
Program bantuan penulisan tesis (BPT) merupakan
bantuan yang diberikan kepada dosen PTAI Swasta dan
dosen PAI pada PTU yang sedang menyelesaikan
penulisan tesis pada Perguruan Tinggi baik di dalam
negeri maupun di luar negeri.
b. Bantuan Penulisan Disertasi (BPD)
Program bantuan penulisan disertasi (BPD)
merupakan bantuan yang diberikan kepada dosen PTAI
Swasta dan dosen PAI pada PTU yang sedang
menyelesaikan penulisan disertasi pada Perguruan Tinggi
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
c. Bantuan Promosi Doktor (BDR)
Program bantuan promosi doktor merupakan
bantuan yang diberikan kepada dosen PTAI dan PAI
pada PTU yang ingin melaksanakan ujian promosi doktor .
Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan
dan semangat serta meringankan beban calon doktor
untuk menyelesaikan doktor-nya.
4. Bantuan Short Course (BSC)
Program ini merupakan program non degree yang
bertujuan untuk penguatan dan pengembangan
program studi PGRA dan penguatan perpustakaan di
PTAI. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan
sistem pembelajaran jangka pendek. Program Short
Course terdiri dari :
a. Short Course Program Studi PGRA, dialokasikan
sebanyak 30 orang untuk dosen PTAI penyelenggara
PGRA. Untuk program ini akan diinformasikan lebih
lanjut kepada PTAI yang telah mendapatkan izin
penyelenggaraan PGRA.b. Short Course Tenaga Pustakawan, dialokasikan
sebanyak 36 orang untuk tenaga pustakawan PTAI;
5. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (BMB)
Program ini merupakan bantuan yang diberikan kepada
mahasiswa PTAI baik negeri maupun swasta untuk program
strata satu (S-1) yang memiliki prestasi dibidang akademik,
olah raga dan seni serta organisasi.
6. Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu
Program ini merupakan bantuan yang diberikan kepada
mahasiswa PTAIS untuk program strata satu (S-1) yang
berasal dari keluarga kurang mampu (miskin) pada daerah
yang termasuk dalam pendidikan layanan khusus. Sasaran
daerah dan PTAI yang akan dibantu dalam program ini
ditentukan dan diseleksi langsung oleh tim yang dibentuk
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
7. Beasiswa Rintisan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Luar
Negeri
Sebagai tindak lanjut dari Memorandum of
Understanding (MoU) dengan Departemen Agama,
beberapa lembaga dan Universitas di Mesir, Sudan,
Maroko dan Aljazair memberikan beasiswa kepada putera-
puteri Indonesia dengan formasi sebagai berikut :
a. Al Azhar Al Syarif Mesir menawarkan 90 (sembilan puluh)
beasiswa S1 dan 20 (dua puluh) beasiswa S2 untuk tahun
akademik 2008-2009;
b. Kementerian Pendidikan Tinggi Mesir menawarkan 5
(lima) beasiswa S1 untuk tahun akademik 2008-2009
bagi pemegang ijazah SLTA;
c. Pemerintah Sudan menawarkan 30 (tiga puluh) beasiswa
S1 untuk belajar pada Universitas Internasional Afrika,
Khartoum untuk tahun akademik 2007-2008;d. Pemerintah Kerajaan Maroko menawarkan beasiswa S1,
S2, dan S3 sebanyak 15 (lima belas) orang untuk tahun
akademik 2007-2008;
e. Pemerintah Aljazair melalui KBRI Alger menawarkan 50
(lima puluh) beasiswa S1 untuk tahun akademik 2007-
2008.
Dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa terbaik
untuk mengisi formasi tersebut, Departemen Agama akan
menyelenggarakan seleksi secara nasional bagi peminat
beasiswa ke Al-Azhar , Kementerian Pendidikan Tinggi Mesir ,
Maroko, Aljazair dan peminat beasiswa ke Sudan. Seleksi
akan diadakan langsung oleh Kedutaan Besar Negara
yang bersangkutan bekerjasama dengan Departemen
Agama pada waktu yang akan ditentukan kemudian (check
via website www.ditpertais.net) atau mengubungi Subdit
Kerjasama dan Kelembagaan.
Untuk mengantisipasi meningkatnya minat calon
mahasiswa Indonesia ke Mesir yang tidak dibarengi dengan
mutu memadai, Departemen Agama akan melakukan
penyeleksian calon MAHASISWA NON BEASISWA dengan
menguji kemampuan akademik, hafalan/bacaan Al Qur’an
dan bahasa Arab.
C. Persyaratan Pengajuan Beasiswa
1. Persyaratan Umum
a. Pemohon Beasiswa Studi (BS-2 dan BS-3) dan Bantuan
Penyelesaian Studi (BPT, BPD dan BDR) berstatus
sebagai:
1) Tenaga Pendidik (Dosen) pada PTAI; atau
2) Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap Yayasan/Dpk untuk
mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) pada
Perguruan Tinggi Umum;3) Tenaga Kependidikan.
b. Mendapat rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi
tempat pemohon bertugas;
c. Permohonan yang diajukan harus disertai lampiran:
1) Daftar Riwayat Hidup
2) Fotokopi SK pertama dan SK terakhir penempatan
sebagai dosen;
3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku;
4) Fotokopi ijazah dan transkrip dari pendidikan
sebelumnya yang telah dilegalisir;
5) Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan
beasiswa dari Departemen Agama atau lembaga lain;
6) Data pendukung lainya;
d. Mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan form yang
telah ditentukan;
2. Persyaratan Khusus
1) Beasiswa Studi (BS2 dan BS3)
a. Memiliki jabatan fungsional minimal sebagai Asisten
Ahli;
b. Bagi pemohon program pendidikan S2, latar
belakang pendidikan (pendidikan S1) sesuai (linear)
dengan pendidikan yang akan diambil (kecuali
beasiswa Tenaga Kependiidkan);
c. Bagi pemohon program pendidikan S3, latar
belakang pendidikan (pendidikan S.1 dan S.2) sesuai
(linear) atau salah satunya dengan pendidikan yang
akan diambil;
d. Usia maksimal adalah 45 tahun bagi pemohon
program pendidikan S2 dan 47 tahun bagi pemohonprogram pendidikan S3 terhitung tanggal 1 Agustus
2008;
e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari pendidikan
sebelumnya minimal 3,00 bagi pemohon program
pendidikan S2 dan 3,25 bagi pemohon program
pendidikan S3;
f. Mengajukan aplikasi kepada Direktur Pascasarjana
dari Perguruan Tinggi Penyelenggara masing-masing
sesuai dengan jenis pendidikan yang dituju (dengan
mengikuti kaidah format yang telah ditentukan);
g. Rekomendasi pimpinan PTAI, untuk mengikuti
program beasiswa studi dan komitmen dalam
memberdayakan lulusan beasiswa ini terhadap PTAI
tempat tugas;
h. Surat Keterangan dari Kedokteran bagi pemohon
yang sudah diterima;
j. Surat Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Pimpinan
Perguruan Tinggi tempat tugas bagi calon yang
diterima;
j. Untuk program Beasiswa Studi, mengikuti prosedur
seleksi yang diselenggarakan oleh Tim di Perguruan
Tinggi Pelaksana Tes Seleksi, biaya peserta
transportasi menuju pelaksana tes seleksi ditanggung
oleh peserta masing-masing;
k. Apabila lulus seleksi, bersedia menandatangani
kontrak perjanjian;
l. Bersedia mengikuti pendidikan pada Perguruan
Tinggi yang telah ditentukan;
m. Ringkasan proposal Disertasi bagi pemohon yang
mendaftar Program Pendidikan S3;n. Bagi pegawai administrasi yang mengajukan
pendidikan S2 ilmu perpustakaan, yang
bersangkutan sedang bekerja di perpustakaan;
o. Apabila tidak bekerja diperpustakaan, bersedia
bekerja di perpustakaan setelah menyelesaikan
studinya yang disertai dengan komitmen dari
pimpinan PTAI bersangkutan;
2) Khusus untuk beasiswa studi S-3 (BS-3) program studi
Psikologi di Universitas Gajah Mada (UGM) persyaratan
untuk peserta ini adalah:
a. Lulusan S-2 Psikologi dengan IPK 3,25 atau IPK
minimal 3,00 ditambah 3 (tiga) Penelitian Ilmiah yang
diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau 2 (dua) buku
Psikologi yang bermutu.
b. Lulusan S-2 non-Psikologi dengan IPK 3,5 atau IPK
minimal 3,25 ditambah 3 Karya Penelitian Ilmiah yang
relevan dengan bidang ilmunya dan diterbitkan
dalam jurnal ilmiah atau dua buku bermutu yang
sesuai dengan bidang ilmunya.
c. Memiliki TOEFL minimal 450 dan Tes Potensi
Akademik (TPA) dengan skor 500.
d. Kelayakan/mutu proposal disertasi.
3) Penyelesaian Studi dan promosi doktor
Penilaian terhadap permohonan Bantuan Penyelesaian
Studi dan promosi doktor didasarkan pada
pertimbangan sebagai berikut:
a. Hasil seleksi administrasi yang dilakukan oleh Tim;
b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 bagi
bantuan penyelesaian tesis dan 3,25 untuk bantuan
penyelesaian disertasi;c. Kesesuaian antara bidang keahlian atau mata kuliah
yang diampu dengan program studi atau konsentrasi
yang dipelajari;
d. Ringkasan eksekutif dari tesis/disertasi yang sudah
disetujui pembimbing;
e. Sedang merencanakan ujian promosi doktor, untuk
bantuan promosi doktor yang dinyatakan dalam
surat keterangan oleh Direktur PPs.
f. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam pada dua tahun
berturut-turut;
4) Short Course Perpustakaan
a. Pegawai yang bekerja di perpustakaan;
b. Apabila tidak bekerja di perpustakaan, bekerja di
perpustakaan setelah menyelesaikan studinya
disertai dengan komitmen dari pimpinan PTAI
bersangkutan;
c. Berijazah S1 non perpustakaan dari Perguruan
Tinggi yang terakreditasi;
d. Usia max. 6 tahun sebelum batas pensiun.
5) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (BMB)
a. Berstatus sebagai mahasiswa S1 pada PTAI;
b. Mengajukan permohonan/ proposal kepada
Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan
Islam dengan melampirkan ;
- Fotokopi Kartu Mahasiswa;
- Rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi
tempat studi, berisi antara lain tentang keaktifan
dalam kegiatan kemahasiswaan;- Fotokopi penghargaan prestasi yang dimiliki
dibidang akademik, olahraga, seni dan organisasi
yang dilegalisir oleh pimpinan PTAI tempat kuliah;
- Fotokopi transkip nilai sejak semester 2 (dua)
hingga terakhir;
- Fotokopi rekening Bank atas nama ybs;
c. Mampu baca tulis Al-Qur’an dengan baik;
d. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan
beasiswa dari Departemen Agama atau lembaga lain;
6) Beasiswa Rintisan Pendidikan pada Perguruan Tinggi
Luar Negeri.
a. WNI yang beragama Islam;
b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh
panitia;
c. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
d. Melampirkan salinan ijazah dengan ketentuan
sebagai berikut :
(1) Untuk ke Universitas Al-Azhar Mesir berijazah :
- Untuk S1 ijazah Madrasah Aliyah Negeri atau
swasta yang mengikuti ujian Negara dengan
ketentuan usia ijazah tidak lebih dari dua
tahun, berijazah Pondok Pesantren yang
mu’adalah (akreditasi) dengan ijazah
tsanawiyah (SLTA) Al-Azhar dan masih berlaku
sampai sekarang;
- Untuk S2 fotokopi ijazah S1 (Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri dan swasta) dengan usia
ijazah tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
(2) Untuk beasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi
Mesir menggunakan ijazah SLTA Negeri atau
ijazah lain yang telah terakreditasi;

KRITIK TERHADAP GERAKAN MAHASISWA


MEMBACA GERAKAN MAHASISWA HARI INI DAN HARI ESOK*
(Kritik Terhadap Gerakan Mahasiswa 2000)
Bagian I
Oleh; Agus Riza Hisfani*

 Mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai bagian dunia telah mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia sendiri; katakanlah gerakan mahasiswa pada era 1960-an yang kemudian dikenal dengan sebutan “Gerakan Revolusi” yang berhasail melahirkan konspirasi ORBA (Orde Baru), pada 1998 mahasiswa tetap eksis serta menjadi pelopor gerakan rakyat Indonesia yang berhasil menurunkan “Soeharto” sang antek-antek ORBA (Orde Baru). Pada dekade diatas' mahasiswa benar-benar menjadi agent of change sekaligus menjadi agent of control. Sebagai agen perubahan disemua lini kemasyarakatan dari berbagai level tingkatan sosial serta menjadi control atas perubahan yang terjadi. Pada mahs ini bisa dikatakan mahasiswa benar-benar menjadi soko guru bagi setiap perubahan serta kontrol bagi perubahan itu sendiri.

 Bila kita tengok kembali sejarah pergerakan mahasiswa, akan kita temukan sebuah perjalanan panjang dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Dalam makalah ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama mengupas sejarah panjang gerakan mahasiwa, sedang bagian yang kedua, kita akan mengupas gerakan mahasiswa hari ini dan hari esok. Tidak berlebihan bila kita selalu mendahulukan kajian sejarah, yang kemudian dilanjutkan pada khritik gerakan mahasiswa masa kini. Karena hemat kami, gerakan hari ini yang menentukan adalah gerakan kemaren. Karenanya kami awali makalah ini dengan sejarah gerakan mahasiswa.
   
1908 Boedi Oetomo 
 Tahun 1908 Boedi Oetomo, merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya. Pada konggres yang pertama di Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 1908 menetapkan tujuan perkumpulan : Kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan.

 Dalam 5 tahun permulaan BU sebagai perkumpulan, tempat keinginan-keinginan bergerak maju dapat dikeluarkan, tempat kebaktian terhadap bangsa dinyatakan, mempunyai kedudukan monopoli dan oleh karena itu BU maju pesat, tercatat akhir tahun 1909 telah mempunyai 40 cabang dengan lk.10.000 anggota. Disamping itu, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, salah satunya Mohammad Hatta yang saat itu sedang belajar di Nederland Handelshogeschool di Rotterdam mendirikan Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging tahun 1922, disesuaikan dengan perkembangan dari pusat kegiatan diskusi menjadi wadah yang berorientasi politik dengan jelas. Dan terakhir untuk lebih mempertegas identitas nasionalisme yang diperjuangkan, organisasi ini kembali berganti nama baru menjadi Perhimpunan Indonesia, tahun 1925.
 Berdirinya Indische Vereeninging dan organisasi-organisasi lain,seperti: Indische Partij yang melontarkan propaganda kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang beraliran nasionalis demokratis dengan dasar agama, Indische Sociaal Democratische Vereeninging (ISDV) yang berhaluan Marxisme, menambah jumlah haluan dan cita-cita terutama ke arah politik. Hal ini di satu sisi membantu perjuangan rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain sangat melemahkan BU karena banyak orang kemudian memandang BU terlalu lembek oleh karena hanya menuju "kemajuan yang selaras" dan terlalu sempit keanggotaannya (hanya untuk daerah yang berkebudayaan Jawa) meninggalkan BU. Oleh karena cita-cita dan pemandangan umum berubah ke arah politik, BU juga akhirnya terpaksa terjun ke lapangan politik.

 Kehadiran Boedi Oetomo,Indische Vereeninging, dll pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia : generasi 1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme.

Gerakan mahasiswa 1928
 Pada pertengahan 1923, serombongan mahasiswa yang bergabung dalam Indonesische Vereeninging (nantinya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia) kembali ke tanah air. Kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia, dan melihat situasi politik yang di hadapi, mereka membentuk kelompok studi yang dikenal amat berpengaruh, karena keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Pertama, adalah Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club) yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Soetomo. Kedua, Kelompok Studi Umum (Algemeene Studie-club) direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925.

 Diinspirasi oleh pembentukan Kelompok Studi Surabaya dan Bandung, menyusul kemudian Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), prototipe organisasi yang menghimpun seluruh elemen gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan tahun 1926, Kelompok Studi St. Bellarmius yang menjadi wadah mahasiswa Katolik, Cristelijke Studenten Vereninging (CSV) bagi mahasiswa Kristen, dan Studenten Islam Studie-club (SIS) bagi mahasiswa Islam pada tahun 1930-an.



 Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Konggres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI.

Gerakan mahasiswa 1945
 Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).

Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik; dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan.

Praktis, akibat kondisi yang vacuum tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi, bersama para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah, berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh, adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945, yang menentukan kehidupan bangsa.

Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok.

Gerakan mahasiswa 1966
 Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947. Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-partai politik. Misalnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.



 Diantara organisasi mahasiswa pada masa itu, CGMI lebih menonjol setelah PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha mempengaruhi PPMI, kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI, terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Konggres V tahun 1961.
 Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan.

 Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru, di antaranya Akbar Tanjung, Cosmas Batubara Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dll. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru. di masa ini ada salah satu tokoh yang sangat idealis,yang sampai sekarang menjadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa yang idealis setelah masanya,dia adalah seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati yang penting pandangan idealisnya tercurahkan untuk bangsa ini,dia adealah soe hok gie

Gerakan mahasiswa 1974
 Realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer. Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru, seperti:
Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut.



 Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan "Mahasiswa Menggugat" yang dimotori Arif Budiman yang progaram utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM, dan korupsi.

 Menyusul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas, pada 1970 pemuda dan mahasiswa kemudian mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. Terbentuknya KAK ini dapat dilihat merupakan reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Task Force UI sampai Komisi Empat.

 Berbagai borok pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD.

 Muncul berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, mereka mendorang munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan. Dalam tahun 1972, mahasiswa juga telah melancarkan berbagai protes terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan,misalnya terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di saat Indonesia haus akan bantuan luar negeri.

 Protes terus berlanjut. Tahun 1972, dengan isu harga beras naik, berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakan isu "ganyang korupsi" sebagai salah satu tuntutan "Tritura Baru" disamping dua tuntutan lainnya Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga; sebuah versi terakhir Tritura yang muncul setelah versi koran Mahasiswa Indonesia di Bandung sebelumnya. Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden.

Gerakan mahasiswa 1978
 Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagain kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes kecil tetap ada.

 Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekruitmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional.

 Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah Tim Dialog Pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia.

 Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional.

Gerakan mahasiswa Era NKK/BKK
 Setelah gerakan mahasiswa 1978, praktis tidak ada gerakan besar yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun akibat diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah secara paksa.
Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Dooed Yusuf dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim. Menyusul pemberlakuan konsep NKK, pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK. Berdasarkan SK menteri P&K No.037/U/1979 kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

 Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengijinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Namun hal yang terpenting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.



 Dengan konsep NKK/BKK ini, maka peranan yang dimainkan organisasi intra dan ekstra kampus dalam melakukan kerjasama dan transaksi komunikasi politik menjadi lumpuh. Ditambah dengan munculnya UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka politik praktis semakin tidak diminati oleh mahasiswa, karena sebagian Ormas bahkan menjadi alat pemerintah atau golongan politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan generasi kampus yang apatis, sementara posisi rezim semakin kuat.

 Sebagai alternatif terhadap suasana birokratis dan apolitis wadah intra kampus, di awal-awal tahun 80-an muncul kelompok-kelompok studi yang dianggap mungkin tidak tersentuh kekuasaan refresif penguasa. Dalam perkembangannya eksistensi kelompok ini mulai digeser oleh kehadiran wadah-wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh subur pula sebagai alternatif gerakan mahasiswa. Jalur perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah, yaitu dengan meleburkan diri dan aktif di Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti HMI (himpunan mahasiswa islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) atau yang lebih dikenal dengan kelompok Cipayung. Mereka juga membentuk kelompok-kelompok diskusi dan pers mahasiswa.

 Beberapa kasus lokal yang disuarakan LSM dan komite aksi mahasiswa antara lain: kasus tanah waduk Kedung Ombo, Kacapiring, korupsi di Bapindo, penghapusan perjudian melalui Porkas/TSSB/SDSB.

Gerakan mahasiswa 1990
 Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

 Dikalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra, menamggapi SK tersebut. Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan, bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam hiden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus.

 Dalam perkembangan kemudian, banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan tinggi karena kegagalan konsep ini. Mahasiswa menuntut organisasi kampus yang mandiri, bebas dari pengaruh korporatisasi negara termasuk birokrasi kampus. Sehingga, tidaklah mengherankan bila akhirnya berdiri Dewan Mahasiswa di UGM tahun 1994 yang kemudian diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di tanah air sebagai landasan bagi pendirian model organisasi kemahasiswaan alternatif yang independen.

 

 Dengan dihidupkannya model-model kelembagaan yang lebih independen, meski tidak persis serupa dengan Dewan Mahasiswa yang pernah berjaya sebelumnya upaya perjuangan mahasiswa untuk membangun kemandirian melalui SMPT, menjadi awal kebangkitan kembali mahasiswa ditahun 1990-an. Gerakan yang menuntut kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam kampus pada 1987 - 1990 sehingga akhirnya demonstrasi bisa dilakukan mahasiswa di dalam kampus perguruan tinggi. Saat itu demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi dengan longmarch ke DPR/DPRD tetap terlarang.

Gerakan mahasiswa 1998
 Gerakan 1998 menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999.

(Bersambung....)
  
 

Rabu, 27 Agustus 2008

proposal Ramadhan

LEMBAR PENGESAHAN

PANITIA PELAKSANA 
MOVEMENT RAMADHAN UNTUK ISLAM INDONESIA
“Mengurai Kembali Peran Pondok Pesantren dalam
 Membentuk Civic Society”







NUR AINI
Ketua Panitia 






LIA YUNITASARI
Sekretaris 

Mengetahui,






AGUS RIZA HISFANI
Ketua PK. PMII AR-ROSYID 

Mengetahui






AHMAD JUNAIDI
Ketua Umum PC. PMII Surabaya 

TERM OF REFERENCE

MOVEMENT RAMADHAN UNTUK ISLAM INDONESIA
“Mengurai Kembali Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Civic Society”
PENGURUS KOMISARIAT PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA “AR-ROSYID” CABANG SURABAYA


I.DASAR PEMIKIRAN
Di tengah semangat peringatan seabad kebangkitan nasional saat ini, kita patut merefleksikan kembali rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Cetusan berbangsa satu: bangsa Indonesia, berbahasa satu: bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia seolah hanya menjadi slogan. Rasa nasionalisme yang telah dipupuk selama seabad ternyata belum mampu merekatkan ikatan kebangsaan. Disintegrasi, konflik horizontal yang berbentuk perpecahan antar suku, kelompok, etnis serta perseteruan atas nama agama menjadi bukti nyata akan kerapuhan ikatan rasa nasionalisme yang dimiliki.

Kondisi yang seperti ini memang tidak terjadi secara tiba-tiba. Kerapuhan rasa nasionalisme ini terkait dengan dominasi dan hegemoni negara serta pemahaman keagamaan yang tidak berangkat dari realitas keberagaman yang terjadi di masyarakat. Padahal sebagaimana kita ketahui, masayarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majmuk , baik etnis, tradisi, kultur maupun kepercayaan. Ketika keniscayaan keberagaman ini dihilangkan, maka semangat kritis akan tercerabut dari masyarakat. 

Kembali pada permasalahan agama. Islam di Indonesia yang selama ini tampil dalam format cultural yang santun dan dan penuh keramahan telah dirusak oleh sekelompok orang yang mengatas namakan agama memaksakan kehendaknya. Islam Tradisiolis telah dijauhkan dari relitas ke-Islam-an ala Indonesia. Dimana kelompok radikal dan fundamental telah mewariskan bentuk baru teologinya. Mereka menjadi ahistoris dengan sejarah kultur ke-Islam-an di Indonesi dan mencoba menggunakan tafsir timur tengah dalam menerjemahkan teks agama. Dalam memaknai teks suci kelompok ini cenderung skriptualis (qauliyah). Padahal dalam langgam mayoritas (jumhur ulma) Indonesia, pendekatan keagamaan cenderung menggunakan pendekatan subsansialis (Qauniyah) yang menghargai keragaman budaya, kultur dan lain sebagainya.

Pertahanan terakhir Islam Indonesia yang masih menghormati budaya, kultur dan sebagainya adalah Pondok pesantren yang mampu membentuk karakter civic society (Martin Van Bruinessen: NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru) yang memiliki paradikma sebagaimana mereka menghormati budaya, kultur dan sebagainya. Namun pondok pesantren kinipun kembali dihadapkan pada masa transisi antara tradisionalis dengan modernis ditengah-tengah geopolitik, geobudaya, geokultur internasional. Berangkat dari pemikiran diatas, kami bermaksud mengadakan acara: Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan Ramadhan 2008.




II.TUJUAN
Diselenggerakannnya acara “Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia” ini dimaksudkan dengan tujuan antara lain:
1.Sebagai medium untuk mengurai sejarah Pondok Pesantren.
2.Sebagai sarana refleksi Pondok Pesantren dalam rangka mewujudkan spirit kebangsaan kaum bersarung (santri).
3.Merumuskan paradigma baru gerakan kaum bersarung (santri) di Indonesia. 

III.LANDASAN KEGIATAN
Pelaksaksanaan kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Karenanya kami memakai landasan kegiatan sebagaimana berikut :
1.AD/ART PMII
2.Rekomendasi RAKER PK. PMII AR-ROSYID Periode 2008 – 2009.
3.Hasil-hasil Rapat Pimpinan PK. PMII AR-ROSYID Periode 2008 – 2009.

IV.TEMA DAN POKOK BAHASAN
Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia bertemakan : “Mengurai Kembali Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Civic Society” adapun pokok bahasan dalam Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia ini sebagai berikut:

A.Buka bersama di Pon.Pes Nyai Hj. Ashfiyah Surabaya 
Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah. Namun berkah yang ada pada bulan Ramadhan ini tidaklah datang begitu saja tanpa usaha yang keras. Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia “Mengurai Kembali Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Civic Society” sebagai narasi besar program kami. 

Kami awali kegiatan ini dengan buka bersama di Pon.Pes Nyai Hj. Ashfiyah dengan maksud membangun emosional antara mahasiswa dengan santri. Keterjalinan emosional ini akan melahirkan kerjasama dalam membangun serta mengembangkan Civic Society. Terlebih memberikan gambaran pada santri pondok pesantren Nyai Hj. Ashfiyah yang memang kebanyakan berasal dari masyarakat golongan bawah.“Membangun Nalar Aristoteles Menuju Hati Muhammad SAW.” merupakan tema yang akan dipaparkan dalam bentuk ceramah keagamaan oleh KH. Khozin Ridwan (Pengasuh Pon.Pes Nyai Hj. Ashfiyah Surabaya), H. ARIF AFANDI (Wakil Wali Kota Surabaya), H. MUSAFA ROUF (Ketua DPRD Surabaya) dan H. IMAM NAHRAWI (Anggota DPR-RI)  
   
B.Diskusi Panel
1.Diskusi Panel Sessi I: “Sejarah Pondok Pesantren ditengah Prahara Hindu dan Budha di Indonesia”. Sebelum Islam mampu membumi dan mendominasi agama yang ada di Indonesia, agama yang dulu hadir di Indonesia adalah dinamisme dan animisme yang kemudian berkembang menjadi Hindu dan Budha. Sebagaian kecil dari sejarah masuknya Islam kebumi Nusantara (nama sebelum Indonesia) dibawa oleh saudagar Arab m,elalui jalur perdagangan, kemudian para saudagar tersebut mendirikan padepokan yang ternyata menjadi cikal-bakal Pondok Pesantren sebagai system pengembangan pendidikan agama Islam. Benarkah sejarah mencatat demikian? Atau Islam sebenarnya disebarkan ke-Indonesia melalui kekerasan (terorisme ; yang sering dituduhkan Amerika Serikat)?. Diskusi Panel pada tema ini akan dihantarkan oleh Eko Taranggono, M.Ag (Mabinkom PK. PMII AR-ROSYID), Badrut Tamam (Ketua Umum PKC. PMII Jawa Timur) dan Fahmi al-Mursidy (Mantan Ketua Kombes. PMII IAIN)
2.Diskusi Panel Sessi II: “Eksistensi Pondok Pesantren diera Globalisasi”.Pondok Pesantren sebagai sebuah lembaga Pendidikan Agama Islam dari zaman kezaman telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari system pembelajarannya, struktur bangunannya bahkan relasi-relasi kuasanya. Era Globalisasi yang menuntut persaingan profesionalisme disegala sector ekonomi, pendidikan, social dan politik sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pondok pesantren itu sendiri, karena pondok pesantren merupakan bagian dari sector diatas. 
Banyak sekali permasalah pondok pesantren yang kemudian perlu kita kaji bersama, terutama pondok pesantren yang diperuntukkan bagi santri yang ekonominya lemah. Karenanya pondok pesantren harus mampu memberikan pewacanaan baru serta relasi-relasi kuasa yang mampu menopang eksistensi pondok pesantren itu sendiri. Dalam rangka mendiskusikan tema diatas, akan dihadirkan Suharsono, M.PdI (Mabinkom PK. PMII AR-ROSYID) Izzudin (PKC PMII Jawa Timur) dan A. Junaidi (Ketua Umum PC. PMII Surabaya)

3.Diskusi Panel Sessi III: “Peran Politik Santri Dalam Kontestasi Politik Reformasi”. Seabad kebangkitan Nasional ternyata belum menjadikan kita sebagai bangsa yang mandiri, baik secara politik, ekonomi ataupun budaya. Teriakan merdeka yang telah dikumandankan para pemuda sejak 100 tahun yang lalu, ternyata kalah oleh dominasi kapitalisme liberal yang menggurita dan merontokkan sendi-sendi kebangsaan yang kita miliki. Budaya konsumtif telah mampu mengalahkan budaya gotong royong, dan nilai-niali kebudayaan lainnnya yang telah terbukti mampu menjadi penyangga nasionalisme kita sejak ratusan tahun yang lalu. 
Ketika menelisik terbentuknya Negara yang kemudian disebut “INDONESIA” peran politik Santri dapat kita temukan dalam Pancasila, tepatnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini dilakukan bukan hanya sebuah kebetulan, melainkan melalui diskusi panjang serta pewacanaan yang matang dari kaum bersarung (santri). Bila Santri mampu mengambil peran central gerakan pada awal serta pembentukan Negara, bagaimana peran politik Santri dalam kontestasi politik reformasi ?. Diskusi ini dimaksudkan untuk membangun kembali kesadaran berpolitik santri agar mampu membaca perkembangan politik serta kembali menjadi sentral politik yang dulu pernah diraih. Dalam usaha ini kami mencoba menghadirkan Khoirul Amin. S.Ag (Mabinkom PK. PMII AR-ROSYID), Salam al-Barara (PB. PMII), dan Afnan Hidayat (PB. PMII) 

C.Café Intelektual Ramadhan
Café Intelektual merupakan program prioritas PK. PMII AR-ROSYID dalam menumbuhkan kesadaran dan membangun budaya baca dan diskusi mahasiswa yang ditransformasikan kepada santri sebagai kaum agamawan. System semi perpustakaan menjadi pilihan kami untuk memasifkan gerakan tekstual (baca tulis) sekaligus kontekstuial (kajian, diskusi, seminar, dll). Café Intelektual akan diawali pada bulan Ramadhan dengan mengambil waktu yang strategis, yaitu jam-jam sebelum buka puasa dan setelah shalat tarawih yang kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian terhadap buku-buku yang telah dibaca oleh mahasiswa dan santri serta mencoba untuk membaca hal-hal yang terjadi, baik berkenaan dengan social, budaya, agama, ekonomi alam dan politik, sebagaimana termaktub dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII. 


Sebagai langkah awal, Café Intelektual ini dibuka full pada bulan Ramadhan dengan melibatkan anggota PMII Komisariat AR-ROSYID dan santri Pon.Pes Nyai Hj. Ashfiyah, hal ini menurut kami merupakan usaha penyelamatan budaya membaca dan diskusi di lembaga yang banyak mencetak agamawan unggul serta politikus gaul dan amanah. 

Akulturasi teks dengan konteks yang hampir secara bersamaan, akan mampu mengembalikan hirra terhadap santri dan mahasiswa terhadap kajian-kajian yang lama terpendam, seperti kajian manhaj epistemology (ushul fiqh) para imam dalam menentukan fiqh, kajian teologi, kajian filsafat yang banyak diharamkan di pondok pesantren. Dari kajian tersebut kemudian dicoba untuk ditarik pada realitas social, kultur, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya yang terjadi di local Pondok pesantren, regional serta nasional.  

V.PENYELENGGARA
Acara Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia ini akan diselenggarakan oleh PK. PMII AR-ROSYID Cabang Surabaya. Dengan susunan panitia sebagaimana terlampir.

VI.PESERTA
Peserta Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia ini berjumlah 150 orang yang berasal dari anggota PMII Komisariat AR-ROSYID dan Santri Pondok Pesantren Nyai Hj. Ashfiyah Surabaya.

VII.BENTUK ACARA
Acara ini diawali dengan buka bersama anggota PMII Komisariat AR-ROSYID dengan Santri Pondok Pesantren Nyai Hj. Ashfiyah. Acara dilanjutkan dengan Pembukaan Café Intelektual Ramadhan yang kemudian secara beruntun akan dilanjutkan dengan Diskusi Panel. Pada acara ini peserta ditempatkan sebagai pembicara aktif, namun demikian ada beberapa nara sumber ahli yang akan memperkaya wawasan dan mempertajam strategi gerakan mahasiswa dan santri.

VIII.WAKTU DAN TEMPAT
Acara ini akan digelar selama bulan Ramadhan yang diawali dengan pembukaan pada :
Hari/tanggal : Sabtu, 6 September 2008
 Tempat : Pondok Pesantren Nyai Hj. Ashfiyah Surabaya.

IX.SUSUNAN ACARA
Susunan acara Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia sebagaimana terlampir.

X.PENDANAAN
Pendanaan yang dimaksud dalam proposal ini adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana yang diperoleh melalui jalan yang tidak terikat dan halal sebagaimana terlampir. Adapun sumber dana diperoleh dari :
A.Kas PK. PMII AR-ROSYID Surabaya
B.Iuran Anggota PMII Komisariat AR-ROSYID
C.Donatur yang tidak mengikat





 
XI.PENUTUP
Akan menjadi sebuah kebanggaan bila kita mampu menjadikan diri kita sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa yang dalam membentuk masyarakat sejartera dalam segala aspek. Demikian proposal ini kami buat dengan yang sebenar-benarnya.
Kirannya menjadi maklum bila ada kesalahan dalam penulisan, namun esensi dari semuanya adalah tatap masa depan yang cerah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih 

 Surabaya, 20 Agustus 2008

Panitia Pelaksana Movement Ramadhan Untuk Islam Indonesia 
“Mengurai Kembali Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Civic Society”





NUR AINI
Ketua Panitia 





LIA YUNITASARI
Sekretaris 
Mengetahui,





AGUS RIZA HISFANI
Ketua PK. AR-ROSYID 

Mengetahui





AHMAD JUNAIDI
Ketum PC. PMII Surabaya

Lampiran I


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
MOVEMENT RAMADHAN UNTUK ISLAM INDONESIA 
“Mengurai Kembali Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Civic Society”


Pembina : Prof. DR. Djamaluddin Miri, Lc., MA. (Mabinkom PK. PMII AR-
  ROSYID)
Pelindung : Ahmad Junaidi (Ketua Umum PC. PMII Surabaya)
Penanggungjawab : Agus Riza Hisfani (Ketua PK. PMII AR-ROSYID)
Pelaksana :

Ketua : Nur Aini 
Sekretaris : Lia Yunitasari
Bendahara : Julianah
Seksi-seksi :

Seksi Acara
1.M. Kirom
2.Sabik
3.Ulil Amriyah 
4.Ajat Muji Sukma
Seksi Konsumsi
1.Yuni Rahmawati
2.Sholihuddin
3.Fuadul Lutfi
4.Nur Hidayat


Seksi Humas
1.Wahyudi
2.Farid al-Farisy
3.Arif Rahman
4.Khoirul Amin

Seksi Publikasi & Dokumentasi
1.Musa al-Khadiri
2.Taufiq Hidayat
3.Danang Pribadi
4.Alfan Humaini


Seksi Akomodasi
1.Yunita Rosyidah
2.Sholikhul Hadi
3.Bactiar Qomaruddin
4.Umi Jadidah
Seksi Perlengkapan
1.Ajat Muji Sukma
2.Wibowo
3.Safiul Anam
4.Khoirul Huda

Lampiran II 

HARI/PUKUL
KEGIATAN/MATERI
PEMBICARA
Pj
Sabtu, 6 September 2008



16.30 – 16.50
Pembukaan 
Ahmad Junaidi (Ketum PC. PMII Surabaya)

16.50 – 18.00
Ceramah Agama
KH. Khozin Ridwan (Pengasuh Pondok Pesantren Nyai Hj. Ashfiyah Surabaya)

18.00 – 18.30
Buka bersama
-
PK. PMII AR-ROSYID
18.30 – 19.00
Jama’ah sholat Maqrib 
Ustadz Amilan, S.PdI 

19.00 – 20.30
Jama’ah sholat Tarawih
Ustadz Syamsuri, S.PdI

20.30 – 21.00
Open House Café Intelektual
Agus Riza Hisfani (Ketua PK. PMII AR-ROSYID)
Dept. Kewiraswastaan
Minggu, 7 September 2008



21.00 – 23.00
Diskusi Panel sessi I :
“Sejarah Pondok Pesantren ditengah Prahara Hindu dan Budha di Indonesia”
1.Eko Taranggono, M.Ag (Mabinkom PK. PMII AR-ROSYID)
2.Badrut Tamam (Ketua Umum PKC. PMII Jawa Timur)
3.Fahmi al-Mursidy (Mantan Ketua Kombes. PMII IAIN)
Dept. Intelektual dan Jurnalistik
Minggu, 14 September 2008



16.30 – 16.50
Pembukaan 
KH. Khozin Ridwan (Pengasuh Pondok Pesantren Nyai Hj. Ashfiyah Surabaya)

16.50 – 18.00
Pencerahan Spiritual 
H. Arif Afandi (Wakil Walikota Surabaya)

18.00 – 18.30
Buka bersama
-

18.30 – 19.00
Jama’ah sholat Maqrib 
Ustadz Tirmidzi, S.PdI 

19.00 – 20.30
Jama’ah sholat Tarawih
Ustadz A. Wahib, S.H, S.PdI

20.30 – 21.00
Istirahat


19.00 – 20.30
Pembacaan tatib
Pembacaan Nasional


20.30 – 21.00
Istirahat 


21.00 – 23.00
Diskusi Panel sessi II :
“Eksistensi Pondok Pesantren 
diera Globalisasi”
1.Suharsono, M.PdI (Mabinkom PK. PMII AR-ROSYID) 
2.Izzudin (PKC PMII Jawa Timur)
3.A. Junaidi (Ketua Umum PC. PMII Surabaya)
Dept. Kaderisasi dan Pelatihan 
Minggu, 21 September 2008



16.30 – 16.50
Pembukaan 
H. Zainun (Ketua YPS AR-ROSYID Surabaya)

16.50 – 18.00
Pencerahan Spiritual 
H. Musyafa’ Rouf (Ketua DPRD Surabaya)

18.00 – 18.30
Buka bersama
-

18.30 – 19.00
Jama’ah sholat Maqrib 
Ustadz Zainuri, S.PdI 

19.00 – 20.30
Jama’ah sholat Tarawih
Ustadz Ali Nastain, S.PdI

20.30 – 21.00
Istirahat


21.00 – 23.00
Diskusi Panel sessi III :
“Peran Politik Santri Dalam Kontestasi Politik Reformasi”
1.Khoirul Amin. S.Ag (Mabinkom PK. PMII AR-ROSYID) 
2.Salam al-Barara (PB. PMII)
3.Afnan Hidayat (PB. PMII)
Dept Advokasi dan HAM
Minggu, 28 September 2008



16.30 – 16.50
Pembukaan 
KH. Khozin Ridwan (Pengasuh Pondok Pesantren Nyai Hj. Ashfiyah Surabaya)
PK. PMII AR-ROSYID 
16.50 – 17.50
Pencerahan Spiritual 
H. Imam Nahrawi (Anggota DPR-RI)

17.50 – 18.00
Penutupan 
Ahmad Junaidi (Ketum PC. PMII Surabaya)

18.00 – 18.30
Buka bersama
-

18.30 – 19.00
Jama’ah sholat Maqrib 
Ustadz Abdul Qohar, M.PdI 

19.00 – 20.30
Jama’ah sholat Tarawih
Ustadz Ahmadun, S.PdI


NB.: - Café Intelektual Ramadhan akan dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadhan. 
- Kajian dari hasil baca diCafe Intelektual akan didiskusikan setiap hari rabu pada bulan ramadhan.  

Lampiran III

ANGGARAN KEGIATAN
MOVEMENT RAMADHAN UNTUK ISLAM INDONESIA 
“Mengurai Kembali Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Civic Society”


No
Nama Barang
Frekeunsi
Satuan
Jumlah
A
Transportasi




1. Panitia Lokal
1 Paket
300.000,-
300.000,-

2. Kirim Undangan
1 Paket
50.000,-
50.000,-

Jumlah


350.000,-





B
Akomodasi




1. Rental Komputer
1 Paket
1.000.000,-
1.000.000,-

2. Sewa Kamera digital
1 Paket
200.000,-
200.000,-

Jumlah


1.200.000,-





C
Publikasi dan Dokumentasi




1. Backdrop
2 Buah
350.000,-
700.000,-

2. Spanduk rentang
2 Buah
100.000,-
200.000,-

5. Cetak Foto
1 Paket
250.000,-
250.000,-

8. Dekorasi Podium
1 Paket
500.000,-
1.250.000,-

Jumlah


1.400.000,-





D
Kesekretariatan




1. Cetak Undangan
30 Eksm
4.000,-
120.000,-

2. Cetak Proposal
15 Eksm
10.000,-
150.000,-

3. Kaos Panitia
28 Potong
30.000,-
840.000,-

4. Kertas HVS
1 Rim
35.000,-
35.000,-

5. Tinta Print
2 Paket
45.000,-
90.000,-

6. Stempel Panitia
1 Buah
50.000,-
50 000,-

7. Copy Materi Diskusi Panel
6750 lembar
100,-
675.000,-

8. Boardmarker
15 Pcs
6.000,-
90.000,-

9. Tinta Stempel
1 Buah
10.000,-
10.000,-

10. Amplop Surat
2 Pak
15.500,-
36.000,-

11. Lakban
3 Buah
7.500,-
22.500,-

12. Isi Staepler besar & kecil
2 buah
4.500,-
9.000,-

Jumlah


2.127.500,-





E
Konsumsi




1. Snack Pembicara
3 Paket
200.000,-
600.000,-

2. Snack Peserta Diskusi Panel
450 Buah
2.000,-
900.000,-

3. Buka bersama
150 bungkus x 3
7.000,-
3.150.000,-

6. Air minum gelas
24 Kardus
12.000,-
280.000,-

7. Air minum botol kecil
3 Kardus
20.000,-
60.000,-

Jumlah


 4.990.000,-





F
Perlengkapan




1. Sound 
1 Paket
250.000,-
250.000,-

2. Mixcer 
1 Paket
75.000,-
75.000,-

Jumlah


325.000,-
Jumlah Total
10.392.500,-

daftar buku cafe intelektual

A. PENERBIT LP3ES

1.Daniel (pengantar), Dhakidae, (2005), "Soe Hok Gie Catatan seorang demonstran", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
2.
3.William H. dan, Frederick, and Soeri (penyunting), Soeroto, (2005), "Pemahaman sejarah Indonesia sebelum dan sesudah revolusi", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
4.Moh., Mahfud MD, (2003), "Setahun bersama Gus Dur: Kenangan menjadi menteri di saat sulit", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Tim Redaksi LP3ES (2003), "Anak bangsa menggugat: Nasionalisme, kemandirian dan kewirausahaan", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Maruto MD and , Anwari WMK (ed). (2002), "Reformasi politik dan kekuatan masyarakat: Kendala dan peluang menuju demokrasi", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
5.E. Shobirin, et al., Nadj., (2001), "Menumbuhkan daya kritis rakyat: Kurikulum pendidikan HAM dan kewarganegaraan", CESDA-LP3ES.
6.Anwari WMK, dkk (2000), "Koalisi mengganti Gus Dur atau solusi?: Dari curhat pendapat anggota MPR/DPR", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
7.Aswab, Mahasin, (2000), "Menyemai kultur demokrasi", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
8.James H., Morrison, (2000), "Sejarah lisan di Asia tenggara: teori dan metode", PT Pustaka LP3ES Indonesia. 
9.Rustam (ed)., Ibrahim, (1997), "Mempertimbangkan kembali format politik Orde Baru", CESDA-LP3ES. 
10.Zulyani, Hidayah, (1996), "Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
11.Peter, Britton, (1996), "Profesionalisme dan ideologi militer Indonesia", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
12.Suzanne E. dan, Siskel, and S.R. (ed), Hutapea, (1995), "Irigasi di Indonesia: Peran masyarakat dan penelitian", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
13.M. Dawam, Rahardjo, (1995), "Pesantren dan pembaharuan", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
14.jahrir (1994), "Pikiran politik Sjahrir", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
15.Alison J., Murray, (1994), "Pedagang jalanan dan pelacur Jakarta: Sebuah kajian antropologi sosial", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
16.Thanh-Dam, Truong, (1992), "Seks, uang dan kekuasaan: pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggra", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
17. Suryadinata, and , Leo (1992), "Golkr dan militer: Stud kasus tentang budaya politik", PT Pustaka LP3ES Indonesia. 
18.Peter L., Berger, (1991), "Langit suci: Agama sebagai realitas sosial", PT Pustaka LP3ES Indonesia. 
19.Aye, Saung, (1991), "Catatan-catatan dari bawah tanah: Otobiografi pemberontak Burma", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
20.Deliar, Noer, (1990), "Mohammad Hatta: Biografi politik", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
21.Brigitte, Erler, (1989), "Bantuan mematikan: Catatan lapangan tentang bantuan asing", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
22.John, Ingelson, (1988), "Jalan ke pengasingan: Pergerakan nasionalis Indonesia tahun 1927-1934", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
23.Syed Hussein, Alatas, (1988), "Mitos pribumi malas: Citra orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam kapitalisme kolonial", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
24.Bernhard, Dahm, (1987), "Soekarno dan perjuangan kemerdekaan", PT Pustaka LP3ES Indonesia
25.Francois, Raillon, (1985), "Politik dan ideologi mahasiswa Indoneisia: Pembentukan dan konsolidasi Orde Baru 1966-1974", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
26.David E., Apter, (1985), "Pengantar analisa politik ", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
27.Paulo, Freire (1985), "Pendidikan kaum tertindas", PT Pustaka LP3ES Indonesia
28.Richard J., dan, Barnet, and Ronald E., Muller, (1984), "Menjangkau dunia: Menguak kekuasaan multi nasional", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
29.Aswab dan, Mahasin, and Ismed (penyunting), Natsir, (1983), "Cendikiawan dan politik", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
30.Taufik, Abdullah,, Aswab , Mahasisn, and Daniel, Dhakidae, (1983), "Manusia dalam kemelut sejarah", PT Pustaka LP3ES Indonesia.
31. Alfian (1982), "Politik, kebudayaan dan manusia Indonesia", PT Pustaka LP3ES Indonesia.


B. PENERBIT LKiS

1.H. Fuad Anwar,“Melawan Gus Dur”, 2004, LKiS 
2.Ahmad N & Nur khalik R, “Demoralisasi Khittah NU & Pembaruan”, 2004, LKiS 
3.Koirudin. (Pengantar) A. Muhaimin Iskandar, “Menuju Partai Advokasi”, 2005, LKiS 
4.Yanto Basri & Retno Suffatni (eds)“Sejarah Tokoh Bangsa” 2005, LKiS 
5.Sujono Samba, “Lebih Baik Tidak Sekolah” 2006, LKiS 
6.Darmaningtyas, “Pendidikan Rusak-Rusakan1”, 2005, LKiS
7.ST. Sunardi, “Nietszche”, 1996, LKiS 
8.Ahmad Muhajir, “Idham Chalid”, 2007, LKiS
9.Yudi Hartono dkk, “Agama & Relasi Sosial”, 2002, LKiS
10.Zainal Munasichin, “Berebut Kiri”, 2005, LKiS
11.Greg Barton, “Biografi Gus Dur (Hard Cover)”, 2006, LKiS 
12.Greg Barton, “Biografi Gus Dur (soft Cover)”, 2006, LKiS 
13.Issa J.Boullata;Imam Khoiri, “Dekonstruksi Tradisi”, 2001, LKiS 
14.Abdurrahman Badawi; Amroeni Drajat, “Ensiklopedi Tokoh Orientalis”, 2003, LKiS 
15.Tim Redaksi Tanwirul Afkar, “Fiqh Rakyat”, 2000, LKiS
16.Denny, “Gerakan Mahasiswa & Politik Kaum Muda Era 80an”, 2006 LKiS 
17.Ahmad Suaedy “Gila Gus Dur”, 2000, LKiS 
18.Muhaimin Iskandar, “Gus Dur Yang Saya Kenal”, 2004, LKiS 
19.A Malik Haramain, “Gus Dur Militer dan Politik”, LKiS 
20.Ellyasa KH Darwis, “Gus Dur, NU & Masy. Sipil”, LKiS 
21.M. Hadi Masruri, “Ibn Thufail; Jalan Pencerahan Mencari Tuhan, LKiS 
22.Dr Nasr Hamid Abu Yazid khoiron Nahdliyyin, “Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisime Arabisme”
23.Ignatius Haryanto, “Indonesia Raya Dibredel”, LKiS
24.Abdurrahman Mas'ud, “Intelektual Pesantren”LKiS 
25.Mark R. Woodward, “Islam Jawa (edisi baru)”, LKiS 
26.Syamsul A,H (ed), “Kharisma Kiai As'ad”, LKiS
27.Carlos Calica Ferrer, “Becoming Che - Sebab Mundur adalah Pengkhianatan” 2007, Gagasmedia  
28.Ali Harb; M.Faisol Fataw, “Kritik Nalar al-Qur'an” 2003, LKiS 
29.Abdurrahman Wahid, “Kumpulan Komol Gus Dur”, 2002, LKiS
30.Abdurrahman Wahid, “Kiai Nyentrik ”, 2000, LKiS
31.Abdurrahman Wahid, “Menggerakkan Tradisi”, 2007, LKiS
32.KH Abdurrahman Wahid “Prisma Pemikiran Gus Dur”, 2007, LKiS 
33.KH Abdurrahman Wahid, “Tuhan Tak Perlu Dibela”, 2000, LKiS
34.Ellyasa KH Darwis, “Gus Dur, NU & Masy. Sipil”, 1994, LKiS 
35.M Saleh Isre, “Tabayun Gus Dur”, 1998, LKiS
36.Fuad Anwar, “Melawan Gus Dur”, 2004, LKiS 
37.Fahmi Salatalohy & Roi Pelu (ed), “Nasionalisme Kaum Pinggiran”, 2004, LKiS  
38.Adonis, “Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam (Vol.1)”. 2007, LKiS 
39.Adonis, “Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam (Vol.2)”. 2007, LKiS  
40.Abdul A'la, “Pembaruan Pesantren”, 2006, LKiS 
41.Prof.A.Malik Fajar; Prof.Dr.Azyumardi Azra, MA, “Pemberdayaan Pesantren”, 2005, LKiS  
42.Dr. Mahmud Arif, “Pendidikan Islam Transformatif”, 2008. LKiS 
43.R. Moh. Ali, “Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia”, 2005. LKiS 
44.Nurjannah Ismail, “Perempuan Dalam Pasungan”, 2003. LKiS 
45.Ahmad Suaedy (ed), “Pergulatan Pesantren & Demokratisasi”, 2000. LKiS 


C.PENERBIT RESIST BOOK

1.Eko Prasetyo, “Pengumuman: Tidak Ada Sekolah Murah!”, 2005. RESIST BOOK,
2.Eko Prasetyo, “Orang Miskin Dilarang Sekolah!”, 2004. RESIST BOOK
3.Eko Prasetyo, “Orang Miskin Dilarang Sakit”, 2004. RESIST BOOK. 
4.Benni Setiawan, Mu'arif, Deni al Asy'ari, “Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah”, 2005. RESIST BOOK. 
5.Aba du Wahid, “Ahmad Wahib; Pergulatan Doktrin dan Realitas Sosial”, 2005. RESIST BOOK. 





D.PENERBIT GRAMEDIA

1.Jajat Burhanudin, “Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan”. 2004. GRAMEDIA. 
2.Nur Cholish Madjid, “Indonesia Kita” 2004, GRAMEDIA 
3.Koentjaraningrat, “Masyarakat Terasing di Indonesia”. 1993, GRAMEDIA  
4.M. Fadjroel Rachman, “Bulan Jingga Dalam Kepala”. 2007, GRAMEDIA 
5.Nucholish Madjid, “Melintasi Batas Agama - Passing Over”. 1998, GRAMEDIA  
6.Jalaludin Rahmat, “Islam dan Pluralisme”, 2006, DRAMEDIA
7.Sartono Kartodirdjo, “Sejak Indische Sampai Indonesia”. Penerbit Buku Kompas 

E. PENERBIT CAMPURAN

1.Tim Visimedia, “Undang-Undang HAKI ; Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Visi Media Pustaka (Rp 37.500)
2.Sutomo “Bung Tomo Menggugat”, Visi Media Pustaka (Rp 38.000)  
3.Sulistina Sutomo, “Bung Tomo Suamiku”, Visi Media Pustaka (Rp 38.000)  
4.YUSUF AL QARADHAWI, “FIQH MINORITAS” ZIKRUL HAKIM 
5.YUSUF AL QARADHAWI, “SUNNATU ULAA ZAWAJ” ZIKRUL HAKIM 

F. KUMPULAN BUKU LANGKA

1.Akmal Nasery Basral, “Ada Seseorang Di Kepalaku Yang Bukan Aku”, Ufuk Press (Rp 29.000)
2.Loei van Koeitanj, “BAGHDAD 4/3”, Ufuk Press (Rp 38.000) 
3.Daniel Keyes, “Charlie”, Ufuk Press (Rp 39.000)
4.Chen Guidi & Wu Chuntao, “CHINA UNDERCOVER”, Ufuk Press (Rp 45.000)
5.Musa Kazhim & Alfian Hamzah, “IRAN: SKENARIO PENGHABISAN”, Ufuk Press (Rp 25.000)
6.DP. asral, SH ed, “Apa, Siapa & Bagaimana Tan Malaka”, LPPM Tan Malaka (Rp 39.500)
7.Andrew Sinclair, “Namanya Che”, Mata Angin (Rp 27.000)  
8.Solichin Salam, “Bung Karno Putera Fajar” Gunung Agung Jakarta (Rp 50.000)  
9.Bambang Widjanarko, “Sewindu Dekat Bung Karno”, Gramedia (Rp 37.500)  
10.Sitisoemandari Soeroto, “Kartini Sebuah Biografi”, PT Gunung Agung (Rp 63.000)  
11.Dr. Purwadi M. Hum, “Sistem Pemerintahan Kerajaan Jawa Klasik”, Pujakesuma (Rp 95.700)  
12.Mahathir bin Mohamad, “Dilema Melayu”, Sinar Harapan (Rp 32.500)  
13.Adam Malik, “Riwayat Proklamasi Agustus 1945”, Widjaya Jakarta (Rp 27.500)  
14.Che Gue Vara, “Dari Sierra Maestra Menuju Havana”, Narasi (Rp 18.500)  
15.Carlos "Calica" Ferrer, “Becoming Che”, Gagas Media (Rp 38.000)
16.Soe Hok Gie, “Zaman Peralihan”, Gagas Media (Rp 48.000) 
17.Sanoesi Pane, “SejarahIndonesia (jilid I)”, Balai Pustaka (Rp 200.000) 
18.Sanoesi Pane, “SejarahIndonesia (jilid II)”, Balai Pustaka (Rp 200.000)
19.Koentjaraningrat, “Ritus Peralihan Di Indonesia”, Balai Pustaka (Rp 24.000)
20.(AHM-PTHM, “Surabaya Bergolak”, A Bantam Book (Rp 45.000) 
21.Prof. Dr Slametmuljana, “Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara”, Balai Pustaka (Rp 75.000) 
22.Sanoesi Pane, “Sedjarah Indonesia Hingga Achir Madjapahit”, Balai Pustaka (Rp 100.000)  
23.Denny JA, dkk,“Mahasiswa Dalam Sorotan” Seri Esensia (Rp 25.000) 
24.Muhammad Yamin,“6000 Tahun Sang Merah Putih (Cet.thn.1954)” Siguntang (Rp 250.000) 
25.Dr.Purwadi, M.Hum, “Nenek Moyang Orang Jawa”, Tunas Harapan (Rp 250.000)
26.K.H.Dewantara, “Karya K.H.Dewantara : Kebudayaan”, Majelis Luhur Persatuan Taman-Siswa (Rp 75.000) 
27.Leo Tolstoy (Penerjemah: Koesalah Subagyo Toer), “Kebangkitan”, KPG (Rp 65.000)
 


Contoh proposal skripsi ketokohan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam pertama yang mendukung kelangsungan sistem pendidikan nasional, selama ini tidak diragukan lagi kontribusinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mencetak kader-kader intelektual yang siap untuk mengapresiasikan potensi keilmuannya di masyarakat (Tolkhah dan Barizi: 2004: 49). Dalam perjalanan misi kependidikannya, pesantren mengalami banyak sekali hambatan yang sering kali membuat laju perjalanan ilmiah pesantren menjadi pasang surut.

Hal ini tidak terlepas dari peran dan ketokohan seorang kiai sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan setiap kebijakan pesantren. Sebagai seorang top leader, kiai diharapkan mampu membawa pesantren untuk mencapai tujuannya dalam mentransformasikan nilai-nilai ilmiah (terutama ilmu keagamaan) terhadap umat (baca: santri) sehingga nilai-nilai tersebut dapat mengilhami setiap kiprah santri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam sejarahnya di masa yang lalu, pesantren telah mampu mencetak kader-kader handal yang tidak hanya dikenal potensial, akan tetapi mereka telah mampu mereproduksi potensi yang dimiliki menjadi sebuah keahlian yang layak jual. Seperti halnya di era pertama munculnya pesantren, yaitu pada masa kepemimpinan wali songo pesantren telah mampu melahirkan kader-kader seperti Sunan Kudus (Fuqoha’), Sunan Bonang (Seniman), Sunan Gunung Jati (Ahli Strategi Perang), Sunan Drajat (Ekonom), Raden Fatah (Politikus dan Negarawan), dan para wali yang lain(.A’la, 2006: 17). Mereka telah mampu menundukkan dominasi peradaban Majapahit yang telah berkuasa selama berabad-abad, yang dikenal sebagai suatu kerajaan dengan struktur pemerintahan dan pertahanan negara yang cukup disegani di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini menjadi sangat logis sekali ketika hampir semua lembaga pendidikan di Indonesia termasuk sebagian pesantren yang mulai berlomba-lomba mencetak teknokrat dan ilmuan dengan berbagai gelar akademis, sementara disisi yang lain tugas utama pesantren untuk mencetak kader-kader fuqoha’ dan pemuka agama mulai kurang mendapat perhatian. Akankah pesantren harus mendukung realitas kehampaan spritual yang sedang menggejala di masyarakat modern saat ini?

Menurut K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, saat ini ternyata pesantren seolah sudah mulai kehilangan daya kekebalannya untuk membendung arus modernisasi dan westernisasi yang sudah mulai menggejala sejak pertengahan abad ke XX. Banyak sekali pesantren-pesantren salaf yang mulai merubah orientasi pendidikannya menjadi pola pendidikan kebarat-baratan. Menurut Kiai As’ad bukannya pesantren tidak boleh modern, akan tetapi semangat untuk mengakomodir tuntutan zaman (baca: Modernisasi) haruslah disertai dengan konsistensi terhadap nilai-nilai yang dianut, yakni nilai-nilai salafiyah. (Arifin, 2000; 45) 

Nilai-nilai salafiyah harus tetap menjadi prinsip sebagai benteng utama dalam menetralisir aspek-aspek negatif yang ditimbulkan dari dampak modernisasi yang saat ini mulai mempopulerkan diri dalam ranah pendidikan di Indonesia termasuk lembaga pendidikan pesantren. Sehingga pesantren tidak dikatakan latah dan cenderung menjadi bulan-bulanan peradaban modern yang kandungan nilai-nilainya tidak kesemuanya sesuai dengan prinsip-prinsip salaf.

Adapun orientasi khittah pesantren sendiri diharapkan mampu untuk menyegarkan kembali pemahaman konsep salafiyah pesantren yang mulai kehilangan identitasnya dalam belantara pendidikan pesantren di Indonesia. Dalam pandangan kiai As’ad, saat ini pesantren seolah lebih serius membangun paradigma pendidikan ala modern tanpa diiringi konsistensi terhadap sistem pendidikan salaf yang pada awalnya menjadi platform dari perjuangan pendidikan pesantren. Akibatnya pembacaan terhadap produk pesantren akan mengalami ambiguitas dalam hal kompetensi.

Sementara yang terjadi saat ini pesantren dengan sederetan argumentasi yang banyak dikemukakan para pengelolanya, berdalih bahwa apa yang dilakukan mereka semata-mata dalam rangka menjembatani nilai-nilai tradisionalisme pesantren dengan nilai-nilai modern yang saat ini banyak diminati oleh semua kalangan. Hal ini direalisasikan dengan didirikannya sekolah-sekolah umum, laboratorium, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan ada penyeimbangan antara materi pokok di pesantren yang berbasiskan kitab kuning dengan materi-materi pelajaran umum (A’la, 2006: 21).

Respon pesantren terhadap gejala-gejala modernisme dapat dilacak dengan berbagai gerakan inovatif yang seringkali mengaburkan idealismenya sebagai pemegang tradisi salaf. Sehingga akar tradisi yang sejak semula menjadi sesuatu yang sakral, saat ini harus tergantikan dengan kultur modern tanpa disertai upaya untuk menetralisir sistem yang cenderung merusak tradisi salafnya. Tanpa adanya upaya ini (penetralisiran sistem), nilai-nilai salafiyah akan menjadi simbol-simbol formalistik yang terabaikan dalam perilaku masyarakat pesantren.

Untuk itu, merupakan suatu keharusan untuk mengembalikan pendidikan pesantren pada nilai hakikinya (kembali ke khittah). Hal ini didasarkan pada tugas pesantren yang sejatinya berorientasi pada pemeliharaan dan pembumian (baca: kontekstualisasi) nilai-nilai salaf dalam realitas kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Islam, sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan pembebasan secara keseluruhan dari segala belenggu yang akan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan (A’la, 2006: 11). 

Dari latar belakang inilah akhirnya penulis mengangkat tema “Khittah Pesantren Perspektif Pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin” sebagai suatu tawaran pemikiran dalam menggagas gerakan pengembangan kualitas pesantren di era modern saat ini. 



B. Alasan Pemilihan Judul 

Sebagai upaya melegitimasi kriteria dalam penelitian, peneliti akan menguraikan beberapa alasan argumentatif mengapa peneliti memilih judul Khittah Pesantren Perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, yang kemudian akan disesuaikan dengan beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh peneliti.

Dalam penelitian ilmu pendidikan (Tarbiyah), pemilihan judul ini sebenarnya terdapat beberapa alasan mendasar yang menjadi latar belakang kajiannya, sehingga penelitian ini dapat dipertangungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Judul ini dipilih karena pesantren merupakan salah satu pendidikan Islam tertua di Indonesia yang masih eksis.

Pentingnya menelusuri pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin sebagai salah satu pengasuh pondok pesantren di Indonesia.

Pentingnya gagasan tentang khittah pesantren untuk menjembatani arus transformasi gerakan pendidikan pesantren di era modern.

2. Alasan Subjektif

Judul diatas sangat menarik dan relevan untuk diteliti serta tidak menyimpang dari spesialisasi keilmuan peneliti pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Tersedianya literatur-literatur pendukung sebagai referensi untuk dijadikan rujukan penelitian.

Kesediaan dan kesiapan peneliti dalam mengkaji Khittah Pesantren Perspektif Pemikiran KHR As’ad Syamsul Arifin secara teoritik dan konseptual.

Adanya kesediaan dosen pembimbing untuk memberikan arahan pemikiran dan motivasi dalam penyusunan skripsi.

Adanya manfaat bagi peneliti ataupun pihak lain.

C. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran terhadap judul penelitian yang akan dilaksanakan, berikut ini akan ditegaskan makna setiap kata dalam judul penelitian antara lain :

Khittah

Khittah, menurut Partanto dan Barry, diartikan sebagai “Garis” (1994: 335).

Pesantren

Lembaga pendidikan Islam klasik yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dengan pola tradisional (Dhofier,1994: 16-19).

K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

Seorang ulama, pengsuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur (periode 1954-1990) 
Dalam hal ini peneliti akan mendiskripsikan gagasan khittah pesantren dalam perspektif pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin sebagai bahan kajian untuk memberikan tawaran konsep dalam membaca realitas pesantren saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghadirkan kembali pola pengembangan pesantren di masa wali songo sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan gerakan pengembangan pesantren di era modern saat ini.

Peneliti melihat adanya pengingkaran terhadap semangat pengembangan pesantren di masa wali songo. Hal ini bisa kita lihat dari dua macam pola pendekatan yang laksanakan oleh pesantren. Pertama, pesantren yang menyatakan dirinya sebagai lembaga pendidikan salaf murni ternyata cenderung menutup diri dari semangat peradaban yang semakin berkembang, seperti halnya sistem pengembangan pendidikannya yang memandang tabu terhadap sistem pendidikan ala barat (sekolah formal). Mereka justru bertahan dengan sistem pengembangan pendidikan klasik (sorogan dan bandongan). Sehingga dengan pola ini pesantren cenderung tertinggal dalam melakukan respon berbagai tantangan zaman.

Kedua, pesantren yang melakukan reintegrasi sistem pendidikan salaf dan sistem pendidikan modern, dimana dari hasil elaborasi ini sistem pendidikan salaf cenderung di nomor duakan. Sehingga, pesantren akan tampil seperti halnya lembaga pendidikan formal non-pesantren tanpa diiringi dengan konsistensi terhadap nilai-nilai salafiyah.

Kedua pola pendekatan diatas sangat bertolak belakang dengan pola pengembangan pesantren di era wali songo. Sebagaimana bisa kita baca pada tulisan di atas, wali songo telah mampu membangun sistem pendidikan pesantren yang betul-betul responsif dalam menyikapi berbagai problematika sosial dengan tetap kokoh dalam berpegang pada prinsip-prinsip salafiyah yakni; keikhlasan, kemandirian, kederhanaan, kebebasan, dan ukhuwah Islamiyah (Tolkhah dan Barizi, 2004: 55-56). 

D. Perumusan Masalah

Untuk merumuskan permasalahan tersebut, perlu adanya sistematika analitis untuk mencapai sasaran yang menjadi objek kajian, sehingga pembahasan akan lebih terarah pada pokok masalah. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari pokok masalah dengan pembahasan yang tidak ada relevansinya. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Fokus Masalah

Bagaimana konsep khittah pesantren perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin?

Bagaimana peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga dakwah dalam perspektif khittah pesantren K.H.R. As’ad Syamsul Arifin?

Bagaimanakah urgensi pesantren dalam melakukan transformasi sosial perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin?

E. Tujuan Penelitian

Secara substansial tujuan dari penelitian adalah menyelesaiakan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya (STAIN, 2002: 10). Maka dari perumusan itulah akan terdapat sesuatu yang menjadi rumusan dari hasil sebuah penelitian. Secara umum, karena objek penelitian adalah tentang pemikiran K.H R. As’ad Syamsul Arifin tentang khittah pesantren, maka yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui dan memahami serta mendiskripsikan gagasan tersebut, sehingga menghasilkan diskripsi dari berbagai rumusan masalah yang diangkat.

Dalam hal ini tujuan penelitian akan diarahkan pada ke-sesuaian antara tujuan dengan upaya pemecahan problematika yang telah dirumuskan. Yang dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dalam menciptakan problem solving yang telah disistematiskan dengan tujuan penelitian (STAIN, 2002: 10), maka tujuan penelitian kami dimaksudkan sebagai berikut:

Untuk mendiskripsikan konsep khittah pesantren perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

Untuk mendiskripsikan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga dakwah dalam perspektif khittah pesantren K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

Untuk mendiskripsikan urgensi pesantren dalam melakukan transformasi sosial perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin



F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik kepada peneliti, pihak STAIN Jember, pengelola pesantren, dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang konsep khittah pesantren dalam prespektif K.H R As’ad Syamsul Arifin.

Untuk mengembangkan pengetahuan tentang pendidikan Islam khususnya pesantren

Sebagai modal dasar untuk melakukan penelitian dibidang pesantren pada tataran lebih lanjut

Bagi Lembaga STAIN Jember

Untuk menambah kepustakaan Tarbiyah

Sebagai tolak ukur interdisipliner keilmuan dan kualitas mahasiswa dalam bidang pendidikan.

Bagi Pengelola Pesantren

Menjadi bahan pijakan dan landasan dalam merumuskan format pesantren yang peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap tidak meninggalkan prinsip-prinsip salafiyah.

Mengkaji dan memahami pemikiran KHR As’ad Syamsul Arifin khususnya dalam masalah khittah pesantren.

Menjadi bahan konsep untuk melakukan perbandingan antara konsep pesantren saat ini dengan tawaran konsep pesantren dalam perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai salafiyah pesantren.

Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya khittah pesantren.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi pesantren dalam melakukan transformasi sosial 

G. Metode Dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini merupakan salah satu jenis metode yang menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif dan melalui paradigma fenomenologis, artinya metode ini digunakan atas tiga pertimbangan: 

Untuk mempermudah pemahaman realitas ganda

Menyajikan secara hakiki antara peneliti dan realitas

Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri pada bentuk nilai yang dihadapi. (Moleong, 2007:5)

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah liberary research (kajian pustaka), yaitu jenis penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan di telaah dalam memperoleh hipotesa dan konsep untuk mendapatkan hasil yang objektif. Dengan jenis ini informasi dapat diambil secara lengkap untuk menentukan tindakan ilmiah dalam penelitian sebagai instrumen penelitian memenuhi standar penunjang penelitian (Subagyo, 1999: 109).

Peneliti dalam jenis penelitian ini mengambil asumsi-asumsi yang di dasarkan pada data-data yang mendukung untuk memperoleh wawasan kreatif dan imajinatif. Hal ini sebagai bentuk komparasi terhadap satu konsepsi pemikiran dengan yang lain secara produktif dengan tidak meninggalkan dasar ilmiah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak menggunakan angka (Moleong, 2007: 2), atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan menurut Bagdan dan Taylor dalam buku panduan STAIN “pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati” (2002:19)

Metode kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan apabila terdapat realitas ganda lebih memudahkan penelitian dan dengan metode ini penajaman pengaruh dan pola nilai lebih peka disesuaikannya. Sehingga objek penelitian dapat dinilai secara empirik melalui pemahaman intelektual dan argumentasi logis untuk memunculkan konsepsi yang realistis (Moleong, 2007: 5). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bekerja berdasarkan pada perhitungan prosentasi, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat tekstual berupa konsep dan tulisan. Aspek-aspek yang akan diteliti adalah seputar apa dan bagaimana definisi, konsep, persepsi, pemikiran dan argumentasi yang terdapat di dalam literatur yang relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu, data yang akan diambil dan dikaji berasal dari data verbal yang abstrak kualitatif. Sedangkan data yang digunakan antara lain :

Data Primer

Sumber data primer, ialah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan analisa terhadap literatur-literatur yang menjelaskan sejarah dan pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin yang dipilih untuk dikaji kembali kesesuaiannya antara teks dengan realitas berdasarkan berbagai macam tinjauan ilmiah.

Data Sekunder

Sumber data sekunder, ialah sumber data yang di peroleh dari sumber-sumber bacaan yang mendukung sumber primer yang di anggap relevan, hal tersebut sebagai penyempurnaan bahan penelitian terhadap bahasan dan pemahaman peneliti

Metode Analisis Data

Analisa data secara umum di lakukan dengan cara menghubungkan apa yang di peroleh dari suatu proses kerja awal. hal ini di tujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, yang kemudian untuk di ketahui kerangka berfikir peneliti ( Bisri, 2004: 228).

Adapun metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Analisis Reflektif

Metode analisa data yang berpedoman pada cara berfikir reflektif. Pada dasarnya metode ini adalah kombinasi yang kuat antara berfikir deduktif dan induktif atau dengan mendialogkan data teoritik dan data empirik secara bolak balik kritis ( STAIN, 2002: 16). 

Dalam metode analisa ini peneliti akan memecahkan masalah dengan pengumpulan data-data dan informasi untuk di bandingkan kekurangan dan kelebihan dari setiap literatur atau alternatif tersebut. sehingga pada penyimpulan akan di peroleh data yang rasional dan ilmiah. 

Content Analisis 

Content analisis atau disebut dengan analisis isi adalah suatu metode untuk memahami wacana atau problem dengan mencari inti dari wacana tersebut ( Musyarofah, 2002: 15). Maka berkenaan dengan pengolahan dan analisis data, content analisis di artikan pula dengan analisis data deskriptif berdasarkan isinya ( Suryabrata, 1998: 85).

Dalam metode ini, Peneliti akan menganalisa data berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pendidikan pondok pesantren.

Validitas Data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan, untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

Adapun teknik validitas data yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

Credibility, yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan;

Dependability, kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan melacak apakah peneliti cukup hati-hati dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan dan penginterpretasian datanya.

Confirmability, yakni kriteria yang digunakan untuk menilai bermutu atau tidaknya hasil penelitian. 

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mensistematiskan pembahasan berikut ini adalah sistematika pembahasan, antara lain :

BAB I, Memuat tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian ini beserta perangkat prosedur dan metode penelitian.

BAB II, Memuat tentang kerangka teoritik yang selanjutnya menjadi kerangka kerja dalam perumusan konsep pemikiran.

BAB III, membahas tentang; pertama, pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin tentang khittah pesantren, kedua, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga sosial perpektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, ketiga, urgensi pesantren dalam melakukan transformasi sosial masyarakat dalam perpektif K.H.R. Asad Syamsul Arifin.

BAB IV, Memuat kesimpulan dan saran tentang khittah pesantren perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

Profil Pesantren

Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren telah melalui berbagai peradaban hingga sampai pada zaman modern di abad 21 saat ini. Sebagai lembaga yang bergerak dalam hal keilmuan khususnya ilmu agama, pesantren telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang tetap kokoh dalam berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan yang bersumber pada Al-Qur’an, Hadits, dan Qoul Ulama (yang terepresentasikan dalam kitab kuning). Oleh karena itu pesantren memiliki nilai-nilai yang tidak sama dengan lembaga pendidikan lainnya.

Untuk mendukung kelangsungan pesantren, berikut akan dijelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan pesantren, terutama mengenai unsur-unsur, fungsi, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri pesantren, sebagai berikut:

1. Sejarah dan Perkembangan Pesantren

Dilihat dari asal usulnya, ada dua pendapat mengenai asal usul pesantren. Pendapat Pertama mengatakan, bahwa pesantren berasal dari tradisi pra Islam. Sementara Pendapat Kedua mengatakan, bahwa pesantren adalah model pendidikan yang berasal dari tradisi Islam.

Pendapat A.H Johns dan C.C. Berg yang menganalisis dari segi semantik kebahasaan, dapat mewakili salah satu pendapat pertama. “istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, istilah tersebut berasal dari istilah sashtri yang dalam bahasa india berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata sashtri yang beasal kata sashtra yang berarti buklu-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan secara semantik pesantren lebih dekat ke tradisi pra Islam atau lebih tepatnya India (C.C. Berg, dalam Khozin, 2006: 96).

Mahmud Junus cenderung kepada pendapat yang kedua. Dia menyatakan bahwa asal-usul pendidikan yang dipergunakan dalam pesantren ternyata dapat ditemukan di Baghdad ketika menjadi pusat pemerintahan Islam. Tradisi menyerahkan tanah oleh negara bagi pendidikan agama, dapat ditemukan dalam sistem wakaf dalam Islam ( Muhammad Yunus, dalam Khozin, 2006: 98). 

Sementara Tolkhah dan Barizi juga menyebutkan dua pendapat tentang munculnya pesantren. Pertama, pesantren ada sejak abad XVI M yang ditandai dengan adanya karya-karya Jawa klasik seperti Serat Cebolek, dan Serat Centini yang mengungkapkan bahwa sejak abad ke XVI M di Indonesia telah banyak dijumpai beberapa lembaga yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fiqh, aqidah, tasawuf, dan menjadi pusat-pusat penyiaran Islam. 

Pendapat kedua menyatakan, bahwa pesantren muncul sebagai ‘perdikan’ sistem pendidikan Hindu Budha pada abad ke XVIII M dan mengalami perkembangan secara independen pada abad ke XIX M, dan sejak abad ke XX M model pendidikan pesantren mulai dilakukan pembaruan diberbagai segi sebagai konsekuensi dari globalisasi dan bahkan dewasa ini pesantren mulai dilirik sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi pembangunan bangsa kedepan. (Tolkhah dan Barizi, 2004: 52)



Istilah pesantren memang bukan berasal dari Arab tapi istilah pondok berasal dari Arab; yaitu funduk yang berarti pesanggrahan atau penginapan bagi orang yang bepergian. Agaknya terlalu simplistis kalau istilah yang bukan berasal dari Arab, lalu dikatakan bukan berasal dari Islam seperti pesantren ini.

Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang sarat nilai dan tradisi luhur yang telah menjadi karateristik pesantren pada hampir perjalan sejarahnya secara potensial, karateristik tersebut memiliki peluang cukup besar untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyikapi arus globalisasi dan persoalan-persoalan lainnya yang menghadang pesantren secara khusus, dan masyarakat luas secara umum.

Persoalan kian menjadi rumit ketika globalisasi telah menjadi realitas keseharian yang melekat dan harus dihadapi umat manusia, termasuk pesantren dan masyarakat di negeri ini. Terlepas dari mimipi-mimpi indah yang ditawarkannya, gobalisasi telah mampu menampilkan dirinya dalam bentuk kolonialisme berwajah baru. 

Secara ekonomi, ia merujuk pada re-organisasi sarana-sarana produksi, penetrasi industri lintas negara, perluasan pasar uang, jajahan barang-barang konsumsi, bursa tenaga kerja, dan penggusuran pemukiman penduduk secara besar-besaran. (Francis Wahono, dalam Abd A’la, 2006:7)

Sedangkan secara politik dan ideologi, globalisasi berarti liberalisasi perdagangan dan investasi, privatisasi, yang merupakan adopsi sistem politik demokrasi dan otonomi daerah (otoda). Dengan kata lain, globalisasi adalah neo liberalisme yang membiarkan pasar bekerja secara bebas. (Wahono, 2003: 146-148 ) 

Pesantren dengan teologi yang dianutnya ditantang untuk meniyikapi globalisasi secara kritis dan bijak. Pesantren harus mampu mencari solusi yang benar-benar mencerahkan. Sehingga, pada satu sisi, dapat menumbuhkembangkan kaum santri yang memiliki wawasan luas yang tidak gamang menghadapi modernitas dan sekaligus tiddak kehilangan identitas dan menjadi dirinya. Dan pada sisi yang lain pesantren dapat mengantarkan masyarakat menjadi komunitas yang sadar akan persoalan yang dihadapi dan mampu mengatasinya dengan penuh kemandirian dan keadaban. 

Dewasa ini, perkembangan kuantitas pesantren semakin pesat hal ini dibuktikan dengan data yang disampaikan Van Der Chys pada tahun 1831 saja, di beberapa kabupaten di pulau Jawa terdapat 1853 pesantren dengan jumlah santri 16.556. Kemudian pada tahun 1942 jumlah pesantren dan madrasah berjumlah 1871 dengan jumlah santri 139.415. Pesantren tumbuh berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks akan nilai-nilai agama (Van Der Chys, dalam Dhofier, 1994: 35). 

Perkembangan kuantitas pesantren juga disertai dengan berbagai pembenahan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikannya. Berbagai sekolah-sekolah formal mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi didirikan. Hal ini dimaksudkan untuk merespon tuntutan zaman. Sehingga, berbagai pesantren malakukan kompetisi dalam menyediakan lembaga-lembaga pendidikan untuk merespon kebutuhan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang memiliki perguruan tinggi dari tingkat diploma sampai dengan pasca sarjana. 

Disatu sisi, perkembangan ini aka bernilai positif, karena kebutuhan santri terhadap lembaga pendidikan formal akan terpenuhi. Sementara disisi yang lain, identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu-ilmu agama akan tenggelam. Hal ini disebabkan nilai-nilai pendidikan yang ditawarkan pesantren akan lebih terfokus pada lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, mengingat tuntutan kebutuhan pasar lebih cenderung pada legalitas formal yang disediakan oleh lembaga pendidikan formal secara umum. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sejatinya harus menjadi sumber kearifan dan memiliki daya resistensi tinggi terhadap segala proses pemudaran nilai-nilai moral lambat laun mulai terperangkap kedalam kehidupan yang dehumanistik, yang berlawanan dengan sifat manusia yang fitri. 

Eksistensi pendidikan pondok pesantren di era modern ini, harus berdasar pada tiga hal. Pertama, pesantren harus benar-banar menjadi pusat tafaqquh fiddin. Kedua, pesantren harus menjadi pusat lembaga pendidikan dan pengembangan IPTEK, dengan cara meningkatkan apresiasi dan SDM para santri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mutahir. Ketiga, pesantren harus menjadi pusat dakwah dan pengembangan masyarakat baik dalam konteks nasional maupun global. (Basyuni, 2007: 219) 

Tidak sedikit kontribusi pesantren dalam pembangunan nation state selama ini. Pertama, pada masa penjajahan pesantren memainkan peran perlawanan dan mengambil strategi Uzlah sebagai strategi perlawanan dan sekaligus pertahanan dari penjajah. Kedua, pada masa persiapan kemerdekaan, pesantren berperan sebagai pusat perjuangan dan pertahanan gerilyawan seperti Hizbullah dan Sabilillah.

Pesantren di masa kolonial, tampaknya dalam konteks ini, pesantren lebih mempunyai peran dan fungsinya di masyarakat. Bahkan pesantren menjadi motor penggerak segala bentuk perubahan dan protes terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu yang masih dan sedang berkuasa. Sebaliknya, perguruan tinggi pada masa-masa awal kolonial belumlah bisa dikatakan mempunyai sesuatu hal yang bisa dikatakan berarti ketika itu. Karena, memang ketika itu perguruan tinggi juga belum lahir. 

Pada masa-masa kolonial tersebut, hegemoni pesantren dan pembelajaran ilmu-ilmu agama sangatlah besar dan menjadi salah satu kebanggaan umat muslim ketika itu. Karena dengan begitu, mereka akan bisa belajar langsung kepada tokoh-tokoh Islam terkemuka pada saat itu. Di mana tokoh-tokoh Islam pada saat itu merupakan pujangga-pujangga terkemuka di dunia Islam Nusantara, bahkan internasional. Jika kita melihat ke belakang sekitar abad ke-17-18 maka, kita akan melihat bagaimana peran seorang ulama seperti syekh Yusuf al-Maqassari, Abdurrauf Singkel, Syamsudin as-Sumaterani, Nuruddin ar-Raniri dan yang lainnya dalam memimpin umatnya dan memberikan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam kepada umatnya. (Sonhaji, 2004: artikel pendidikan www. Google. com)

Lebih jauh ketika perkembangan tradisi keilmuan Islam mengalami dinamika yang cukup pesat. Apalagi dengan dibukanya terusan Suez pada abad ke-19 (1870) (Steenbrink, dalam Sonhaji, 2004: artikel pendidikan WWW. Google. Com). Maka, semakin banyaklah umat muslim Indonesia yang mondok tidak hanya ke seluruh pesantren-pesantren yang ada di Nusantara, walaupun pada saat itu belum ada istilah atau nama pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam---tapi lebih jauh lagi hingga ke Mekah dan Madinah. Tetapi, jika yang ada adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mengkaji ilmu-ilmu keislaman tentu saja sudah ada. Karena hal itu bisa terlihat dari banyaknya kiai atau ulama-ulama yang lahir ketika itu--Dan tentu saja pada abad ke-19, jumlah pesantren sudah tidak sedikit jumlahnya. 

Lebih dari itu, pada abad ini pula para santri semakin bertambah banyak yang melanjutkan studi keislamannya di kota Mekah sekaligus sambil menjalankan ibadah haji. Apalagi pada saat itu di kota Mekah banyak sekali para santri yang berasal dari Nusantara telah menjadi ulama-ulama yang dikenal akan kapasitas keilmuannya bahkan kealimannya. 

Keberadaan pesantren sebagai sebuah lembaga yang ikut berperan dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Terutama pada saat para pemegang kebijakan negara (dalam bidang pendidikan) menggunakan paradigma “developmentalis”. Paradigma ini adalah wujud dari buah modernisme dan kapitalisme. Karena itu pondok pesantren dianggap sebagai komunitas yang terbelakang, tidak modern, tradisional, hingga kemudian dikesampingkan.

Ketika orde baru berkuasa, dimunculkan kebijakan “modernisasi pesantren” yang berorientasi mengubah tradisionalitas dan ketertinggalan pesantren agar seirama dengan paradigma pembangunan negara. Dalam kenyataannya, selain memporakporandakan konstruksi fisik dan program pengembangan pesantren, proyek ini juga merusak relung-relung sistem pendidikannya. Tawaran yang disodorkan pada waktu itu adalah masuknya pendidikan sekolah dan madrasah dengan suatu jaminan fasilitas tertentu. ( Basyuni, 2007: 220)

Pondok pesantren sebagai sub-kultur, sejak itu menghadapi tantangan yang tidak bisa diremehkan. Otonomi pendidikan pondok pesantren yang dibanggaka dengan tradisi pesantren (salafisme) juga harus mengalami ujian yang sangat dilematis. Dialektika antara mempertahankan watak tradisionalisme dan modernisme sungguh dialami oleh banyak pondok pesantren. 

Gejala yang tampak pada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masyarakat pesantren mulai terbiasa dengan sikap dan perilaku yang pragmatis dan formalistik. Nilai-nilai yang dulu dijunjung tinggi dalam dunia pesantren, seperti keikhlasan, semangat keilmuan yang tinggi, kesederhanaan, dan kearifan sosial, kini mulai menghilang dalam tataran praksis dari kehidupan masyarakat pesantren. Untuk itu kehadiran pesantren dengan semangat wali songo telah menjadi harapan ditengah gersangnya nilai salafiyah pesantren. 

2. Unsur-Unsur Pesantren

Pondok, masjid, santri, kitab kuning, dan kiai merupakan lima dasar dari tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pendidikan keagamaan yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, akan disebut sebagai pesantren. Yang pembahasannya sebagai berikut:

Pondok. Pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para santri tinggal bersama dan belajar bersama dibawah asuhan kiai. Asrama tersebut biasanya berada dalam lingkungan kompleks pesantren. 

Masjid. Merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren. Masjid juga dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mendidik para santri dalam beribadah dan memperdalam ilmu agama.

Santri. Merupakan elemen penting dalam kelangsungan pesantren. Biasanya santri terbagi atas santri mukim (santri yang menetap di asrama pesantren) dan santri kalong (santri yang berasal dari desa di tempat pesantren berada, mereka tidak menetap di asrama).

Kitab Kuning/Kitab Klasik. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren tergolong kedalam: Nahwu dan Sharaf, Fiqh, Ushul Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid, Tasawuf dan Etika, Tarikh dan juga Balaghah. Kitab kitab ini adalah materi pokok dalam kurikulum pesantren.

Kiai. Dalam kosa-kata Jawa, gelar kiai dipakai untuk tiga jenis yang berbeda. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, misalnya “Kiai Garuda Kencana”, sebutan kereta emas yang ada di keraton yogyakarta. Sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. Umumnya gelar kiai dilekatkan pada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren, dan mengajar kitab-kitab klasik. Selain itu gelar kiai juga dipakai untuk sebutan orang yang alim (orang yang sangat luas pengetahuan keagamaannya). (Dhofier, 1994: 44-55)

3. Fungsi Pesantren

Azyumardi Azra (dalam Ridlo dan Sulthon, 2006: 13-14) menawarkan tiga fungsi pesantren, yaitu:

Transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam.

Pemeliharaan tradisi Islam

Reproduksi ulama

Sebagai lembaga sosial pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal baik sekolah agama (madrasah) ataupun sekolah umum. Disamping itu, pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non formal berupa madrasah diniyah yang mengajarkan materi keagamaan, selain itu pesantren juga mengadakan forum kajian keislaman yang terkonsentrasi pada kajian kitab kuning dengan berbagai disiplin ilmu agama yang telah disebutkan diatas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diatas, pesantren mampu menampilkan eksistensinya sebagai lembaga solidaritas sosial dengan menampung santri dari berbagai lapisan masyarakat muslim dan memberikan pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan latar belakang ataupun tingkat sosial ekonomi mereka.

Disamping itu, kharisma seorang kiai pesantren juga mampu menjadi figur yang cukup efektif dalam perannya sebagai perekat hubungan dan pengayom masyarakat, baik pada tingkat lokal sampai nasional. Para kiai juga sering mengadakan majelis taklim yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, baik yang diadakan atas inisiatif pesantren juga seringkali berasal dari inisiatif masyarakat.

Dengan berbagai peran potensial yang dimainkan pesantren, dapat dikemukakan bahwa pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan atas berbagai persoalan masyarakat. Fungsi-fungsi ini akan tetap terpelihara dan efektif manakala para kiai pesantren dapat menjaga independensinya dari berbagai intervensi di luar pesantren.

Fungsi pesantren telah mengalami berbagai perkembangan. Visi, posisi, dan persepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Pesantren pada pertamanya (masa wali songo) berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang. Pendidikan dapat dijadikan bekal dalam memngumandangkan dakwah, sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan (Qomar, 2007: 22-26).

Dengan kata lain, sebenarnya fungsi edukatif pesantren pada masa wali songo adalah sekedar membawa misi dakwah. Misi dakwah Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan. Pada masa wali songo muatan dakwah lebih dominan daripada muatan edukatif. Karena pada masa tersebut produk pesantren lebih diarahkan pada kaderisasi ulama dan muballigh yang militan dalam menyiarkan ajaran Islam. 

Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati masyarakat. Pesantren bekerja sama dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Sejak awal, pesantren terlibat aktif dalam mobilisasi pembangunan sosial masyarakat. Warga pesantren telah terlatih melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara santri dan masyarakat, ataupun antara Kiai dan pemuka desa.

A. Wahid Zaini menegaskan, bahwa disamping lembaga pendidikan, pesantren juga sebagai lembaga pembinaan moral baik dikalangan santri maupun masyarakat. Kedudukan ini memberi isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan kultural (A. Wahid Zaini, dalam Qomar, 2007: 23).

Pesantren juga berperan dalam berbagai bidang lainnya secara multidimensional, sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja dalam kapasitas tradisionalnya, pesantren sering diidentifikasi memiliki tiga peran dalam masyarakat Indonesia; sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional, dan sebagai pusat reproduksi ulama. Namun dalam realitasnya, pesantren mampu menunjukkan dirinya yang betul-betul eksis dalam setiap problematika sosial mayarakat. 

4. Tujuan Pesantren

Tujuan pesantren sebagai berikut; Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan. Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut (Qomar, 2007: 6-7):

Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kapada Allah SWT, berakhlaq mulia, memiliki kecerdasan, berketerampilan, serta sehat lahir dan batin.

Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara utuh dan dinamis.

Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan negara.

Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (masyarakat dan lingkungannya).

Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual.

Mendidik santri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka usaha pembangunan bangsa.

Tujuan pendidikan pesantren adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlaq mulia, bermanfaat dan berkhidmat pada masyarakat,dengan cara menjadi abdi masyarakat. Sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. 

Tujuan pendidikan pesantren juga diarahkan pada pengkaderan ulama yang mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam berkepribadian, menyebarkan agama, menegakkan kejayaan Islam dan umat ditengah-tengah masyarakat (Izzul Islam wa al-Muslimin), serta mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia.Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimplkan bahwa tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

5. Prinsip-Prinsip Pesantren

Komunitas keagamaan pesantren dilandasi oleh keinginan ber-tafaqquh fiddin (mendalami/mengkaji agama) dengan kaidah:

ÇáãÍÝÙÉ Úáí ÇáÞÏíã ÇáÕÇáÍ æÇáÇÎÖ ÈÇáÌÏíÏÇáÇÕáÇÍ

“Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”.

Keinginan dan kaidah ini merupakan nilai pokok yang melandasi kehidupan dunia pesantren. Eksistensi pesantren menjadi kokoh karena dijiwai oleh apa yang dikenal dengan panca jiwa pesantren (Tolkhah dan Barizi, 2004: 55-56), yaitu:

Keikhlasan. Yaitu, jiwa kepesantrenan yang tidak didorong oleh ambisi apapun untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, khususnya secara material, melainkan semata-mata karena beribadah kepada Allah.

Kesederhanaan. Kata “sederhana” disini bukan berarti pasif, melarat, miskin, dan menerima apa adanya, tetapi mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati, kemampuan mengendalikan diri, dan kemampuan menguasai diri dalam setiap kesulitan. Dibalik jiwa kesederhanaan ini tersimpan jiwa yang besar, berani, maju, dan pantang menyerah dalam menghadapi dinamika sosial secara kompetitif.

Kemandirian. Kemandirian disini bukanlah kemampuan dalam mengurusi persoalan-persoalan internal pesantren, tetapi kesanggupan membentuk kondisi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang merdeka dan tidak menggantungkan diri kepada bantuan dan pamrih dari pihak lain. Pesantren dibangun diatas pondasi kekuatan sendiri sehingga ia merdeka, otonom dan mandiri.

Bebas. Jiwa yang bebas ini mengandaikan civitas sebagai manusia yang kokoh dalam memilih jalan hidup dan masa depannya dengan jiwa besar dan sikap optimis menghadapi segala problematika kehidupan dengan nilai-nilai Islam. Kebebasan disini juga berarti sikap kemandirian yang tidak berkenan didekte oleh pihak luar dalam membangun orientasi sistem kepesantrenan dan kependidikan.

Ukhuwah Islamiyah. Merupakan manivestasi dalam keseharian civitas pesantren yang bersifat dialogis, penuh keakraban, penuh konpromi, dan toleransi. Jiwa ini memotori suasana damai, sejuk, senasib, saling membantu, dan saling menghargai bahkan saling memberi support dalam pembentukan dan pengembangan idealisme santri. 

6. Ciri-Ciri Pesantren

Ciri-ciri pesantren yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai salafiyah dapat di defininisikan sebagai berikut (Sulthon dan Ridlo, 2006: 12-13):

Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiainya. Kiai sangat memperhatikan santrinya. Hal ini memungkinkan karena tinggal dalam satu kompleks dan sering bertemu baik disaat belajar maupun dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan sebagian santri diminta menjadi asisten kiai (Khadam).

Kepatuhan santri kepada kiai. Para santri menganggap bahwa menentang kiai, selain tidak sopan juga dilarang agama. Bahkan tidak memperoleh berkah karena durhaka kepada sang guru.

Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan pesantren. Hidup mewah hampir tidak didapatkan disana.

Kemandirian amat terasa di pesantren. Para santri mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar tidurnya, bahkan sampai memasak sendiri.

Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan (Ukhuwwah Islamiyyah) sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Ini disebabkan selain kehidupan yang mereta dikalangan santri, juga karena mereka harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama, seperti shalat berjamaah, membersihkan masjid, dan belajar bersama.

Disiplin sangat dianjurkan. Untuk menjaga kedisiplinan ini pesantren biasanya memberikan sanksi-sanksi edukatif.

Keprihatinan untuk mencapai tujuan mulia. Hal ini sebaai akibat kebiasaan puasa sunnah, dzikir, dan i’tikaf, shalat tahajjud, dan bentuk-bentuk riyadlah kainnya atau menauladani kiainya yang terbiasa dengan kehidupan zuhud.

Pemberian ijazah. Yaitu pencantuman nama dalam satu daftar mata rantai pengalihan pengetahuan yang diberikan kepada santri-santri yang berprestasi. Hal ini menandakan adanya restu kiai kepada santrinya untuk mengajarkan sebuah teks kitab yang dikuasai penuh. 



B. Tradisi Salafisme Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki keunikan tersendiri ditengah hiruk-pikuk problematika pendidikan di tanah air, pesantren tetap survive dengan semangat tradisi yang mengagumkan. Di kalangan umat Islam tradisional pesantren masih dianggap sebagai model pendidikan yang menjanjikan bagi perwujudan masyarakat yang beradab. Karena eksistensi pesantren merupakan wadah bagi “manifestasi tradisi agung” (istilah Martin Van Bruinessen), yang dalam bahasa pesantren dikenal dengan al-Akhlaq al-Karimah.

Aplikasi dari nilai al-Akhlaq al-Karimah tercermin dari perilaku santri sehari-hari berupa sikap tawadlu’, sederhana, yang disertai dengan prrinsip hidup mandiri. Hal ini bisa dilihat dalam pola hidup santri sehari-hari, mereka hidup ditengah kumpulan santri-santri lain dengan fasilitas yang sangat sederhana, mulai dari alas tidur yang hanya berupa tikar (bahkan terkadang tidak memakai alas), menu makanan seadanya, dan mengerjakan semua kebutuhan sehari-hari (mencuci, memasak, dan membersihkan lingkungan pesantren) secara mandiri.

Bagi seorang santri, masuk pesanten merupakan ritus perjalanan antara masa remaja dan masa dewasa, dimana mereka tidak hanya memperoleh pendidikan Islam, tetapi juga mengembangkan kemandirian serta kematangan pribadi. Biasanya murid mulai masuk pesantren di awal usia belasan tahun, setelah mendapatkan pendidikan dasar keagamaan di desanya. (Fealy, 2007: 24)

Keberadaan pesantren kontras berbeda dengan praktek pendidikan pada intitusi pendidikan lainnya, sehingga dinamika sekaligus problematika yang muncul kemudian, juga menampilkan watak yang khas dan eksotik. Di era globalisasi sekarang ini, Alfin Toffler membayangkan akan terciptanya 'masyarakat informasi' (the informational society) yang sulit untuk dihindari oleh negara manapun di permukaan bumi ini, termasuk Indonesia. Sehingga, fenomena globalisasi yang begitu cepat mengalami akselerasi dalam pelbagai aspek, sebagai konsekuensi logis dari penerapan high tech (tekhnologi tinggi), menyebabkan bangsa Indonesia tergiring pada pola interaksi yang amat cepat dan massif dengan negara-negara lain di dunia. Dalam fase masyarakat informasi inilah, pesantren semakin menghadapi tantangan yang tidak ringan dan lebih kompleks ketimbang periode waktu sebelumnya (el-Chumaedi, 2002: Artikel Pesantren www. Plasa. com). 

Di tengah pergulatan masyarakat informasional, pesantren dipaksa memasuki ruang kontestasi dengan institusi pendidikan lainnya, terlebih dengan sangat maraknya pendidikan berlabel luar negeri yang menambah semakin ketatnya persaingan mutu out put pendidikan. Kompetisi yang kian ketat itu, memposisikan institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas out-put pendidikannya agar tetap unggul dan menjadi pilihan masyarakat, terutama umat Islam. Ini mengindikasikan, bahwa pesantren perlu banyak melakukan pembenahan internal dan inovasi baru agar tetap mampu meningkatkan mutu pendidikannya. 

Persoalan ini tentu saja berkorelasi positif dengan konteks pengajaran di pesantren. Di mana, secara tidak langsung mengharuskan adanya pembaharuan (modernisasi) kalau boleh dikatakan demikian dalam berbagai aspek pendidikan di dunia pesantren. Sebut saja misalnya mengenai kurikulum, sarana-prasarana, tenaga kependidikan (pegawai administrasi), guru, manajemen (pengelolaan), sistem evaluasi dan aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

Jika aspek-aspek pendidikan diatas tidak mendapatkan perhatian yang proporsional untuk segera dimodernisasi, atau minimalnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (social needs and demand), tentu akan mengancam survival pesantren di masa depan. Masyarakat akan semakin tidak tertarik dan lambat laun akan meninggalkan pendidikan pesantren, kemudian lebih memilih institusi pendidikan yang lebih menjamin kualitas output-nya. Pada taraf ini, pesantren berhadap-hadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. 

Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas, dan hanya berkutat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang hanya bermuatan al-Qur'an dan al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat. 

Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di atas, tentu saja harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik (baca: santri) bisa lebih maksimal, di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren. 

Dengan begitu, pengembangan pesantren tidak saja dilakukan dengan cara memasukkan pengetahuan non-agama, melainkan agar lebih efektif dan signifikan, praktek pengajaran harus menerapkan metodologi yang lebih baru dan modern. Sebab, ketika didaktik-metodik yang diterapkan masih berkutat pada cara-cara lama yang ketinggalan zaman , maka selama itu pula pesantren sulit untuk berkompetisi dengan institusi pendidikan lainnya! Persoalannya, betulkah semua yang berwatak lama itu kurang baik

Terdapat beberapa kelemahan yang harus dibenahi dalam tradisi salaf antara lain ( Tolkhah dan Barizi: 2004: 83):

Kepemimpinan yang bersifat sentralistik dan hierarkis yang berpusat pada Kiai. Implikasi negatif yang akan muncul adalah ketika kepemimpininan pesantren mengedepankan otoritas sentral Kiai yang tidak lepas dari segala keterbatasan personal, diantaranya adalah ketidakmampuannya dalam merespon perkembangan masyarakat. Setidaknya, hall ini bisa dijelaskan ketika Kiai yang kebetulan tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti dan menguasai perkembangan mutakhir lebih cenderung untuk menolak mengubah pesantrennya mengikuti tuntutan zaman.

Apek metodologi pembelajaran yang lebih menekankan kepada transmisi keilmuan klasik. Hal ini hanya akan melahirkan penumpukan keilmuan secara bulat dan tidak boleh dibantah, di mana santri menerima transmisi keilmuan klasik dari Kiai dalam bingkai taken for granted. Impilaksi dari model pembelajaran demikian adalah lesunya kreatifitas santri, karena sistem demikian lebih tepatnya disebut pengajian daripada pendidikan.

Dis-Orientasi pesantren yang kehilangan kemampuan untuk mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah perubahan realitas sosial yang cukup cepat. Pesantren yang mengidentifikasi dirinya sebagai pesantren salaf akan mengalami kondisi dilematis ketika dihadapkan dengan perubahan sosial.

Dis-Orientasi keilmuan yang dikemas dengan salafiseme pesantren, hanya akan menyebabkan mandulnya liberalisasi pendidikan Islam sebagaimana semangat spiritualitas wahyu. Sejatinya, sistem pendidikan pesantren adalah pendidikan yang membebaskan dan mempropagandakan kebebasan. ﻻﺮﻫﺒﻨﻴﺖﻓﻲﺍﻻﺴﻼﻡ (tidak ada sistem kependetaan dalam Islam) merupakan spiritualitas liberal dalam menafsirkan makna-makna yang ada dalam wahyu Islam. 

Sistem pembelajaran kitab-kitab klasik yang hanya berorientasi kepada fiqh-sufistik dengan membatasi diri pada madzhab-madzhab tertentu kiranya perlu direvisi. Pengajaran teologi yang hanya mengadopsi pemikiran madzhab Asy’ariyah dan Maturidiyah dengan kitab kajian yang tidak banyak memberikan gairah pemikiran perlu diperkaya dengan diskursus teologi-teologi kontemporer yang lebih kontekstual dan mempunyai relevansi riil terhadap kehidupan manusia.

Kajian teologi ini juga perlu disertai dengan pembelajaran ilmu logika (‘ilm al-manthiq) karena sifat dasar dari teologi sangat intelektualistik. Sebenarnya, dibeberapa pesantren hal ini sudah diajarkan, tetapi sifatnya lebih mekanis daripada strategi mendorong berkembangnya pemikiran rasional, karena ilmu logika diletakkan sebagai dasar pembangunan pemikiran rasional yang meisahkan pemikiran-pemikiran yang cacat dari yang benar, dan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pendahuluan itu disusun agar diperoleh hasil seperti yang diinginkan. Melalui ilmu logika, santri diharapkan mampu berfikir ilmiah dan rasional. Meskipun logika rasional dan ilmiah juga menyisakan banyak kekurangan dan berbagai keterbatasan yang selalu siap untuk direvisi sesuai perkembangan wawasan ilmu pengetahuan.

Dalam kontek fiqh, misalnya, pesantren salaf lebih menekankan kepada kitab-kitab karya ulama empat imam madzhab (Syafi’I, Maliki, Hanafi, Hambali) daripada kajian lintas madzhab dan aliran. Fath al-Qorib, Fath al-Mu’in, I’anah at-Thalibin, dan Kifayat al-Ahyar lebih akrab dipelajari santri daripada Bidayah al-Mujtahid karya Ibn Rusyd, Fiqh Ja’fari karya Imam Ja’far, Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq, dan sebagainya. 

Madzhab sunni merupakan madzhab satu-satunya yang harus dikaji, dan bahkan haram mempelajari fiqh Syi’ah. Sementara dalam bidang tasawuf, pemikiran al-Ghazali dan al-Junaid menjadi soko guru tasawuf akhlaqi yang mutlak untuk diteladani oleh para santri, dari pada Ibn Arabi, Ibn Sab’in, Al-Halllaj, Al-Busthami, Al-Sarraj, dan sebagainya, yang cenderung menekankan tasawuf falsafi. (Tolkhah dan Barizi, 2004: 88-89)

Dengan demikian, santri dibelenggu dengan figur Kiai sebagai soko guru keilmuan dan rasionalitas pemahaman yang mutlak diadopsi. Sehingga, santri menjadi manusia yang dikekang oleh berbagai tradisi yang kurang positif, seperti:

Santri berpandangan bahwa ilmu adalah hal yang sudah mapan dan hanya diperoleh melalui barokah Kiai.

Pandangan tidak kritis yang menyatakan bahwa segala sesuatu yangdiajarkan Kiai, Ustadz, dan kitab-kitab klasik adalah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan apalagi dikritisi.

Metode pembelajaran dengan hafalan dan pemikiran tradisional yang diterapkan untuk semua Ilmu.

Pandangan hidup fatalistik yang menyerahkan kehidupan kepada keadaan dan perilaku sakral dalam menghadapi berbagai realitas duniawi

Untuk meretas kebekuan tradisi pemikiran yang menimpa kalangan pesantren, maka alternatif yang yang bisa ditawarkan adalah membangun kembali formula rasionalisme, sebagaimana yang diinginkan dalam teologi tauhid Muhammad Abduh (w. 1905) (dalam, Tolkhah dan Barizi, 2004: 89) adalah salah satu jalan bagi formulasi rasionalisme ketauhidan ketika dia memisahkan yang esensial dari yang tidak esensial, mempertahankan aspek fundamental dan meninggalkan aspek aksidental warisan sejarah. Abduh percaya bahwa al-Qur’an dan Hadits adalah sebagai petunjuk tuhan. Tetapi pemikiran adalah petunjuk utama (essntial) dalam hal-hal yang yang tidak tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadits. 

Dalam hal di atas, Islam harus diterjemahkan sesuai konteks yang dihadapinya. Petunjuk-petunjuk umum didalamnya menghendaki pendauran ulang pada setiap zaman. Karena itu, penerimaan secara mengikat terhadap otoritas masa lampau sebagai sebuah ketentuan syari’ah untuk segala zaman adalah “kekerdilan” Islam yang harus segera disingkirkan.

Sedangkan menurut Achmad el-Chumaedi, karakter salaf pesantren bisa dilihat dari sisi metodologi pengajaran (pendidikan) yang diterapkan dunia pesantren (baca: salafiyah). Penyebutan salaf dalam konteks praktek pengajaran di pesantren, didasarkan pada sistem pengajarannya yang monologis, bukannya dialogis-emansipatoris, yaitu sistem doktrinasi sang Kiyai kepada santrinya dan metodologi pengajarannya masih bersifat klasik, seperti sistem bandongan, pasaran, sorogan dan sejenisnya. Lepas dari persoalan itu, karakter tradisional yang melekat dalam dunia pesantren yang tidak selamanya buruk (Chumaedi, 2002: Artikel Pesantren www. Plasa. com). 

Muhammad Maftuh Basyuni melihat sistem pengajaran yang banyak digunakan pesantren (sorogan dan bandongan), cenderung memberikan ruang yang terbatas baik bagi santri maupun ustadz untuk berimpovisasi dan mengoptimalkan daya nalar mereka. Peran dan potensi santri menjadi kurang berkembang, karena ustadz lebih dominan. Artinya perlu ada upaya yang memberikan peluang kepada santri untuk berkreasi dan mengebangkan potensi fikirnya. (2007: 244-245) 

Artinya, salafisme dalam konteks didaktik-metodik yang telah lama diterapkan di pesantren, tidak perlu ditinggalkan begitu saja, hanya saja perlu disinergikan dengan modernitas. Hal ini dilakukan karena masyarakat secara praktis-pragmatis semakin membutuhkan adanya penguasaan sains dan tekhnologi. Oleh Karena itu, mensinergikan salafisme pesantren dengan modernitas dalam konteks praktek pengajaran, merupakan pilihan sejarah (historical choice) yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, jika tidak demikian, eksistensi pesantren akan semakin sulit bertahan di tengah era informasi dan pentas globalisasi yang kian kompetitif

C. Reintegrasi Keilmuan Pesantren

1. Konsep Integritas Keilmuan Pesantren

Dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas tentang persoalan krusial yang menyebabkan munculnya dikotomisasi pengetahuan dalam dunia pesantren yang selanjutnya akan menyebabkan pola pengembangan pendidikan pesantren menjadi tertutup terhadap dunia keilmuan yang selama ini ini diyakini menurut pandangan mereka secara tekstual yang mengacu pada pemahaman-pemahaman para pendahulu yang terepresentasi dalam kitab-kitab klasik.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa perkembangan pesantren kontemporer, adalah bentuk dari transformasi nilai-nilai salafiyah untuk melakukan reposisi terhadap realitas modern saat ini. Hal ini dikarenakan, tantangan dunia modern lebih menekankan pada beberapa aspek diatas (sekuler, pragmatis, dan kalkulatif). Sementara disisi yang lain, konsep salafiyah yang sangat menekankan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan Ukhuwah Islamiyah, jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai modern diatas. Sehingga, persoalan terbesar yang harus dibenahi pesantren saat ini adalah bagaimana mereka mampu menjembatani dua kesenjangan diatas.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, selama ini telah dimunculkan berbagai tawaran konsep yang memungkinkan untuk mengkompromikan kesenjangan masalah diatas. Seperti gagasan tentang “Islamisasi Pengetahuan” yang muncul pada konferensi pertama tentang pendidikan muslim di Makkah pada tahun 1977. 

Seperti yang disampaikan Muhaimin, gagasan islamisasi pengetahuan antara lain dikemukakan oleh Syed Naquib al-Attas dalam makalahnya yang berjudul “Preliminary Thoughts on the Nature Of Knowledge and The Definition and The Aims of Education”, dan Ismail Raji al-Faruqi dalam makalahnya “Islamicizing Social Science”.

Al-Attas menyatakan, bahwa tantangan terbesar secara diam-diam dihadapi oleh umat Islam pada zaman ini adalah tantangan pengetahuan, bukan dalam bentuk sebagai kebodohan, tetapi pengetahuan yang difahamkan dan disebarkan keseluruh dunia oleh peradaban Barat. Dan menurut al-Faruqi, bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak didalam sebuah karikatur barat, sehingga ia dipandang sebagai inti malaise atau penderitaan yang dialami umat. ( Muhaimin, 2004: 90).

Antara ilmu umum dan agama sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup mendasar yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan upaya reintegrasi antar keduanya. Pertama, mind set dasarnya berbeda. Ilmu bersandar pada etos otonomi pemahaman, sementara agama sikap dasarnya bertumpu pada nilai-nilai keimanan dan kepasrahan pada kehendak otoritas tuhan. Sehingga, jika dalam dunia keilmuan ketidakpercayaan (sebelum dibuktikan) merupakan sebuah keniscayaan, maka dalam dunia keagamaan, kepercayaanlah menjadi keutamaan (Bambang Sugiharto, dalam, Bagir, Dkk, 2005: 41). 

Kedua, ilmu relatif lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan baru asalkan rasional dan ditunjang bukti faktual. Sedangkan agama sebaliknya, meski umumnya diyakini bahwa manusia wajib menggunakan akalnya untuk memahami wahyu, dalam kenyatannya agama cenderung bersifat defensif terhadap pemahaman-pemahaman baru, bahkan agak tabu dalam memperkarakan dirinya sendiri. 

Ketiga, ranah utama wacana agama adalah ranah misteri terdalam kehidupan beserta makna-makna pengalaman, yang sesungguhnya diluar wilayah jangkauan ilmu-ilmu empirik.. Bahasa agama lebih berupa bahasa mitos, penuh metafora ataupun retorika. Sementara bahasa ilmu adalah bahasa faktual, lugas, dan literal. 

Oleh karena itu pola integritas keilmuan pesantren (antara ilmu umum dan agama) perlu diangkat guna mencari titik temu diantara dua kutub yang dianggap saling berlawanan, yang pada akhirnya memunculkan asumsi bahwa cabang-cabang keilmuan diluar kitab klasik menjadi sesuatu yang naif untuk dikaji oleh seorang santri, hal ini jelas sangat bertentangan dengan pola pengembangan pendidikan pada masa Wali songo yang sangat aktif dalam melakukan respon sosial, yang tentunya dengan mengawali dilakukannya kajian secara teoritik ataupun praksis.

Banyak sekali kasus kecurigaan ulama ortodoks terhadap sains rasional empiris. Ibrahim Musa (W. 1398) seorang ulama Andalusia terkemuka, berkesimpulan, bahwa rata-rata teolog ortodoks menganggap bahwa hanya ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dibutuhkan atau berguna untuk praktik keagamaan (ibadah). Ilmu-ilmu lainnya tidak bernilai dan hanya menjauhkan orang islam dari jalan yang lurus. Ibn Thaimiyah menyatakan bahwa ‘Ilm hanya menunjuk pada pengetahuan yang berasal dari Nabi, dia menganggap bahwa yang lainnya tidak berguna atau bukan ilmu ealaupun mungkin ia disebut ilmu (Azyumardi Azra, dalam, Bagir, Dkk, 2005: 206).

Dalam gejolak aktivitas Islam Indonesia, antara kiai dan pemikir ke-Islaman jelas berada pada posisi jauh berbeda. Tepatnya, kiai adalah orisinilitas spesifik kultural bangsa Indonesia, sebagai pemuka masyarakat sekaligus figur religius yang berpegang teguh pada qaul mu'tabaroh (opini ulama mayoritas) dalam mengumandangkan ajaran agama kepada publik, orientasi utamanya adalah maksimalnya istiqomah (kontinuitas) amaliah ibadah. Kultural “karakteristiknya“, mayoritas kalau tidak disebut sebagaian, banyak "menelan mentah-mentah" opini ulama mutaqoddimin (ulama terdahulu) dan dianggap sebagai "teks suci" yang tidak bisa dikritik apalagi tidak difungsikan. pemfiguran kiai, eksis di tengah-tengah aneka ragam suku, kasta dan pergeseran budaya bangsa kita, walaupun telah banyak “pembajak“ kharisma kiai untuk melengkapi biodatanya, demi sebutir kepentingan individual atau maksimal golongannya saja.

Di sisi lain, status pemikir Islam, selama ini digunakan bagi mereka yang profesi utamanya mencari celah dan titik lemah agama. Bahkan sering dengan sengaja menyalahkan agama sebagai lahan kritik, untuk dijadikan proyek utama kajian, serta kurang memperhatikan orientasi amaliah diniyah (agama) dalam kehidupan sehar-hari.
Mereka, bisa saja pengetahuan ke-Islamannya apa-adanya, atau bahkan dari komunitas non-Muslim sekalipun, asalkan pola pikirnya berkembang, punya ide cemerlang dan perdebatan (agama) nya sensasional dan atau mampu mengundang reaksi. (2004: Artikel Pesantren www. Google. Com)

2. Model-Model Integrasi Keilmuan Pesantren

Telah banyak model yang diajukan untuk melakukan reintegrasi pengetahuan agama dan non agama diantaranya (Armahedi Mahzar, dalam, Bagir, Dkk, 2005: 95-98):

Model Monadik.

Model ini populer dikalangan fundamentalis, religius ataupun sekuler. Kalangan religius menyatakan agama adalah keseluruhan yang mengandung semua cabang kebudayaan. Sedangkan kalangan sekuler menganggap, agama sebagai salah satu cabang kebudayaan, sedangkan dalam fundamentalisme sekuler, kebudayaanlah yang merupakan ekspresi manusia dalam mewujudkan kehidupan yang berdasarkan sains sebagai satu-satunya kebenaran. Dengan model ini sangat sulit terjadi koeksistensi antara ilmu agama dan non agama, karena keduanya menegasikan eksistensi atau kebenaran yang lainnya. 

Maka hubungan antara ilmu agama dan ilmu non agama merupakan konflik. Tampaknya, pola integrasi ini sulit untuk diaplikasikan dalam lembaga pendidikan terutama pesantren.

Model Diadik

Ada beberapa varian dalam model ini antara lain: Pertama, mengatakan, bahwa ilmu agama dan ilmu non agama adalah dua kebenaran yang setara. Ilmu non agama (sains) agama membicarakan fakta alamiah. Sedangkan agama membicarakan nilai-nilai ilahiah. Varian kedua, mengatakan pengetahuan umum dan pengetahuan agama adalah sebuah kesatuan yang takterpisahkan, seperti yang dikemukakan oleh Fritjof Capra, “Sains tak membutuhkan mistisisme, dan mistisisme tak membutuhkan sains. Akan tetapi, manusia membutuhkan keduanya”. Sedangkan varian ketiga, mengatakan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama terdapat kesamaan. Kesamaan itulah yang merupakan bahan bagi dialog antara pengetahuan umum dan agama.

Model Triadik

Dalam model triadik ada unsur ketiga dalam menjembatani ilmu umum dan ilmu agama. Jembatan itu adalah filsafat. Model ini diajukan oleh kaum tosofis sebagai perluasan dari kedua model sebelumnya dengan memasukkan filsafat sebagai komponen ketiga diantara ilmu umum dan agama. 

D. Inovasi Pendidikan Pesantren

1. Konsep Inovasi Pendidikan Pesantren 

Inovasi pendidikan pesatren dapat diartikan sebagai inovasi pemecahan masalah pendidikan pesantren, atau dengan perkataan lain, inovasi pendidikan pesantren adalah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil penemuan (invention), atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah pendidikan pesantren . (Sulthon dan Ridlo, 2006: 136)

Pendidikan pesantren merupakan sistem pendidikan yang kompleks. Oleh karena itu inovasi didalamnya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan subsistem pendidikan pesantren, termasuk kurikulum madrasah umum, madrasah diniyah, perguruan tinggi atau komponen pendidikan yang lain. inovasi pesantren bisa berupa (Miles, dalam Sulthon dan Ridlo, 2006: 137):

Bidang Personalia. Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial tentu menentukan personel sebagai komponen sistem. Inovasi yang sesuai dengan komponen personal misalnya adalah; peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, dan sebagainya.

Fasilitas Fisik. Inovasi pendidikan sesuai dengan komponen ini misalnya, perubahan bentuk tempat duduk (satu anak satu kursi dan satu meja), perubahan pengaturan dinding ruangan (dinding batas antar ruangan dibuat yang mudah dibuka sehingga pada saat yang diperlukan dua ruangan dapat disatukan), perlengkapan peralatan laboratorium bahasa, CCTV, dan sebagainya.

Pengaturan waktu. Suatu sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan pengaturan waktu. Inovasi yang relevan dengan komponen ini misalnya, pengaturan waktu belajar (semester), perubahan jadual pelajaran yang dapat memberi kesempatan siswa/mahasiswa untuk memilih waktu sesuai dengan keperluannya. 

Penerimaan terhadap inovasi pendidikan pesantren menumbuhkan proses yang panjang, sebab pada hakikatnya penerapan inovasi tersebut merupakan pemberian tingkah laku yang ditampakkan oleh individu mulai dari pemahaman pengetahuan tentang pembaharuan, persiapan, pengembangan pengetahuan hingga menjadi rutin, sampai pada tingkat penghalusan dan usaha untuk memperbaharui hal-hal yang berkaitan dengan pembaharuan yang dilakukan. Agar para guru/ustadz dan santri dapat memahami hal-hal yang diperbaharui. Maka, menjadi suatu kewajiban para pengasuh pesantren untuk mengkomunikasikan hal-hal baru kepada mereka melalui majlis-majlis yang relevan dengan budaya pesantren.

2. Agenda Inovasi Pesantren

Dengan mempertimbangkan karakteristik pesantren, dapat dikemukakan beberapa isu yang patut dilakukan inovasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pesantren. Isu-isu tersebut meliputi (Sulthon dan Ridlo, 2006: 142):

Kurikulum. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan santri dan masyarakat, perlu dilakukan pembaruan kurikulum pada tiga aspek penting, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum pesantren harus didahului dengan kegiatan kajian kebutuhan (need assesment) secara akurat agar pendidikan pesantren fungsional. Kajian kebutuhan tersebut perlu dikaitkan dengan tuntutan era global, utamanya pendidikan yang berbasis kecakapan hidup (live skills) yang akrab dengan lingkungan kehidupan santri. Pelaksanaan kurikulumnya menggunakan pendekatan kecakapan majemuk (multiple intelegence) dan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Sedangkan evaluasinya menerapkan penilaian menyeluruh terhadap semua kompetensi santri (authentic asessment).

Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum, pesantren hendaknya mengupayakan tersedianya sumber belajar, media pendidikan , dan pengajaran yang berbasis teknologi. Misalnya, penggunaan literatur-literatur digital dalam berbagai cabang ilmu agama dan umum. Perlu diketahui, saat ini banyak kitab-kitab hadits dan tafsir yang mu’tabar atau kitab kuning serta ilmu-ilmu umum telah di-CD-kan, sehingga memudahkan para ustadz, dan santri untuk mempelajarinya.

Membangun jaringan kerjasama baik dengan pesantren maupun dengan lembaga lain yang terkai. Misalnya, jaringan kerjasama untuk mengembangkan live skill di lingkungan pesantren dengan sekolah menengah kejuruan atau politeknik; pengembangan koperasi pesantren bekerja sama dengan dunia industri, dan sebagainya. 

E. Pesantren dan Trasformasi Sosial

Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama tentunya lebih dekat dengan nilai-nilai Islam sebagai sumber konsepsi dan motivasi pembangunan yang mengakar dimasyarakat. Pesantren sebagai lembaga yang mempunyai “revolting rate”, artinya, lulusan pesantren mempunyai dorongan untuk mendirikan pesantren didaerahnya sendiri. Pesantren termasuk lembaga yang mempunyai sustainable( berkelanjutan dari generasi ke generasi) yang tinggi. Dengan kata lain, dapat disebut pesantren adalah sebuah jaringan besar “the big network” ( Rofiq, dkk, 2005: 13).

Dalam realitas hubungan sosial, pesantren senantiasa menjadi kekuatan yang amat penting yaitu sebagai pilar sosial yang berbasis nilai keagamaan. Nilai keagamaan ini menjadi basis kedekatan pesantren dengan masyarakat. Hubungan kedekatan masyarakat dibangun melalui kerekatan hubungan psikologis dan ideologis. 

Disebut kedekatan psikologis karena pesantren lahir dari relung-relung psikologis masyarakat pedesaan yang religius. Dan disebut kedekatan ideologis, karena pesantren juga menjadi benteng perlawanan dari sebuah keyakinan masyarakat yaitu agama. Hal ini bisa terjadi karena pesantren lahir dari harapan dan cita-cita masyarakat Islam yang rindu akan tatanan kehidupan sosial berbasis nilai keagamaan.

Pesantren sendiri lahir dari kesadaran nilai masyarakat yang diwujudkan dalam lembaga pendidikan berbasis nilai agama. Kekuatan basis masyarakat inilah yang menjadi kekuatan lembaga ini untuk tetap eksis dan mampu melakukan peran sebagai transformator sosial. 

Tidak terlalu berlebihan apabila pesantren diposisikan sebagai satu elemen determinan dalam struktur piramida masyarakat Indonesia. Adanya posisi penting yang disandang pesantren menuntutnya untuk memainkan peranan penting dalam setiap proses-proses pembangunan sosial, baik melalui potensi pendidikan, maupun melalui potensi pengembangan masyarakat yang dimilikinya. (Sulthon dan Ridlo, 2006: 22)

Dalam sejarahnya, lembaga pendidikan pesantren pada masa walisongo telah mengambil peran sangat besar di masyarakat pada waktu itu. Para wali (walisongo) berhasil menjadikan pesantren sebagai sebuah lembaga kependetaan, dimana para sultan dan raja berkonsultasi tentang berbagai persoalan masyarakat, baik dalam hal politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. (Kosasih, Majalah Al-Isyroq, edisi 09/Januari-Februari 1998: 17)

Pada saat itu, para wali bukan sekedar seorang pemimpin dan pengayom kaum muslimin, tetapi sekaligus memegang kunci pemerintahan yang cukup strategis. Dari berbagai peran itulah akhirnya peran pesantren sebagai aktor dari trasformasi sosial semakin nyata.

Saat ini peran pesantren dalam melakukan transformasi sosial ditunjukkan dengan perannya sebagai pusat penyuluhan kesehatan; pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan; pusat usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Qomar, 2007: 26) 

Lebih lanjut Qomar menjelaskan, ternyata pesantren lebih populis dan peka terhadap program-program pembangunan pemerintah, maupun masalah-masalah sosial yang menjadi sasaran konsentrasi masyarakat. Program pembangunan yang terkait dengan hukum syara’ secara langsung mungkin tidak akan berjalan lancar bila tidak didukung pesantren.

Dalam hal diatas, Qomar mencontohkan program Keluarga Berencana (KB), dimana program ini baru dapat diterima kaum santri setelah para Kiai pesantren turun tangan. Apalagi di daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya orang Madura, nasihat-nasihat Kiai jauh lebih diterima dan ditaati daripada anjuran-anjuran pemerintah. Kiranya dengan pemikiran diatas kita akan semakin menemukan posisi vital pesantren dalam trasformasi sosial masyarakat. 

BAB III

HASIL DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Biografi K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

Latar Belakang dan Leluhur K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

K.H.R. As’ad Syamsul Arifin dilahirkan di Syi’ib Ali, sebuah perkampungan didekat Masjidil Haram Makkah. Beliau dilahirkan oleh pasangan Raden Ibrahim (yang kemudian populer dengan nama K.H.R. Syamsul Arifin) dan Siti Maimunah. Nama As’ad dipilih oleh Raden Ibrahim berdasarkan mimpi yang diperolehnya disaat sang istri (Siti Maimunah) sedang hamil tua. Raden Ibrahim bermimpi melihat kandungan istrinya membesar lalu melihat bayi berbulu macan. Sekujur tubuh bayi itu konon tampak dipenuhi bulu layaknya singa, dan dikedua bahunya tertulis kata arab ﺃﺴﻌﺩ . (Basri, 1994: 1)

Dalam gramatika Arab, kata ﺃﺴﻌﺩ (bahagia) tergolong isim tafdhil yang bermakna lebih atau sangat. Dengan demikian, ﺃﺴﻌﺩ berarti sangat bahagia atau paling bahagia. Bahagia karena putra Raden Ibtahim tersebut lahir ditanah suci, disaat sang ayah berada dalam puncak kematangan sebagai penuntut ilmu yang sudah berpuluh tahun mukim ditanah Arab itu.

Nama besar K.H.R. Syamsul Arifin tidak bisa dipisahkan dengan keluarga besar pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Putra dari pasangan Kiai Ruham dan Nyai Nur Sari, yang dikenal dengan seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di pulau Madura. Nyai Nur Sari adalah keturunan Bendoro Saud, seorang adipati sumenep yang bergelar Tumenggung Tirtonegoro pada tahun 1750 M. Bendoro Saud sendiri adalah keturunan Pangeran Ketandur, cucu Sunan Kudus. Dari Tumenggung inilah lahir Ulama-Ulama besar diantaranya Kiai Syamsul Arifin, yang merupakan leluhur Kiai As’ad. (Basri, 1994: 3).

Dalam biografi Kiai As’ad yang memuat buku catatan KH Dhafier Munawwar yang berkaitan dengan leluhur Kiai As’ad. Disana disebutkan, dari jalur ayah, Kiai As’ad masih tedak kasunanan, sementara dari jalur ibu berdarah bangsawan. Dari jalur ayah Kiai As’ad merupakan keturunan daro Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) putra Raden Rahmat (Sunan Ampel) (Basri, 1994: . Sebagaimana bisa dilihat dari silsilah berikut: 
Itulah silsilah Kiai As’ad dari jalur ayah. Dari struktur diatas diatas terlihat bahwa Kiai As’ad masih tedak kesunanan. Sedangkan dari jalur ibu, tersebutlah nenek Kiai As’ad bernama Nyai Nur Sari istri Kiai Ruham yang dikenal dengan nama Hajjah Khatijah, ia adalah putri Kiai Ismail, adapun kakek Kiai Ismail adalah Kiai Nuruddin yang tak lain adalah keturunan Bendoro Saud.

Riwayat Pendidikan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Kiai As’ad lahir di Makkah. Kemudian pada umur enam tahun, ia diboyong ayahnya kembali ketanah air. Setelah menetap beberapa tahun dikembang kuning ibunya wafat. Ketika berusia 13 tahun, As’ad mondok di pondok pesantren Banyuanyar dibawah asuhan KH Abdul Majid dan KH Abdul Hamid.

Kemudian As’ad ikut membatu ayahnya mendirikan pesantren di Sukorejo, Situbondo. Setelah usianya menginjak 16 tahun, As’ad dikirim ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Di tanah suci, As’ad diterima sebagai murid madrasah Showlatiyyah. Disamping belajar di madrasah, ia juga berguru kepada:

Sayyid Abbas al-Maliki

Syeikh Muhammad Amin al-Quthby

Syeikh Hasan al-Yamani

Syeikh Hasan al-Massad

Syeikh Bakir

Syeikh Syarif as-Syinqithi

Pada tahun 1924 (kala itu As’ad berusia sekitar 25 tahun) kembali ketanah air. Tidak cukup dengan pengembaraan ilmiahnya di tanah suci, As’ad kembali berpetualang dalam belantara ilmu. Ia belajar dari satu pondok kepondok yang lain. Adapun beberapa pondok yang pernah disinggahinya adalah:

Pondok Banyuanyar, Pamekasan. Baik ketika diasuh oleh KH Abdul Majid ataupun ketika diasuh KH Abdul Hamid

Pondok Sidogiri, Pasuruan. Di bawah bimbingan KH Nawawie

Pondok Buduran, Sidoarjo. Asuhan KH Khozin

Pondok Bangkalan, Madura. Asuhan K.R.H Muhammad Kholil

Pondok Tebuireng, Jombang. Asuhan KH Hasyim Asy’arie

Di pondok Tebuireng itulah As’ad memperoleh suatu pengalaman spiritual yang cukp berkesan sebagai seorang santri. Menurutnya, Tebuireng merupakan pondok yang paling berpengaruh dalam pembentukan kepribadiannya. Bahkan setiap menyinggung pesantren Tebuireng, beliau tak putus-putusnya menyebut Khadratusy Syaikh Hasyim Asy’arie sebagai guru yang paling banyak membentuk wataknya. (Basri, 1994: 26)

Namun bukan berarti pesantren yang lain terabaikan begitu saja, bahkan menurut salah satu putra Kiai Asad seperti yang ditulis Syamsul A Hasan bahwa: “Kiai As’ad kalau tidak sampai memperoleh Intisari ilmunya beliau tidak akan pulang atau pindah pondok. Misalnya, Kiai Kholil Bangkalan yang menjadi inspirasinya dalam masalah Hal (akhlaq), kalau masalah dzikir beliau mengikuti Kiai Jazuli, dalam masalah perjuangan gurunya adalah KH Hasyim Asy’arie, sedangkan masalah keilmuan Kiai As’ad berguru kepada Kiai Khozin Sidoarjo dan Syeikh Umar Hamdan Makkah”. (Hasan, 2003: 183)

Sejarah Perjuangan

“Selain membantu ayahnya (KHR Syamsul Arifin) membangun sebuah pesantren yang kini dihuni belasan ribu santri di Sukorejo-Situbondo, Kiai As’ad juga memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dengan sungguh-sungguh. Misalnya ia berjalan kaki selama seminggu, hanya untuk merebut beberapa senjata di Bondowoso. Selain itu sebuah sejarah besar yang dilahirkan dari perjuangan nyata Kiai As’ad adalah diterimanya asas tunggal pancasila bagi Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1983”. 



Itulah cuplikan ceramah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada acara haul Kiai As’ad (Hasan, 2003: 200). Dalam pandangan Gus Dur, Menjelang detik-detik diterimanya asas tunggal pancasila, Kiai As’ad banyak menjalin komunikasi dengan dirinya, termasuk juga KH Achmad Shiddiq, bahkan dengan Presiden Soeharto langsung. 

Hal ini dilakukan oleh Kiai As’ad, karena beliau hanya tidak mengingnkan Pancasila menggantikan posisi Islam sebagai pegangan hidup mayoritas masyarakat Indonesia yang notabenenya beragama Islam. Namun setelah dijelaskan oleh Gus Dur, bahwa pancasila tidak akan menggantikan posisi Islam, bahkan dalam sila pertama dalam Pancasila menggambarkan ajaran tauhid dalam Islam, baru setelah itu beliau mau menerima Pancasila. (Arifin, 85: 2000)

Selain itu, Kiai As’ad juga pernah tercatat sebagai anggota konstituante pada tahun 1957-1959. Namun, suara beliau waktu itu belum terdengar lantang. Beliau tidak sevocal tokoh-tokoh dari kalangan NU yang lain. Menurut pengakuan beliau, dirinya merasa enggan untuk terlalu aktif dalam forum tersebut karena sengitnya pertentangan politik yang ada, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Dekrit 5 Juli oleh Presiden Soekarno, yang berisi tentang dikembalikannya konstitusi bangsa Indonesia pada UUD 1945 dan pembubaran Konstituante.

Perjuangan dan kiprah Kiai As’ad dalam pentas nasional tak ayal telah menempatkan dirinya dalam deretan tokoh yang memiliki pengaruh besar. Pengaruh ini juga didukung dengan kemampuannya menginsafkan tokoh tokoh dunia hitam (baca: bajingan) di sekitar Eks Karesidenan Besuki. Bahkan, telah tercatat sekitar 30.000 orang telah tergabung dalam kelompok binaannya, yang diberi nama Barisan Pelopor. (Hasan, 2003: 97)

Barisan pelopor ini kebanyakan telah insaf dari kubangan dunia hitam. Pada zaman kemerdekaan, mereka diajak untuk berjuang mengusir penjajah dari tanah air. Setelah melewati masa perang, Barisan Pelopor kemudian ditugaskan untuk menggalang dana dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan pesantren Sukorejo. Selain itu mereka juga ditugaskan untuk menjaga keamanan pesantren terutama pada acara-acara keislaman yang diadakan oleh pesantren.

Pada masa pemberontakan G 30 S PKI, pesantren Sukorejo kembali mengambil peran cukup vital dalam pemberantasan PKI. Sebagai ulama senior yang kala itu menjabat Rais Syuriyah NU cabang Situbondo, dan juga sebagai penasehat pribadi Wakil Perdana Mentri Idham Cholid, Kiai As’ad selalu mengadakan kontak dengan Jakarta untuk mendapatkan konfirmasi yang akurat mengenai situasi politik nasional.

Ketika peristiwa berdarah G 30 S PKI meletus, kekuatan NU berikut neven-nevennya terbilang sangat solid. Hampir semua ulama NU di persada Indonesia menjadi rujukan legitimasi penumpasan antek-antek PKI. Tak terkecuali ulama besar seperti K.H.R As’ad Syamsul Arifin, hampir semua gerakan penumpasan baik oleh ABRI (kini TNI) maupun gerakan anti PKI di wilayah Eks Karesidenan Besuki, terlebih dahulu mendapat konfirmasi Kiai As’ad. (Basri, 1994: 54-55)

Kiprah dan perjuangan Kiai As’ad telah menjadikan pesantren Sukorejo sebagai sentral dari masalah umat. Selain dikenal debagai salah satu pesantren terbesar di Indonesia, sebagaimana telah disinggung dalam tulisan diatas, pesantren ini telah menampilkan dirinya sebagai pusat kegiatan perjuangan sebelum ataupun setelah kemerdekaan, selain itu pesantren ini kembali menjadi pusat perhatian media dan masyarakat ketika NU menerima asas tunggal pancasila pada muktamarnya yang ke-27. (Bruinessen, 1999: 125)

Pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 1990, pukul 07, 25 Wib, akhirnya K.H.R. As’ad Syamsul Arifin berpulang kerahmatullah di kediamannya (Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Situbondo) pada usia 95 tahun. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga, disebelah barat masjid jamik psantren Sukorejo bersebelahan dengan makam Ayahandanya (K.H.R. Syamsul Arifin).

Keteladanan Kiai As’ad

Sebagai ulama dan tokoh masyarakat, kedalaman ilmu dan satunya kata dengan perbuatan yang dilengkapi dengan sikap khosyyah kepada Allah SWT, telah menjadikan beliau sebagai seorang ulama sekaligus pemimpin yang memiliki ciri khas tersendiri. Adapun beberapa keteladanan beliau yang patut untuk diteladani, antara lain sebagai berikut (Hasan Basri,1994: 107-113):

Zuhud dan sederhana. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang lurus dan selalu tampil dalam kesederhanaan. Mulai dari pakaian, tempat tinggal dan fasilitas lainnya, terbilang sangat sederhana. Kesehariannya hanya mengenakan pakaian sarung, baju koko, dan kopyah yang kesemuanya berwarna putih. Selama berpuluh-puluh tahun beliau tinggal dirumah yang terbuat dari bambu, tempat tidur bambu dan beralaskan anyaman tikar (suatu pemandangan yang sangat kontras apabila kita melihat bangunan pesantrennya yang sangat megah). Tapi bukan berarti beliau tidak mau menerima kesenangan duniawi, seperti seringkali diungkapkan beliau bahwa Nabi Muhammad wafat tanpa meninggalkan harta benda.

Ulama pejuang. Kiai As’ad lahir dan dibesarkan dalam masa penjajahan. Kiai As’ad memiliki semangat anti penjajah dan memiliki keberanian yang luar biasa. Ketika meletusnya G. 30. S. PKI, fatwa-fatwa Kiai As’ad selalu menjadi pegangan kaum Nahdliyin dan juga sebagian pejabat. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pejuang, Kiai As’ad memiliki keistimewaan tersendiri, misalnya dengan merekrut para residivis yang kemudian tunduk dan patuh pada perintahnya.

Teguh memegang prinsip. Selain tegas dalam pendirian, Kiai As’ad dikenal teguh memegang prinsip. Terbukti ketika beliau menilai kepemimpinan NU yang dikemudikan Gus Dur keluar dari etika salaf, beliau langsung menyatakan mufaraqah sebagai bukti keteguhan pendirian dari rasa tanggung jawabnya kepada NU. Begitupun ketika beliau hendak mendirikan Ma’had Aly, beliau sering menceritakan wasiat dari KH Hasyim Asy’arie kepada beliau untuk memperbanyak mencetak ulama. Itulah sebabnya beliau berusaha keras untuk mendirikan Ma’had Aly sampai wasiat sang-guru betul-betul dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan konsekuensi.

Ikhlas dalam beramal dan berjuang. Pandangan hidup Kiai As’ad memang terfokus pada perjuangan menegakkan kebenaran dengan tulus ikhlas karena Allah SWT. Ini dibuktikan ketika seusai perjuangan fisik melawan penjajah, beliau dipanggil Bung Karno untuk diberikan penghargaan berupa jabatan. Namun, secara halus beliau menolak dan justru memilih kembali kepesantren.

Rendah hati dan tidak pendendam. Hal ini terbukti ketika beliau merencanakan perlunya NU kembali ke Khittah 1926, karena itu perlu diadakan Munas kemudian Muktamar. Dalam kaitan itu, beliau tidak segan-segan mendatangi para Kiai satu-persatu agar datang ke Sukorejo, walaupun kiai-kiai tadi itu jauh lebih muda dibanding Kiai As’ad. Selain itu beliau juga dikenal sangat menghormati guru, keluarga, dan keturunannya. Beliau lapang dada dan tidak pendendam.

Disiplin waktu dan istiqamah. Hal ini ditunjukkan dalam kehadirannya dalam setiap undangan, beliau selalu datang lebih awal atau tepat waktu. Bahkan di lingkungan pesantren sendiri, sebagaimana pengakuan santri yang sering bangun untuk shalat malam, mereka mesti bertemu Kiai sedang mengelilingi pondok. Ini dilakukan setiap hari mulai tengah malam.

Suka silaturrahim dan ziarah ke makam sunan. Sudah menjadi bagian hidup Kiai, setiap hari melakukan silaturrahim, terutama pada sanak famili, kenalan dan teman dekat. Selain silaturrahim, Kiai As’ad juga sering melakukan ziarah ke makam-makam wali songo. Ini dilakukan biasanya sebelum atau sesudah mengadakan acara imtihan atau maulid Nabi Muhammad SAW di pondok pesantren.

Hidup mandiri dan menjaga kebersihan. Sikap mandiri merupakan karakter beliau yang tidak pernah berubah. Sikap ini dimiliki beliau sejak muda. Ketika muda Kiai sudah mengembara ke berbagai daerah untuk belajar hidup sendiri tanpa bergantung pada orang tua. Selain itu beliau sangat memperhatikan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Untuk itu beliau setiap pagi mengontrol kebersihan kamar dan lingkungan pesantren secara menyeluruh.

Gemar membangun untuk kepentingan agama dan bangsa. Banyak sekali pondok, masjid, dan madrasah yang dibangun atas prakarsa dan bahkan langsung dibangun oleh Kiai As’ad. Dan sampai akhir hayat, beliau masih banyak merencanakan bangunan yang belum sempat diwujudkan, terutama pembangunan dilingkungan pesantren Sukorejo.

Konsep Khittah Pesantren Perspektif Pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

Latar Belakang Pemikiran K.H.R. As’ad Syansul Arifin Tentang Khittah Pesantren

“…Khittah Pesantren, berarti harus berorientasi pada zaman Sunan Ampel, pesantren harus berwawasan salafi. Pesantren zaman Sunan Ampel sudah terbukti mampu mencetak kader-kader handal. ……..pesantren zaman dulu, murni salaf, tidak ada SD, SMP, dan sekolah umum lainnya. Namun pesantren Sukorejo, walaupun ada lembaga pendidikan umum, diharapkan para alumninya benar-benar handal setelah terjun dimasyarakat”. (Arifin, 2000: 44)



Pernyataan Kiai As’ad di atas menunjukkan pola pengembangan pendidikan pada zaman Sunan Ampel (Wali songo) adalah cermin dari inspirasi munculnya konsep khittah pesantren Kiai As’ad. Di mana pola pengembangan pendidikan pada zaman tersebut didasarkan pada realitas sosial masyarakat. Ketika terdapat problematika ekonomi, muncullah Sunan Drajat sebagai seorang ekonom, ketika di masyarakat terdapat indikasi ketertarikan terhadap dunia seni, muncullah Sunan Kali Jaga dan Sunan Bonang sebagai figur budayawan sekaligus seniman, ketika terjadi krisis politik yang mengharuskan terjadinya peperangan, muncullah Sunan Gunung Jati sebagai seorang ahli strategi militer, dalam persoalan fiqh, pakarnya adalah sunan kudus, sehingga setiap persoalan masyarakat mampu direspon dengan baik oleh produk-produk pesantren pada waktu itu.

Sementara dari aspek metodologi pembelajaran, para Wali menggunakan berbagai metode yang variatif sesuai dengan objek pendidikan yang dihadapi. Misalnya, Sunan Giri, menggunakan pendekatan permainan untuk mengajarkan Islam kepada anak-anak, Sunan Kudus menggunakan dongeng, Sunan Kalijaga mengajarkan Islam melalui wayang kulit, dan Sunan Drajat mengajarkan Islam melalui keterlibatan langsung dalam rangka menangani problematika ekonomi masyarakat. (A’la, 2006: 17)

Lebih jauh A’la menyatakan, pola tesebut telah mengantarkan pesantren yang penuh kelenturan dan memiliki spektrum luas, melampaui batas-batas pesantren itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan, pesantren merupakan deschooling society dengan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat pembelajar dan menjadikan belajar sebagai proses yang berjalan terus menerus (berkesinambungan). 

Warisan keilmuan para wali diatas hendaknya dibaca kembali untuk menemukan nilai-nilai substansial yang menjadi inti dari keseluruhan tradisi yang ada. Serta direkonstruksi untuk dikembangkan berdasarkan perubahan kehidupan konkret yang mengitarinya. Al-Turats (tradisi) para wali tersebut hendaknya dijadikan landasan keilmuan pesantren dalam konteks kekinian. 

Dengan kata lain, kontekstualisasi nilai-nilai tradisi menjadi keniscayaan untuk direalisasikan dalam realitas pendidikan pesantren. Kesederhanaan, kemandirian dan keikhlasan perlu dijadikan ruh pendidikan dalam suatu rumusan kontekstual yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan kehidupan yang terus berjalan. Dengan demikian, kesederhanaan akan menemukan tempatnya pada pengembangan dan efektifitas lembaga pesantre. Kemandirian akan diarahkan pada pembentukan mentalitas santri yang betul-betul terlepas dari ketergantungan yang ada selama ini. Sementara keikhlasan akan dikonkretkan kedalam bentuk pengembangan prestasi.

Pembacaan kembali terhadap Turats berimplikasi secara langsung terhadap urgensi pengembangan wacana baru. Hal ini dimungkinkan terjadi, sebab, nilai-nilai diatas menuntut kearifan pesantren untuk selalu menyikapi perubahan dan meletakkannya sebagai suatu keniscayaan yang harus di jalani. Pesantren dan masyarakat sekitarnya akan dapat mengetahui kebutuhannya secara riil serta akan selalu mengembangkan dirinya melalui usaha keras untuk mendapatkan wawasan dan ilmu seluas-luasnya. 

Dalam prespektif tersebut, proses pembelajaran berbagai disiplin ilmu dan pengembangan metodologi yang lebih manusiawi dan religius akan menjadi kebutuhan muttlak untuk di tumbuh kembangkan. Semua itu berangkat dari tradisi pesantren yang pada prinsipnya merupakan ajaran dan nilai Islam otentik. Oleh karna itu, pengembangan yang bersifat umum tidak di letakkan sebagai pelengkap tanpa makna terhadap ilmu-ilmu syari’ah, atau akan menjadi sesuatu yang asing dan harus di tolak. Justru hal itu akan di integrasikan secara penuh dengan ilmu syari’ah, sehingga kian mengokohkan keyakinan manusia tentang realitas tuhan sebagai Robul Alamin. 

Penumbuhan keyakinan tersebut perlu di capai oleh pesantren. Sebab penilaian tentang keberhasilan pesantren sebagai pendidikan alternatif terletak pada kemampuannya menyumbangkan pembangunan mental spiritual yang di ekspresikan secara intelektual. Selain itu, juga berbijak pada ketulusan pesantren untuk menyatu dengan masyarakat segaligus sebagai agen transformasi yang dapat mencerahkan masyarakat.

Kemampuan pesantren dalam hal tersebut akan mengantarkannya sebagai lembaga yang hadir sebagai agen perubahan dalam arti sebenar-benarnya, segaligus sebagai penjaga moral yang kokoh di tengah proses dehumanisasi. Keberhasil dalam hal tersebut akan membuat pesantren memiliki nilai tawar tinggi di tengah kompetisi dunia pendidikan di Indonesia pada saat yang sama pesantren dengan sejumlah nilai yang di anutnya tetap akan mengedepankan kepekaan sosial sebagai wujud dari respon realitas sosial. 

b. Pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin Tentang Khittah Pesantren Perspektif 

Khittah, menurut Partanto dan Barry, diartikan sebagai “Garis” (1994: 335), sehingga, khittah pesantren dapat diartikan sebagai upaya pengembalian pesantren pada nilai-nilai yang telah digariskan pada awal munculnya pesantren (Arifin, 2000: 46). Sebagai suatu uapaya untuk menjembatani kesenjangan realitas dunia pesantren pada masa wali songo dengan realitas pesantren saat ini.

Sebagai seorang ulama, sekaligus pengasuh pesantren, K.H.R. As’ad Syamsul Arifin sangat prihatin dengan kondisi pesantren saat ini, hal ini dilandasi dengan munculnya gejala kebekuan nilai-nilai salafiyah yang selama ini melekat pada identitas pesantren. Untuk itu beliau berpendapat, Pesantren harus dikembalikan pada semangat awalnya yaitu pada masa Wali songo. Menurut beliau, sistem pembelajaran dan pengkaderan pada masa itu sangat memperhatikan nilai-nilai salafiyah sebagai karakter pesantren. (Arifin, 2000: 44-47)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pola pendidikan pesantren pada masa Wali songo sangat memperhatikan nilai-nilai salafiyah. Hal ini diajarkan tidak hanya dalam bentuk teoritis semata, melainkan juga diaplikasikan dalam tataran praksis. Sentuhan pendidikan yang dilakukan oleh mereka sangat berarti bagi para santri pada waktu itu, guru-guru mereka betul-betul telah mampu menjadi idola bagi para santri dalam segala hal, baik dari sisi keilmuannya, akhlaqnya, ataupun dalam kesederhanaannya. Sehingga nilai-nilai kepribadian yang terpancar dari sang guru dapat dijadikan teladan oleh santri.

Peran vital seorang kiai dalam mengembalikan khittah pesantren sangatlah menentukan, mengingat kebijakan tertinggi dalam dunia pesantren berasal dari figur kiai, selain itu menurut Greg Fealy, peran kiai adalah sebagai cendekiawan, guru dan pembimbing spiritual, hal ini ditunjukkan dengan perannya sebagai penjaga iman, penghibur sekaligus pendekar ( 2007: 23). Dari rumusan tersebut, peran kiai dalam merumuskan sistem dan metode pembelajaran pada santri diharapkan tidak meninggalkan nilai-nilai salaf, sebagai landasan dalam gerakan kependidikan pesantren. 

Adapun beberapa rumusan khittah pesantren menurut pemikiran K.H.R As’ad Syamsul Arifin sebagai berikut (2000: 38-47):

Pesantren harus berpegang teguh pada nilai-nilai salaf. Sebagai lembaga pendidikan yang didirikan dengan memakai paradigma salaf, sudah merupakan keharusan bagi masyarakat pesantren untuk melestarikan tradisi salaf sebagai identitasnya, baik dalam hal kurikulum, pemikiran, manajemen, dan tingkah lakunya. 

Niat seorang santri harus diorientasikan pada kepentingan akhirat, bukan untuk meraih kedudukan duniawi. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang artinya: “Carilah kehidupan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan carilah kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok”. Merupakan keharusan bagi seorang santri untuk memprioritaskan orientasi pengabdian hidupnya pada kehidupan akhirat meskipun tanpa harus mengesampingkan kepentingan duniawi. 

Niat seorang santri harus murni dalam rangka mengaji dan belajar. Bagi Kiai As’ad, Komitmen untuk al-Thalab al-Ilm (mencari ilmu) perlu untuk diperhatikan, agar dalam memasuki dunia pesantren seorang santri betul-betul serius dalam belajar, dan diharapkan sukses bahkan berprestasi dalam menempuh studi sebagaimana juga menjadi harapan orang tua santri.

Dalam belajar, nilai-nilai ikhlas harus tertanam, belajar bukan untuk meraih gelar. Dalam hal ini Kiai As’ad betul-betul menekankan ikhlas sebagai fondasi dasar seorang santri dalam menuntut ilmu. Sementara gelar bukanlah tujuan pokok untuk dicari, karena yang diutamakan bagi seorang penuntut ilmu adalah kualitas keilmuannya bukan kuantitas gelarnya. 

Pesantren harus bisa mencetak pemimpin, bukan pegawai. Bagi Kiai As’ad, kebutuhan masyarakat saat ini adalah munculnya kader-kader yang produktif, bisa tampil menjadi pemimpin, dan kreatif. Sehingga, konsep ﺨﻴﺮﺍﻠﻨﺎﺲﺍﻨﻔﻌﻬﻢﻠﻨﺎﺲ (sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat pada manusia yang lain) dapat terlahir dari pesantren.

Kelima gagasan diatas diharapkan pesantren tetap eksis dan konsisten dengan prinsipnya, sehingga bisa melahirkan kader-kader handal yang mampu menjawab tuntutan zaman, bukan menjadi budak peradaban. Konsistensi pesantren terhadap nilai-nilai salaf tidak harus dimaknai meninggalkan urusan urusan duniawi. Pesantren tetap dituntut untuk senantiasa peka merespon tantangan zaman tanpa harus keluar dari rel-rel salaf. Ketika hal ini telah menjadi prinsip dan betul-betul diaplikasikan, maka, kader-kader pesantren telah menjadi pemimpin, diharapkan mampu membawa bangsa dan negara sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. 

Sebagaimana disinggung diatas, nilai-nilai salafiah telah menjadi bagian dari pesantren. Sehingga orientasi niat yang terpupuk dalam diri santri betul-betul dalam rangka belajar, bukan untuk mengejar gelar, apalagi untuk menjadi pegawai. Dari sini akan tergambar bahwa orientasi pesantren hendaknya betul-betul diarahkan pada kesuksesan akhirat dari pada kesuksesan dunia yang sifatnya semu. Pendapat senada juga dikemukakan oleh A Syafi’i Ma’arif (dalam Muhaimin, 2004: 2), ia menegaskan kegiatan pendidikan dimuka bumi haruslah berorientasi kelangit, sebagai orientasi transendental, agar kegiatan itu punya makna spiritual yang mengatasi ruang dan waktu.

Pesantren diharapkan tetap eksis dan konsisten dengan prinsipnya, sehingga bisa melahirkan kader-kader handal yang mampu menjawab tuntutan zaman, bukan menjadi budak peradaban. Konsistensi pesantren terhadap nilai-nilai salaf tidak harus dimaknai meninggalkan urusan urusan duniawi. Pesantren tetap dituntut untuk senantiasa peka merespon tantangan zaman tanpa harus keluar dari rel-rel salaf. Ketika hal ini telah menjadi prinsip dan betul-betul diaplikasikan, maka, kader-kader pesantren diharapkan mampu membawa bangsa dan negara sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. 

Adapun acuan utama khittah pesantren menurut analisa kiai As’ad, adalah pada masa Wali songo. Produk produk pesantren pada masa itu sangat variatif, ada yang menjadi fuqaha’ (Sunan Kudus), Ekonom (Sunan Drajat), ahli strategi militer (Sunan Gunung Jati), Seniman (Sunan Kali Jaga dan Sunan Bonang), Politikus dan Negarawan (Raden Fatah). Kesemuanya adalah buah didikan Sunan Ampel sebagai ulama senior, sekaligus sebagai rujukan spiritual pada waktu itu (Yatim, 2006: 210-211). 

Potret realitas pada masa Wali songo mencerminkan kesuksesan para wali dalam melakukan kolaborasi antara prinsip-prinsip salafiyah dengan tantangan realitas sosial. Mereka melakukan kajian empirik atas realitas sosial masyarakat dengan paradigma salaf. Hasil dari elaborasi kedua konsep tersebut telah melahirkan kader-kader intelektual produktif yang ditandai kengan kemunculan ulama fuqaha’, politisi, seniman, dan ekonom.

Sebagai seorang ulama, tentunya kapabilitas keilmuan agama mereka sangat teruji, sementara disisi yang lain mereka juga mampu menampilkan diri mereka sebagai seorang yang responsif dengan melakukan upaya pembelajaran dan aplikasi nyata dalam merespon realitas sosial masyarakat pada masanya. Dengan demikian, problematika masyarakat dalam hal ukhrawi ataupun duniawi akan mampu terjawab. 

Pola tersebut diharapkan mampu mengantarkan pesantren pada sistem yang penuh kelenturan dan memiliki spektrum luas, melampaui batas-batas pesantren itu sendiri. Dengan demikian pesantren akan bebas dari sekolah sebagai institusi dengan aturan-aturan, sistem evaluasi, janji-janji pekerjaan yang diberikan, serta sertifikat yang dikeluarkannya. 

Pola ini pada gilirannya, menjadikan pesantren tidak membuat batas secara tegas antara santri itu sendiri dengan masyarakat sekitarnya. Demikian pula pesantren tidak membatasi waktu belajar dengan sekat-sekat waktu yang kaku sehingga proses pembelajaran dan pendidikan selama dua puluh empat jam hadir penuh dalam bentuk yang nyata tanpa harus memberatkan siapa yan terlibat didalamnya.

Keberadaan keilmuan pesantren sendiri menjadi integral. Integralitas itu dapat dilacak pada pengembangan fiqh dan alat-alat bantunya yang disatukan dalam fiqh Sufistik (istilah Moqsith Ghazali: Post Fiqh). Dengan kata lain, yang diutamakan di dunia pesantren bukan hanya aspek pengalaman hukum atau aspek akhlaq semata, melainkan juga pemekaran pengertian tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat. Senada dengan pernyataan tersebut, Paulo Freire (dalam Yunus, 2005: 42), menyatakan bahwa pendidikan merupakan nilai paling vital bagi proses pembebasan manusia “Education as the Practice of Freedom”. 

Konsep diatas dalapat dilacak dalam perilaku kiai As’ad seperti yang dikemukakan Abd. Muqsith Ghazali (dalam Hasan, 2003: Vii-Viii) semisal:

Keberanian kiai As’ad untk tidak menyembelih sebagian hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha hinggga hari ketiga dari Ayyam at-Tassyriq. Sebenarnya tindakan seperti ini cenderung liberal. Sebab, jumhur ulama fiqh telah sepakat bahwa penyembelihan hewan qurban pada hari-hari tersebut. Tindakan ini dimaksud bahwa, inti dari pen-syariatan ibadah qurban bukan semata-mata menyembelih binatang, melainkan seberapa jauh distribusi kesejahteraan dapat dilakukan secara merata.

Keberanian Kiai As’ad disaat usia senjanya untuk tidak mengikuti shalat Jum’at bersama. Hal ini dimaksud, bahwa orang yang sakit (ﺍﻟﻣﺮﻳﺾ ), dan orang sepuh yang secara fisik sudah lemah, diperbolehkan meninggalkan shalat Jum’at.

Kiai As’ad melarang santrinya untuk melaksanakan puasa sunnah secara berlebih, sebenarnya dalam larangan ini tidak ada masalah, namun akan menjadi problem fiqhiyyah yang krsusial ketika melarang hal yang disunnahkan dalam agama. Sebenarnya yang dimaksudkan Kiai As’ad adalah, pekerjaan sunnah semisal puasa sunnah tidak boleh mengganggu pekerjaan wajib, yaitu mencari dan belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita maklumi bersama, disaat sedang berpuasa maka fisik akan melemah, yang nantinya akan mengganggu konsentrasi santri dalam belajar di pesantren yang durasi waktunya cukup padat. 

Hal lain yang harus dikembalikan dan dipertahankan adalah penekanannya pada nilai-nilai yang dianutnya, seperti kemandirian, kesederhanaan, dan keikhlasan. Nilai-nilai dasar ini dibingkai dengan sebuah paradigma yang sangat menekankan kepada apresiasi terhadap segala tradisi yang baik, sekaligus akomodatif terhadap bentuk-bentuk reformasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai yang cukup kental di dunia pesantren ini pada prinsipnya merupakan nilai-nilai keagamaan otentik yang memiliki benang merah kuat dengan kesejarahan umat dan normativitas islam haqiqi.

Hasil dari semua itu, adalah hadirnya pesantren sebagai institusi sebagai institusi yang mampu memberikan sumbangan penting dan krusial dalam proses transmisi ilmu-ilmu Islam, reproduksi ulama, pemeliharaan ilmu, dan tradisi Islam. Sebagaimana telah digagas oleh founding fathers Islam di Indonesia (Wali songo) dalam menyampaikan risalah keislaman. 

Upaya K.H.R. As’ad Syamsul Arifin Dalam Meralisasikan Khittah Pesantren.

Dalam merealisasikan konsep khittah pesantren, Kiai As’ad melakukan berbagai upaya konstruktif dalam mengembangkan pesantren yang diasuhnya, antara lain (Hasan, 2003: 53-71):

Melestarikan proses pembelajaran yang berpedoman pada kitab klasik (kitab kuning) karya salafuna al-shalih, antara lain Sullam al-Taufiq, Safinah al-Najah, Ta’lim al-Mutaallim, dll.

Mendirikan sekolah umum yang dimulai pada tahun 1980, dengan mendirikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMEA. Saat ini lembaga-lembaga tersebut ditambah dengan kehadiran Akademi Komputer dan Komunikasi (AMIKI), serta Akademi Perikanan dan Kelautan (APERIK) (dua lembaga terakhir terealisasi setelah wafatnya Kiai As’ad).

Mendirikan Perguruan Tinggi pada tahun 1968 yang diberi nama Universitas Nahdlatul Ulama Ibrahimy (UNNIB), saat ini perguruan tinggi ini berganti nama Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) dengan membuka program sarjana strata satu pada fakultas Tarbiyah, Syari’ah, Dakwah, dan program Magister (pasca sarjana) dibidang pendidikan Islam.

Mendirikan Ma’had Aly yang didirikan pada tahun 1990. sebuah lembaga tingkat tinggi yang mengajarkan dan mengembangkan wawasan santri dalam persoalan fiqh. Lembaga ini didirikan sebagai upaya untuk mengantisipasi kelangkaan kader ahli fiqh, selain itu hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi wasiat KH. Hasyim Asyarie.

Mendirikan masjid dan mengirim santri ke daerah rawan. Hal ini dilakukan oleh beliau dalam rangka memakmurkan syi’ar Islam dan melakukan ekspedisi kedaerah dimana tingkat kesadaran masyarakat tentang Islam masih rendah. Setelah memperoleh pengaruh nyata di masyarakat, santri yang dikirim biasanya dibantu untuk mendirikan pesantren.

Membina barisan Pelopor. Barisan pelopor adalah organisasi binaan Kiai As’ad yang terdiri dari sebagian besar adalah dari kalangan bromocora yang kemudian dilibatkan dalam setiap kegiatan keagamaan di pesantren beliau. Sebelumnya, pada masa kemerdekaan barisan pelopor menjadi pendamping setia beliau dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kolonial Belanda (Basri, 1994: 84-88).

Selain itu beliau juga melibatkan diri dalam berbagai persoalan bangsa. Hal ini bisa dilihat dari kiprah beliau dalam mengusir penjajah dari tanah air, menjadi pusat komando penumpasan G 30 S PKI di daerah Eks Karesidenan Besuki, Menjadi fasilitator NU dalam menerima asas tunggal pancasila pada tahun 1983, dan memelopori kembalinya NU pada Khittah 1926 sebagai respon atas larutnya peran ulama dalam politik praksis.

C. Peran Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan, Lembaga Dakwah, dan Lembaga Sosial Dalam Perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

”Santri saya yang hidup bermasyarakat hendaklah ikut memikirkan:

Pendidikan Islam

Dakwah....

Perekonomian Umat

Walaupun tidak terlalu pandai, namun..... jika mereka ikut berperan aktif terhadap salah satu atau bahkan ketiga masalah tersebut; saya yakin insyaallah akan memperoleh kesempurnaan hidup. (Wasiat K.H.R. As’ad Syamsul Arifin) (Arifin, 2000)

Wasiat K.H.R. As’ad Syamsul Arifin diatas seolah merupakan suatu tuntunan sekaligus merupakan pedoman hidup yang harus dilaksanakan oleh santri, sebagai petunjuk untuk mengabdikan ilmunya ditengah-tengah masyarakat. Ketiga wasiat ini dipandang perlu untuk disampaikan untuk menegaskan arah dan wilayah pengabdian keilmuan para santri dan alumni pesantren. 

Ketiga wasiat Kiai As’ad diatas merupakan jalan yang harus ditempuh santri untuk memperoleh kesempurnaan ilmunya, yakni ilmu yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan menuju kesempurnaan hidup. Menurut Kiai As’ad, dalam proses aplikasinya di lapangan tentunya santri akan dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan, namun jika ia lulus dalam ujian tersebut, maka ia akan lulus mengemban misi pesantren (Arifin, 2000: 34)

Ketiga nilai yang diwasiatkan Kiai As’ad di atas sangat sesuai dengan tiga fungsi pesantren yang dikemukakan Mujamil Qomar yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga, dakwah, lembaga sosial ekonomi (Qomar, 22-26). Berikut ini akan diuraikan secara lebih terperinci tentang ketiga fungsi pesantren dalam perspektif pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin;

Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan pesantren dituntut untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga yang melakukan proses transfermasi ilmu pengetahuan. Dalam melakukan proses transfermasi ilmu, hendaknya ilmu yang diajarkan betul-betul berdasarkan nilai-nilai tauhid, dengan cara mengenalkan aqidah Ahlus`Sunnah wa al-Jama’ah, karena aqidah ini sudah disetujui oleh Imam al-Asyarie dan Imam al-Maturidi (Arifin, 2000: 18).

Betapa pentingnya nilai-nilai tauhid untuk ditekankan dalam proses pembelajaran hingga Kiai As’ad memperbolehkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid bisa dilagukan. Sehingga, manusia akan betul-betul sadar akan ”siapa yang membuat dan menciptakan dirinya?”, dengan harapan, seorang manusia tidak akan terpedaya oleh tipuan duniawi. (Arifin, 2000: 15)

Bagi Kiai As’ad, setiap ilmu yang tidak dijiwai dengan nilai ketauhidan, tidak akan mendapat hasil yang memuaskan. Bahkan, ilmu yang masuk ke lubuk hati seseorang yang kosong muatan tauhidnya, bisa mencelakakan orang tersebut. Nilai tauhid inilah yang akan menjadi penjaga pertahanan keimanan seseorang untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. 

Menurut Kiai As’ad, seorang pengasuh harus memegang penuh tarbiyah al-aulad (pendidikan santri), karena dalam pandangan beliau dinamika pendidikan saat ini masih kabur. Adakalanya suatu lembaga dikatakan lembaga pendidikan umum, ternyata bukan umum. Sebaliknya, disebut bukan umum, ternyata umum. Meskipun ada sebagian yang tergolong lembaga pendidikan umum dan berhasil mencetak kader, namun jumlahnya masih terbatas.

Menurut Kiai As’ad, pendidikan pesantren harus betul-betul salaf sesuai dengan karya-karya ulama ahlus sunnah terdahulu. Sehingga, secara otomatis, karya ulama mutaakhkhirin yang tidak mengacu pada karya-karya ulama terdahulu harus ditolak. Dalam analisa Kiai As’ad, karya ulama-ulama terdahulu merupakan hasil karya intelektual yang telah melalui uji kelayakan baik secara ilmiah maupun spiritual. 

Kiai As’ad juga sangat tidak menghendaki adanya campur tangan orang luar dalam masalah internal pesantren. Artinya kemandirian pesantren harus betul-betul terjaga. Seandainya ada partisipasi pihak luar yang ingin membantu pesantren, tidak akan menjadi masalah, karena pada hakikatnya, bantuan tersebut semata-mata dalam rangka ikhsan atau amal jariyah, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap proyek pengembangan pesantren.

Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah

Sebagai lembaga dakwah, pesantren dituntut untuk menampilkan dirinya sebagai lembaga yang memiliki visi dan misi sebagai pembawa syiar Islam, dengan cara menyampaikan dan memperkenalkan syariat Islam kepada masyarakat. Sebagaimana tercermin pada perkembangan Islam di masa walisongo, pada masa tersebut, para wali menjadikan berbagai media sebagai sarana dakwah.

Dalam pandangan Kiai As’ad, sudah selayaknya civitas pesantren banyak mengambil peran dalam bidang dakwah, mengingat materi dakwah sebenarnya telah banyak diajarkan di pesantren. Sehingga di harapkan dengan banyaknya materi pelajaran keagamaan yang di peroleh dari pesantren, dapat disebarkan di masyarakat. Dalam hal ini Kiai As’ad mengutip sebuah hadits yang cukup populer; ”ﺨﻴﺮﺍﻠﻧﺎﺲﺍﻨﻔﻌﻬﻢﻠﻧﺎﺲ” (sebaik-baik manusia, adalah yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain). Dengan kata lain, berbagai pelajaran yang telah di peroleh dari pesantren hendaknya diajarkan kembali pada masyarakat.

Para pengurus pesantren dan para alumni juga diminta untuk terus memantau sejauhmana perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap agama, lebih-lebih masalah tauhid. Mengingat masalah ini seringkali ditinggalkan oleh para da’i. Oleh karenanya, para pengurus dan alumni pesantren harus tampil sebagai penjaga aqidah dan moral masyarakat. (Arifin, 2000: 76)

Pesantren Sebagai Lembaga Sosial

Peran pesantren sebagai lembaga sosial juga menjadi perhatian serius bagi Kiai As’ad. Dimana salah satu dari tiga wasiat beliau adalah bagaimana santri agar ikut memainkan peran dalam berbagai problematika sosial. Sehingga santri bisa lebih mendekatkan diri kearah pengabdian masyarakat secara langsung, dengan cara lebih aktif dalam memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai problematika sosial masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh walisongo.

Kiai As’ad sendiri dikenal sebagai salah satu figur yang berasal dari pesantren yang cukup banyak memberikan kontribusi positif dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang beradab, ber-keadilan sosial, dan religius. Sebagaimana telah banyak disinggung dalam pembahasan sebelumnya, Kiai As’ad selalu hadir sebagai sosok yang betul-betul serius memperjuangkan kepentingan agama dan masyarakat.

Abdurrahman Wahid menyatakan, pada masa awal kemerdekaan, Kiai As’ad pernah bertentangan pendapat dengan guru yang sangat di idolakan oleh beliau; Khadharatusy Syaikh K.H. Hasyim Asy’arie dan K.H. A. Wahid Hasyim. Hal ini dikarenakan kedua guru beliau memutuskan menerima pancasila, sedangkan Kiai As’ad menolak pancasila. Hal ini dilakukan oleh Kiai As’ad agar agama Islam tidak sampai luntur dan tergantikan oleh pancasila. (Arifin, 2000: 87)

Pada tahun 1983, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menyampaikan kabar Kiai As’ad, bahwa umat Islam Khususnya warga NU diminta menerima pancasila oleh pemerintah (hal ini sesuai keputusan pendapat para alim ulama yang tergabung dalam panitia kecil tentang asas, pimpinan K.H. Achmad Shiddiq, Jember). 

Satu-satunya pertanyaan Kiai As’ad kepada Gus Dur waktu itu adalah; ”Apakah Pancasila nantinya menggantikan Islam?”. Baru kemudian Gus Dur menjelaskan kepada beliau bahwa Pancasila tidak akan menjadi pengganti agama Islam, dan pancasila tidak akan dijadikan alat untuk melawan Islam, bahkan sila pertama dalam Pancasila sejalan dengan ajaran utama dalam Islam yakni tauhid, barulah Kiai As’ad bersedia menerima pancasila. Hal semacam inilah yang menunjukkan cara beliau memandang Islam sangat besar.

Tentunya, peran pesantren sebagai lembaga sosial harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan tradisi yang selama ini dianut, agar peran yang ditampilkan pesantren berbeda dengan peran yang di tampilkan oleh lembaga lain.

D. Urgensi Pesantren Dalam Melakukan Transformasi Sosial Perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dalam mengembangkan pesantren yang diasuhnya, Kiai As’ad banyak melakukan berbagai terobosan inovatif sebagai wujud dari respon beliau terhadap tuntutan realitas masyarakat, tanpa harus meninggalkan tradisi salaf pesantren itu sendiri. 

Adapun beberapa upaya Kiai As’ad dalam mengembangkan pesantrennya dapat dilihat dari beberapa hal: Pertama, dalam mengembangkan sistem kurikulum pesantren, beliau tetap melestarikan berbagai tradisi pesantren salaf yang mengajarkan berbagai kitab klasik (kitab Kuning) dengan metode khas pesantren; sorogan, wetonan, dan bandongan. 

Kedua, dalam mengembangkan pendidikan pesantren, beliau melakukan upaya untuk melengkapi berbagai tingkatan pendidikan mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi (bahkan sampai pasca sarjana), ditambah dengan sekolah tinggi dalam bidang kader ahli fiqh (Ma’had Aly), dan berbagai upaya lain yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren beliau. Sehingga, pesantren beliau tidak hanya melahirkan kader-kader ulama, melainkan juga bisa melahirkan kader-kader intelektual dalam bidang non agama. Hal ini sesuai dengan semboyan yang seringkali disampaikan beliau; “Menyantrikan Pelajar dan Mempelajarkan Santri”. (Hasan, 2003: 60)

Dalam kurikulum Ma’had Aly terdapat perpaduan kemampuan membaca teks klasik secara teliti dengan pengembangan wawasan yang terdapat dalam teks, terutama dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. Diantara kitab rujukannya terdapat; Jami’ al-Jawami’, Ushul Fiqhnya Abdul Wahab Khalaf, Fath al-Wahhab, Minhaj at-Thalibin, dan Fiqh al-Islami wa Adillahtuhu karya Wahbah az-Zuhaily. Selain itu, dalam melakukan perbandingan kajian atas proses pembelajaran yang ada, seringkali Ma’had Aly menghadirkan berbagai tokoh yang dianggap liberal seperti: Nashr Hamid Abu Zayd, Alm Nur Cholis Madjid, Ulil Abshar Abdalla, Abdul Muqsith Ghazaly, Masdar Farid Mas’udi, dll.

Secara etimologi, Ma’had Aly berarti “pesantren tinggi” setingkat dengan perguruan tinggi atau institut. Sedangkan secara terminologi, Ma’had Aly adalah lembaga pendidikan pasca pendidikan setingkat SLTA sebagai kader-kader ulama. Dari sudut pandang sosiologis Ma’had Aly dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk institusionalisasi tradisi dan etika kesarjanaan dilingkungan pesantran yang berbasis pada program kajian takhassus (spesifikasi) yang telah berkembang puluhan tahun. (Basyuni, 2007: 218)

Ma’had Aly dipandang sebagai salah satu pendidikan alternatif pendidikan tinggi agama Islam karena kekhususannya itu (dalam penekanan kurikulum Ma’had Aly yang diasuh Kiai As’ad lebih mengkhususkan diri pada pengembangan ilmu fiqh dan ushul fiqh). Dibanding pendidikan kesarjanaan pada umumnya, Ma’had Aly lebih berkarakter dan penuh kompetensi dalam penguasaan khazanah Islam. Oleh sebab itu, Ma’had Aly bercita-cita melahirkan ulama ditengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan pembaruan kurikulum dan metodologi sehingga alumninya diharapkan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. 

Perpaduan konsep salaf dan modern di pesantren Kiai As’ad telah menghadirkan sebuah wajah baru pesantren yang memiliki wawasan salaf tapi peka terhadap realitas sosial, juga sebagai produsen intelektual salaf. Sejalan dengan harapan beliau untuk memilki santri dengan karakter salaf namun responsif, beliau juga berharap untuk sedapatnya mencetak santri dengan kapabilitas keilmuan umum namun tetap berkarakter salaf.

Sejak awal kelahirannya, pesantren tumbuh berkembang dan tersebar diberbagai pedesaan. Keberadaan pesantren sebagai lembaga keislaman yang sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Realitas menunjukkan pada satu sisi, sebagian besar penduduk Indonesia terdiri dari umat Islam, dan pada sisi yang lain, mayoritas dari mereka tinggal di pedesaan.

Berdasarkan realitas tersebut, pesantren sampai saat ini memiliki pengaruh cukup kuat pada hampir seluruh aspek kehidupan dikalangan muslim pedesaan yang taat. Kuatnya pengaruh pesantren tersebut membuat setiap pengembangan pemikiran dan interpretasi keagamaan yang berasal dari luar kaum elit pesantren tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap perjalanan hidup (way of live) dan sikap masyarakat Islam didaerah pedesaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa setiap upaya yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat terutama didaerah-daerah pedesaan perlu melibatkan pesantren.

Secara substansial, pesantren merupakan institusi keagamaan yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Lembaga ini tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat dengan memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat dalam pengertiannya yang transformatif.

Dalam konteks ini pendidikan pesantren pada dasarnya merupakan pendidikan yang sarat dengan nuansa transformasi sosial. Pesantren berikhtiar meletakkan visi dan kiprahnya dalam kerangka pengabdian sosial yang pada mulanya ditekankan kepada pembentukan moral keagamaan dan kemudian dikembangkan kepada rintisan-rintisan pengembangan yang lebih sistematis dan terpadu.

Menurut Abdul A’la, pada awal berdirinya pesantren, pengabdian pesantren terhadap masyarakat, sesuai zamannya, berbentuk sangat sederhana dan sangat alami. Pengabdian tersebut diwujudkan, misalnya, dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, menyediakan wadah bagi sosialisasi anak-anak, dan sebagai tempat para remaja yang datang dari berbagai daerah untuk menjalani semacam “ritus peralihan” dari fase remaja ke fase selanjutnya. Dalam bentuk seperti itu, pesantren terlibat aktif dalam pengkajian keagamaan dan pola-pola sejenis yang dikembangkan dimasyarakat luas. (2006: 3)

Kegiatan pesantren ini merupakan benih sangat potensial yang nantinya menjadikan pesantren sebagai salah satu alternatif dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Hal itu terbukti ketika pesantren terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang mengarah kepada kebutuhan riil masyarakat, seperti pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penggunaan teknologi alternatif.

Hasil upaya rintisan itu cukup mengesankan, karena sampai derajat tertentu, pesantren telah mampu membuat masyarakat menyadari tentang arti kehidupan dan mengetahui persoalan konkret yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak gamang serta lebih berpotensi dalam menyikapi setiap problematika hidup.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan pesantren itu merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dianut pesantren, nilai pokok yang selama ini berkembang dalam komunitas santri, adalah; seluruh kehidupan ini diyakini sebagai ibadah. Maksudnya, kehidupan duniawi di-subordinasikan dalam rangkuman nilai-nilai yang telah dianut sebagai sumber nilai tertinggi. Dari nilai pokok ini, berkembang nilai-nilai luhur yang lainnya, seperti nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar yang dijadikan landasan pesantren dalam proses pendidikan dan pengabdian masyarakat, yang pada tahap selanjutnya, dikembangkan sebagai nilai yang perlu menjadi anutan masyarakat luas.

Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pesantren belum bisa sepenuhnya membumikan nilai-nilai akhlaq sebagai bagian intrinsik keberagaman masyarakat yang memiliki hubungan dengan pesantren. Padahal, sejatinya pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pesantren merupakan upaya pengembangan masyarakat agar mereka menjadi masyarakat yang berperadaban, mandiri, dan sejahtera sesuai nilai ajaran Islam yang menjadi anutan pesantren. (A’la’, 2006: 6)

Proses trasformasi dan pembangunan sosial bukan saja menjadi milik dan tanggung jawab pemerintah, melainkan milik dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (termasuk pesantren). Hanya saja keberadaan pesantren tidak meniliki kewenangan langsung untuk merumuskan kebijakan sehingga perannya dikategorikan sebagai partisipasi. Dalam hal ini, pesantren melalui kiai dan santri didikannya cukup potensial untuk turut menggerakkan masyarakat secara umum. Sebab, bagaimanapun keberadaan kiai sebagai elit sosial agama menempati posisi dan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. 

Fakta dilapangan saat ini, masih menunjukkan pesantren baru sebatas berupaya memajukan diri, itupun masih dalam taraf tertentu, belum menyeluruh dan bahkan ada beberapa pesantren yang masih menolak untuk mereformasi diri. Sementara untuk memberikan pencerahan (tsaqafah), dan pembangunan budaya (hadlarah) masih membutuhkan waktu yang luar biasa panjang dan perjuangan yang tidak mudah. (Basyuni, 2007: 281) 

Untuk itu, kehadiran khittah pesantren menjadi sangat urgen sekali, sebagai suatu pola pemberdayaan pesantren yang telah terbukti mampu menjawab berbagai problematika masyarakat. Dalam hal ini realitas pesantren pada masa wali songo harus betul-betul dijadikan pijakan dan cerminan dalam merumuskan setiap arah kebijakan pesantren. 

Sebagaimana telah disebut diatas, ada lima hal yang tidak bisa dilepaskan untuk merumuskan cita-cita khittah pesantren perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, yaitu:

Pesantren harus berpegang teguh pada nilai-nilai salaf. 

Niat seorang santri harus diorientasikan pada kepentingan akhirat, bukan untuk meraih kedudukan duniawi. 

Niat seorang santri harus murni dalam rangka mengaji dan belajar. 

Dalam belajar, nilai-nilai ikhlas harus tertanam, belajar bukan untuk meraih gelar. 

Pesantren harus bisa mencetak pemimpin, bukan pegawai. 

Kalau kita menganalisa lebih jauh tentang kelima tawaran K.H.R. As’ad, akan ditemukan berbagai nilai pokok yang menjadi sokoguru tegaknya bangunan eksistensi pesantren pada masa wali songo. Pertama, kiai As’ad memandang karakter salaf sebagai suatu tradisi utama yang harus dipertahankan oleh pesantren sampai kapanpun. Karena, dari salafisme inilah pesantren dilahirkan dan dibesarkan, sekaligus sebagai benteng pertahanan terakhir dari serangan modernisme.

Kedua, kiai As’ad menegaskan kedudukan ukhrawi disamping duniawi sebagai suatu paradigma berfikir masyarakat pesantren agar tidak terjebak kedalam paradigma materialisme dan pragmatisme, dimana kehidupan ukhrawi jelas lebih utama dari pada kehidupan duniawi. Dengan kata lain, seluruh aktivitas duniawi, hendaknya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan akhirat.

Ketiga, komitmen belajar santri harus betul-betul dimantapkan dalam rangka al-Thalab al-Ilm, adapun capaian dari konsep ini adalah terbentuknya komitmen belajar santri yang betul-betul kokoh, sehingga cita-cita santri dalam belajar akan tercapai. Dengan komitmen belajar yang tinggi diharapkan terbentuk mental-mental pecinta ilmu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keempat, mencari gelar dalam belajar adalah indikasi pragmatisme, sehingga target mencari gelar dalam belajar perlu ditinggalkan. Karena belajar adalah suatu proses pembebasan manusia dari segala belenggu yang mampu memberikan pencerahan (enlightment) hidup. Sementara gelar adalah sebatas kebutuhan formalis untuk menegaskan tingkatan pendidikan dan kapabilitas keilmuan yang dimiliki seseorang, dan tidak masuk pada ranah substansial dalam proses belajar.

Kelima, pada point terakhir ini Kiai As’ad betul-betul menginkan agar terlahir kader-kader handal yang kreatif dan siap mengapresiasikan segenap potensi keilmuan yang diperoleh selama menempuh studi di pesantren. Point ini sekaligus sebagai penegasan terhadap langkah pembaharuan pesantren disegala bidang sebagai respon atas tuntutan zaman. Dimana Kiai As’ad menginginkan lahirnya kader Sunan Drajat (ekonom), Sunan Kudus (fuqaha’), Sunan Kalijaga (Budayawan), Raden Fatah (politikus), dan sebagainya.

Salah satu urgensi riil khittah pesantren yang digagas Kiai As’ad, khususnya bagi masyarakat sekitar pesantren Sukorejo, adalah dirintisnya sekolah maritim untuk mengelola potensi masyarakat sekitar. Pesantren yang nyaris bersebelahan dengan laut ini memang menampung banyak anak-anak nelayan. Kolonialisme Belanda telah berhasil mengikis mereka dari pengaruh laut. Mereka dengan sengaja mengubah dari masyarakat maritim menjadi masyarakat agraris. Belanda berhasil menarik keuntungan dari sifat agraris ini. Rempah-rempah, gula dan sebagainya, diangkut ke Eropa. 

Ide ini bermula dari masukan Mahbub Djunaidi pada Oktober 1987, yang ditindak lanjuti sendiri oleh Kiai As’ad dengan bertemu langsung dengan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Fuad Hassan. Tanggapan Mendikbud pada waktu itu adalah; kesulitan terpokok untuk merealisasikan rencana tersebut bukannya masalah peralatan, melainkan pada tenaga pengajarnya (Basri, 1994: 102-104). Rencana sekolah kemaritiman ini baru terwujud ketika Kiai As’ad wafat, yang kemudian bernama Akademi Perikanan dan Kelautan (APERIK) Ibrahimy yang bernaung dibawah Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo, Situbondo.

Termasuk salahsatu kepedulian sosial beliau, adalah ketika masyarakat sekitar pesantren membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, beliau secara sukarela memberikan tanahnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari hal inilah hendaknya kita mengambil sebuah pelajaran berharga, bahwasanya dari perjuangan dan kerja keras yang dilandasi dengan sikap ikhlas akan melahirkan sebuah pengaruh besar di masyarakat dalam rangka melakukan sebuah transformasi sosial, dan peran ini telah dilakukan dengan sangat baik oleh K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, sehingga beliau telah mampu mewujudkan peradaban pesantren yang betul-betul peduli terhadap peroblematika sosial. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kiprah Kiai As’ad dalam berbagai persoalan baik tingkat lokal sampai regional, telah menunjukkan komitmen beliau untuk konsisten dalam merealisasikan khittah pesantren dan juga menunjukkan betapa urgennya peran khittah pesantren dalam melakukan transformasi sosial.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

K.H.R. As’ad Syamsul Arifin merupakan deretan para ulama di Tanah Air yang menonjol dan sekaligus unik. Sosok yang memiliki keteguhan prinsip dan berwawasan luas ini sangat dihormati semua orang. Hal ini berangkat dari luasnya cakrawala pemikirannya yang seolah tanpa lelah mengitari setiap persoalan aktual yang menimpa masyarakat dan bangsanya.

Adapun yang menjadi pokok pemikiran K.H.R. As’ad Syamsul Arifin tentang khittah pesantren adalah sebagai berikut:

Pesantren harus berpegang teguh pada nilai-nilai salaf;

Niat seorang santri harus diorientasikan pada kepentingan akhirat, bukan untuk meraih kedudukan duniawi;

Niat seorang santri harus murni dalam rangka mengaji dan belajar; 

Dalam belajar, nilai-nilai ikhlas harus tertanam, belajar bukan untuk meraih gelar;

Pesantren harus bisa mencetak pemimpin, bukan pegawai.

Menurut Kiai As’ad, pesantren sebagai lembaga pendidikan harus mampu melakukan proses transfermasi ilmu pengetahuan dengan tetap berdasar pada nilai-nilai tauhid, sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah. Sebagai lembaga dakwah, pesantren harus tampil sebagai lembaga yang menyampaikan dan memperkenalkan masyarakat pada syariat Islam. Adapun fungsi pesantren sebagai lembaga sosial menempatkan pesantren sebagai lembaga yang akan mengabdikan diri pada setiap persoalan masyarakat.

Setelah menelusuri lebih jauh tentang arah pemikiran khittah pesantren perspektif K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, peneliti berkesimpulan bahwa nilai-nilai pengembangan pendidikan pesantren pada masa walisongo memang sangat perlu untuk di hadirkan kembali sebagai landasan pengembangan pendidikan pesantren saat ini. Dimana kita bisa melihat adanya kesenjangan yang cukup kontras antara pola pengembangan pendidikan pesantren pada masa walisongo dengan pola pengembangan pendidikan pesantren saat ini.

Pada pola pengembangan pendidikan pesantren di era walisongo, kita akan menemukan sebuah pola pengembangan pendidikan pesantren dengan model tradisional klasik yang betul-betul berpegang teguh pada nilai-nilai salafiyah (kemandirian, kebebasan, keikhlasan, kesederhanaan, dan ukhuwah Islamiyah), namun berhasil menempatkan dirinya di tengah persoalan masyarakat yang multikultural. Mereka berhasil memainkan peran strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwak, maupun lembaga sosial, yang pada akhirnya kapasitas pesantren mampu menjadi rujukan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

Dalam pengembangan pendidikan pesantren saat ini, terdapat dua kelompok yang satu dengan lainnya berbeda pendekatan dalam mengembangan pesantren. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren harus tetap orisinil dari pengaruh budaya pendidikan modern. Sehingga, pesantren cenderung eksklusif bahkan tertutup untuk melakukan respon sosial. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren perlu melakukan adaptasi dengan pola pendidikan modern mengingat hal ini diyakini sebagai tuntutan zaman, dalam hal ini banyak sekali pesantren yang tidak mampu mempertahankan tradisi salafiyahnya ketika di elaborasikan dengan pola pendidikan modern. Akhirnya pesantren lambat laun akan kehilangan identitas aslinya, sebagai pusat trnasmisi ilmu keislaman tradisional, penjaga keberlangsungan Islam tradisional, dan sebagai pusat reproduksi ulama.

Dalam hal ini, Kiai As’ad menawarkan kontribusi pemikirannya, sebagai jawaban dari kebekuan ijtihad pendidikan pesantren. Kiai As’ad memandang bahwa nilai-nilai salafiyah harus tetap terpelihara dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya pesantren. Namun disisi yang lain beliau juga sangat menganjurkan agar pesantren mampu berinteraksi secara kritis terhadap realitas dan kemajuan zaman. 

Artinya, pesantren memang dituntut untuk melahirkan kembali Sunan Drajat (ekonom), Sunan Kudus (fuqaha’), Sunan Kalijaga (seniman), Sunan Gunung Jati (pakar militer), Raden Fatah (politikus), dan lain sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan dari beberapa produk pesantren diatas, mereka kesemuanya selain dikenal dengan berbagai keahlian seerti diatas, mereka juga dikenal sebagai santri dengan tingkat pemahaman terhadap ajaran Islam yang tinggi, serta mampu mengamalkan sebagian besar ilmunya (terutama ilmu yang di dapat dari pesantren). 

Dengan kata lain, sudah saatnya kader pesantren kembali tampil dalam mengatasi berbagai krisis multidimensi yang sedang melanda negeri ini. Yaitu, munculnya neo-walisongo yang berperilaku salaf dan berwawasan modern, sehingga mampu menjawab berbagai problematika sosial secara proporsional, tanpa meninggalkan nilai-nilai salafiyah.

B. Saran-Saran

Khittah pesantren adalah sebuah tawaran solusi untuk meretas kebekuan ijtihad yang selama ini dilakukan pesantren, sebagai upaya untuk menjembatani gerakan kependidikan pesantren untuk menjawab tantangan problematika kemanusiaan. Oleh sebab itu, khittah pesantren sangat representatif untuk dikembangkan dalam pola pengembangan pesantren saat ini. Karena didalamnya terkandung nilai-nilai orisinil pesantren yang dikembangkan oleh wali songo untuk menjawab berbagai problematika sosial kemanusiaan baik yang bersifat Ukhrawi ataupun Duniawi.

Adanya tindak lanjut dari penelitian ini, sebagai upaya pengembagangan dan pendalaman dari penelitian yang telah kami lakukan

DAFTAR PUSTAKA



A, Rofiq, dan Tim, 2005, Pemberdayaan Pesantren Menuju, Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara;

Al-Isyroq. Edisi 09/TH.II/Januari-Februari 1998;

Arifin, As’ad Syamsul, 2000, Percik-Percik Pemikiran Kiai Salaf-Wejangan Dari Balik Mimbar, Situbondo: Bp2m P.P Salafiyah Syafiiyah;

Arifin, Imron, Ed, 1996, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan, Malang, Kalimasahada Press;

Asyarie, M.Hasyim, 2007, Etika Pendidikan Islam, Petuah KH. M. Hasyim Asyarie Untuk Para Guru (Kiai) dan Murid (Santri), Yogyakarta: Titian Wacana;

A’la, Abd, 2006, Pembaharuan Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Pesantren;

Bagir, dan Tim, Ed, 2005, Interpretasi Ilmu dan Agama Interpretasi Untuk Aksi, Yogyakarta: SUKA Press;

Basri, Hasan, 1994, K.H.R. As’ad Syamsul Arifin Riwayat Hidup dan Perjuangannya, Semarang: CV. Toha putra;

Basuni, M. Maftuh, 2007, Revitalisasi Spirit Pesantren, Gagasan, Kiprah, dan Refleksi, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia;

Bruinessen, Martin Van, 1999, NU-Tradisi-Relasi Kuasa-Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta: LKIS;

Dhofier, Zamakhsyari, 1994, Tradisi Pesantren-Studi Tentang Pandangan Hidup 

Kiai, Jakarta: LP3ES;

Faely, Greg, 2007, Ijtihad Politik Ulama’-Sejarah Nu 1952-1967, Yogyakarta: LKIS;

Hamidi, 2005, Metode Peneliatian Kualitatatif: Malang: UMM Press;

Hasan, Syamsul A, 2003, Kharisma Kiai As’ad di Mata Umat, Yogyakarta, LKIS;

KH, U Maman, dan Tim, 2006, Metodologi Penelitian Agama, Jakarta: PT. Rajawali Press;

Khozin, 2006, Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia-Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi, Malang: UMM Press;

Moleong, J lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya;

Muhaimin, 2004, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Partanto, Pius A, dan Barry, M Dahlan, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola;

Qomar, Mujamil, 2007, Pesantren Dari Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, Jakarta: Erlangga;

Subagyo, P. Joko, 1999, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta;

Santri (Majalah Rabithah Ma’ahid Islamiyah) No. 7-19/Juli 1997-Desember 1998;

Sulton, M dan Khusnurridlo, M, 2006, Manajemen Pesantren Dalam Perspektif Global, Yogyakarta: Laksbang Press;

Surakhmad, Winarno, 1978, Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi, Buku Pegangan, Cara Merencanakan, Cara Menulis, Cara Menilai, Bandung: Tarsito;

Suryabrata, Sumadi, 1998, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Team Revisi, 2002, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: STAIN;

Tolkhah, Imam, dan Barizi, Ahmad, 2004, Membuka Jendela Pendidikan-Mengurai Akar Tradisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Yunus, Firdaus M, 2005, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial-Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya, Yogyakarta: Logung Pustaka;

Zed, Mestika, 2004, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;

Zuhri, Syaifuddin, 2001, Guruku Orang-Orang Dari Pesantren, Yogyakarta: LKIS.